Rumah Dinas Wali Kota Palembang Jadi Ruang Belajar Gratis

PALEMBANG, NUSALY — Fasilitas negara yang biasanya bersifat eksklusif kini mulai membuka diri untuk kepentingan publik yang lebih substansial. Rumah Dinas Wali Kota Palembang yang berlokasi di kawasan strategis Jalan Talang Semut, tepat di depan Taman Kambang Iwak, kini bersiap beralih rupa menjadi pusat aktivitas akademik. Bangunan bersejarah tersebut akan menampung murid kelas VI Sekolah Dasar (SD) dalam program bimbingan belajar gratis bertajuk “Rumah Belajar Wong Kito”.

Inisiatif ini muncul sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan pendampingan belajar tambahan, terutama bagi siswa yang bersiap menghadapi transisi ke jenjang pendidikan menengah. Di tengah maraknya bimbingan belajar komersial dengan biaya yang kian sulit dijangkau, pemanfaatan aset daerah sebagai ruang belajar menjadi terobosan untuk menekan angka ketimpangan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Erwi Saputra, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menciptakan model pembelajaran yang inklusif. “Fokus awal ditujukan bagi warga di Kelurahan Talang Semut dan sekitarnya. Harapannya, ini dapat menjadi model pembelajaran yang kelak bisa diperluas ke wilayah lain di Palembang,” ujar Erwi di Palembang, Jumat (30/1/2026).

Model Percontohan

Program yang direncanakan memulai debutnya pada Selasa (10/2/2026) ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Pemerintah kota telah menyiapkan infrastruktur penunjang layaknya lembaga pendidikan formal, mulai dari ketersediaan modul pembelajaran, meja belajar, hingga papan tulis. Intensitas pertemuan diatur sebanyak dua kali sepekan dengan metode interaktif yang menitikberatkan pada pemahaman konsep dasar serta latihan soal.

Hingga akhir Januari, tercatat 15 murid telah mendaftar dari kuota awal sebanyak 30 orang. Batasan jumlah peserta ini sengaja diberlakukan agar kualitas transfer pengetahuan tetap terjaga. Sebagai sebuah pilot project atau proyek percontohan, keberhasilan program di Kelurahan Talang Semut ini akan menjadi tolok ukur utama sebelum pemerintah kota mereplikasi kebijakan serupa di kecamatan lain yang memiliki kepadatan penduduk tinggi namun minim fasilitas pendidikan tambahan.

Langkah ini juga sejalan dengan visi “Palembang Cerdas” yang ingin dicapai pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan rumah dinas, pemerintah secara simbolis ingin meruntuhkan sekat antara pejabat publik dan rakyat, sekaligus memberikan nilai tambah pada aset daerah yang selama ini hanya berfungsi sebagai kediaman resmi.

Kolaborasi Akademik

Keberlanjutan program “Rumah Belajar Wong Kito” tidak hanya bertumpu pada kesiapan anggaran daerah, tetapi juga pelibatan sektor akademis. Universitas PGRI Palembang secara resmi digandeng untuk mengisi peran tenaga pengajar. Pola kerja sama ini dinilai menguntungkan kedua belah pihak; siswa mendapatkan bimbingan dari pengajar berkompeten, sementara mahasiswa mendapatkan ruang pengabdian masyarakat yang nyata.

Kepala Biro Akademik Universitas PGRI Palembang, Hetilaniar, menyatakan bahwa timnya telah menyiapkan mahasiswa pilihan yang akan didampingi langsung oleh dosen pendamping. “Modul pembelajaran sudah rampung dan tim kami siap bekerja. Secara teknis, kami tinggal jalan,” tegasnya.

Penyusunan modul yang terukur menjadi krusial agar bimbingan belajar ini tidak sekadar menjadi tempat penitipan anak, melainkan benar-benar mampu mendongkrak kemampuan akademik siswa kelas VI yang akan menghadapi ujian akhir. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa problem pendidikan di daerah tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan intervensi kolektif dari institusi pendidikan tinggi.

Ketimpangan Pendidikan

Pemanfaatan ruang publik untuk pendidikan di Palembang mencerminkan fenomena urban di mana akses terhadap pendidikan bermutu sering kali tersekat oleh kemampuan ekonomi. Siswa dari keluarga mampu dapat dengan mudah mengakses bimbingan belajar papan atas, sementara siswa dari keluarga prasejahtera sering kali tertinggal dalam penguasaan materi tambahan di luar jam sekolah.

Jika program ini berhasil konsisten, “Rumah Belajar Wong Kito” dapat menjadi antitesis bagi komersialisasi pendidikan yang kian masif. Namun, tantangan utama ke depan adalah soal konsistensi dan pemeliharaan fasilitas. Banyak program serupa di berbagai daerah yang berhenti di tengah jalan karena pergantian kepemimpinan atau pudarnya semangat kolaborasi antar-instansi.

Publik kini menanti apakah langkah Wali Kota Palembang ini akan menjadi tren baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih populis dan edukatif, atau sekadar kebijakan musiman. Yang pasti, bagi 15 anak yang sudah terdaftar, teras rumah dinas wali kota itu kini bukan lagi sekadar bangunan megah yang hanya bisa dipandang dari jauh, melainkan gerbang menuju cita-cita yang lebih tinggi.

(desta)