Siasati Cekaknya Dana Transfer, Pemkab OKI Bidik Keran Pembiayaan Alternatif

Tekanan fiskal dan terbatasnya ruang anggaran memaksa pemerintah daerah untuk lebih kreatif. Selain optimalisasi APBD, Kabupaten Ogan Komering Ilir kini mulai melirik sembilan sumber pendanaan alternatif demi menjaga denyut pembangunan tetap bergerak.

KAYUAGUNG, NUSALY – Tekanan fiskal yang kian menghimpit menuntut pemerintah daerah untuk tidak lagi sekadar berpangku tangan pada kucuran dana pusat. Kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan baru kini menjadi keharusan agar pembangunan dan pelayanan publik di daerah tidak lumpuh di tengah keterbatasan ruang anggaran.

Langkah menyapih diri dari ketergantungan dana transfer ini mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun 2027 di Kayuagung, Kamis (26/2/2026). Optimalisasi APBD dinilai harus dibarengi dengan strategi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan non-konvensional.

Kepala Bappeda Sumatera Selatan, Dody Eka Prasetyo, menekankan bahwa setiap kepala daerah memegang kewenangan konstitusional dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, ia mewanti-wanti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk benar-benar menguasai siklus perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran secara utuh.

“Perencanaan yang matang menentukan apa yang dianggarkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan,” tegas Dody di hadapan jajaran pejabat daerah. Baginya, perencanaan yang tajam adalah fondasi agar setiap rupiah yang keluar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sembilan Pintu Pendanaan

Dody memaparkan sedikitnya ada sembilan pintu pendanaan yang bisa dioptimalkan oleh daerah guna menambal celah fiskal. Sumber tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pusat, penguatan peran BUMD serta BLUD, hingga pemanfaatan berbagai aset daerah yang selama ini mungkin masih “tertidur”.

Selain sumber konvensional, opsi yang lebih berani seperti pinjaman melalui obligasi dan sukuk daerah mulai masuk dalam radar. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi dana CSR, hingga “menjemput bola” anggaran di kementerian dan lembaga menjadi sasaran strategis berikutnya.

Ia tidak menampik bahwa tren Transfer Keuangan Daerah (TKD) secara nasional memang sedang menyusut. Namun, Dody mencatat bahwa sebagian anggaran tersebut seringkali kembali ke daerah dalam rupa berbagai program strategis nasional.

“Perencanaan yang matang menjadi fondasi arah pembangunan dan kunci keberhasilannya.”

Selain memperluas keran pendanaan, jajaran OPD juga dituntut mampu menerjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam program yang lebih terukur. Setidaknya ada empat langkah taktis yang disiapkan: percepatan realisasi belanja, inovasi PAD yang tidak mencekik daya beli, pemanfaatan program nasional, serta pemberian karpet merah bagi investasi swasta.

Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muchendi Mahzareki, melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda OKI Muhammad Lubis, menegaskan bahwa RKPD 2027 memegang posisi sangat strategis dalam periode RPJMD 2025–2029. Dokumen inilah yang menjadi rujukan utama penyusunan KUA-PPAS hingga postur APBD tahun berjalan.

“Matangnya perencanaan adalah kunci arah pembangunan kita. Kami ingin setiap langkah yang diambil memiliki dampak sosial yang kuat di lapangan,” ujar Lubis saat membacakan sambutan tertulis Bupati OKI.

Sejauh ini, Pemkab OKI mencatat capaian tahun pertama RPJMD menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang terjaga, peningkatan kualitas SDM, serta keberhasilan menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Bumi Bende Seguguk.

Namun, tantangan fiskal ke depan tetap menuntut kehati-hatian ekstra. Inovasi dalam pengelolaan pembiayaan daerah menjadi taruhan utama untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Ogan Komering Ilir tetap berada pada jalurnya. (puputzch)