Menghalau Banjir di Sungai Bendung, Palembang Kejar Target Satu Tahun

Komisi V DPR RI dan Pemkot Palembang memacu normalisasi Sungai Bendung sepanjang 17,5 kilometer. Proyek strategis ini mendesak dituntaskan demi menyelamatkan sedikitnya 400.000 kepala keluarga dari ancaman genangan tahunan.

PALEMBANG, NUSALY – Upaya pembebasan Palembang dari kepungan banjir kini memasuki fase krusial. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mulai mengintervensi penanganan Sungai Bendung dengan target pengerjaan fisik tuntas dalam kurun waktu satu tahun.

Langkah strategis ini ditinjau langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw bersama Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim di Rumah Pompa Bendung, Kamis (12/2/2026). Proyek ini bukan sekadar pengerukan rutin, melainkan renovasi total sistem pengendalian air mulai dari normalisasi alur sepanjang 17,5 kilometer, penguatan tebing, hingga optimalisasi pompa berkapasitas besar.

Robert Rouw menegaskan, penanganan banjir di Palembang tidak bisa lagi ditunda. Berdasarkan data yang dihimpun, kegagalan dalam menuntaskan proyek ini akan membuat sekitar 400.000 kepala keluarga (KK) terus menjadi langganan genangan air setiap kali musim hujan tiba.

“Kementerian sudah siapkan anggaran dan prasarana lewat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Sekarang bolanya ada di pemerintah daerah, terutama dalam urusan pembebasan lahan yang menjadi syarat mutlak pengerjaan fisik,” ujar Robert.

Lahan Hibah dan Kolam Retensi

Menjawab tantangan tersebut, Sekda Palembang Aprizal Hasyim memastikan koordinasi antar-lini mulai mencair. Salah satu hambatan klasik soal ketersediaan lahan kini teratasi setelah Gubernur Sumatera Selatan menghibahkan lahan di kawasan Simpang Polda, tepat di samping Kantor PTSP Provinsi Sumsel.

Lahan hibah tersebut akan disulap menjadi kolam retensi baru yang berfungsi sebagai buffer storage. Fungsinya vital: menampung debit air berlebih saat curah hujan tinggi agar tidak langsung melimpah ke permukiman warga, sekaligus mereduksi beban aliran di sepanjang Sungai Bendung.

“Alhamdulillah, bantuan dari pusat dan dukungan lahan dari Pak Gubernur sangat membantu. Saat ini proses tender sudah berjalan, dan kami menargetkan pengerjaan fisik rampung tahun ini juga,” kata Aprizal.

“Sinergi ini adalah kunci. Pemerintah pusat bawa anggaran, provinsi beri lahan, dan kota memastikan eksekusinya lancar di lapangan.”

Ketahanan Lingkungan

Pemerintah Kota Palembang juga berkomitmen menangani dampak sosial yang mungkin timbul selama proses normalisasi berlangsung. Aprizal menekankan bahwa keberhasilan proyek ini akan menjadi fondasi bagi Palembang untuk menjadi kota yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Dengan target pengerjaan satu tahun, warga di sepanjang daerah aliran Sungai Bendung kini menanti pembuktian di lapangan. Jika kolaborasi pusat, provinsi, dan kota ini berjalan mulus, mimpi Palembang bebas banjir bukan lagi sekadar wacana musiman yang hilang saat hujan reda. (desta)