Herman Deru Kawal Transisi Birokrasi Haji demi Jaminan Kualitas Layanan Jemaah

PALEMBANG, NUSALY — Pergeseran peta otoritas penyelenggaraan haji di Indonesia kini memasuki fase krusial di tingkat daerah. Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah—yang memisahkan diri dari kementerian induknya—membawa tantangan koordinasi yang tidak sederhana. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, secara terbuka mengingatkan agar proses transisi ini tidak mengorbankan kenyamanan jemaah asal Bumi Sriwijaya.

Dalam audiensi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumsel di Palembang, Rabu (28/1/2026), Herman Deru memberikan sorotan tajam pada detail administratif. “Kinerja kementerian baru ini harus membuktikan diri lebih baik sejak tahun pertama. Kehadirannya harus memberikan manfaat yang nyata dan terasa bagi masyarakat,” tegas Herman Deru.

Mencegah Kebuntuan Administratif

Herman Deru menginstruksikan agar pengalihan kewenangan yang dimulai per 15 Januari 2026 ini segera diikuti dengan sinkronisasi lapangan yang solid. Ia mendorong adanya pertemuan meja bundar yang melibatkan pihak Imigrasi hingga otoritas di kabupaten/kota.

Bagi Gubernur, kejelasan status kepegawaian dan alur birokrasi adalah kunci utama. Tanpa koordinasi yang presisi, proses administrasi paspor hingga keberangkatan jemaah di pelosok Sumsel bisa terhambat oleh celah regulasi di masa transisi. “Jangan sampai ada kekosongan otoritas saat jemaah membutuhkan kepastian,” tambahnya.

Optimalisasi Aset dan Arahan Kepresidenan

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumsel, M. Arkan, memastikan bahwa seluruh jajarannya kini bergerak sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menciptakan layanan yang lebih efisien dan bermartabat. Salah satu agenda besarnya adalah revitalisasi asrama haji agar fungsinya jauh lebih optimal dalam melayani jemaah haji maupun umrah sepanjang tahun.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal baru ini kini menjadi pertaruhan. Jika transisi di Sumatera Selatan berjalan mulus, hal ini akan menjadi preseden positif bagi penataan birokrasi haji di seluruh Indonesia di bawah struktur kementerian yang baru.

(desta)