Sembilan Isu Strategis Menjadi Fondasi Pembangunan Sumsel

PALEMBANG, NUSALY — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai mematangkan peta jalan pembangunan untuk tahun anggaran 2027. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar menjadikan sembilan isu strategis sebagai fondasi utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Hal ini krusial agar setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki daya ungkit yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Instruksi tersebut disampaikan dalam forum konsultasi publik yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Sumsel, Palembang, Kamis (29/1/2026). Edward menekankan bahwa RKPD 2027 tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif tahunan, melainkan harus menjadi pedoman kerja yang nyata di lapangan. Sinergi antarinstansi menjadi syarat mutlak agar program pembangunan tidak berjalan secara parsial.

“RKPD 2027 harus menjadi pedoman kerja. Setiap program wajib mengacu pada isu strategis yang telah ditetapkan agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Edward di hadapan para kepala perangkat daerah.

Pilar Strategis

Sembilan isu strategis yang ditetapkan mencakup spektrum pembangunan yang luas, mulai dari penanganan masalah sosial kronis hingga penguatan daya saing ekonomi. Isu pertama dan utama adalah penurunan angka kemiskinan, tengkes (stunting), serta ketimpangan akses terhadap layanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemerataan masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi.

Di sektor ekonomi, Pemprov Sumsel fokus pada optimalisasi produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan. Sebagai lumbung pangan, Sumatera Selatan berupaya agar produk mentah tidak langsung keluar dari daerah, melainkan memiliki nilai tambah melalui proses industri di dalam wilayah. Hal ini berkelindan dengan upaya peningkatan daya saing daerah serta realisasi investasi yang menjadi isu strategis lainnya.

Isu strategis ini juga menyentuh aspek fundamental seperti pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan hingga ke wilayah terpencil, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan, hingga percepatan transisi energi bersih. Semua isu tersebut dibingkai dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital guna menciptakan efisiensi birokrasi dan stabilitas sosial.

Prioritas Pembangunan

Sebagai penjabaran dari isu strategis tersebut, RKPD 2027 akan difokuskan pada enam prioritas utama. Fokus ini dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga reformasi birokrasi secara menyeluruh. Penguatan kapasitas fiskal daerah dan kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian serius agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat diminimalisasi.

Plt Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Doddy Eko Prasetyo menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan instrumen penting untuk menjaring aspirasi. Kebijakan pembangunan dianggap tidak akan efektif jika disusun secara sepihak tanpa mendengar masukan dari para pemangku kepentingan, mulai dari akademisi hingga organisasi kemasyarakatan.

“Kebijakan pembangunan tidak bisa disusun sepihak. Masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar RKPD 2027 mencerminkan kebutuhan riil di lapangan,” kata Doddy. Ia menambahkan bahwa dokumen ini nantinya akan menjadi penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sekaligus menjadi acuan tunggal dalam penyusunan KUA-PPAS APBD 2027.

Ketepatan Sasaran

Penyusunan RKPD yang berbasis pada isu strategis diharapkan mampu menjawab tantangan disparitas pembangunan antar-kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Kejelasan indikator kinerja dalam setiap isu strategis akan memudahkan pengawasan dan evaluasi di tingkat tapak. Hal ini menjadi bentuk pertanggungjawaban publik bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan untuk kepentingan strategis yang mendesak.

Transparansi dalam proses perencanaan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan calon investor. Dengan arah pembangunan yang jelas dan terukur, Sumatera Selatan optimis dapat mencapai target-target makro ekonomi yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengahnya.

Keberhasilan implementasi RKPD 2027 pada akhirnya akan sangat bergantung pada konsistensi perangkat daerah dalam menerjemahkan isu strategis tersebut ke dalam program kerja yang konkret. Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penentu agar visi besar pembangunan Sumatera Selatan dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan di seluruh pelosok wilayah.

(desta)