DPRD Sumsel Dengarkan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2024

Palembang, KOMPAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna ke-88 pada Rabu (28/8/2024) dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2024.  

Rapat yang dipimpin oleh H. Muchendi Mahzareki, S.E., M.Si., ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Edward Chandra, M.H., beserta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan.

Apresiasi dan Klarifikasi terkait Pendapatan Daerah

Dalam rapat tersebut, Sekda Edward Chandra menyampaikan apresiasi atas upaya peningkatan pendapatan daerah dan penggunaan teknologi informasi untuk menggali potensi pendapatan.

Ia juga mengklarifikasi mengenai biaya tambahan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang pindah alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020.  

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BUMD, Edward Chandra melaporkan bahwa dari 11 BUMD, enam di antaranya memperoleh laba dan lima di antaranya sudah menyetor dividen ke kas daerah sebesar Rp106.381.496.811,26. Sementara itu, lima BUMD lainnya akan dievaluasi lebih lanjut.  

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Terkait pembangunan infrastruktur jalan provinsi, Edward Chandra menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Provinsi Sumsel berkomitmen mempercepat kegiatan penyelenggaraan jalan. Pada tahun 2023, total panjang jalan kewenangan provinsi mencapai 1.779,27 kilometer (km), dengan kondisi jalan mantap kategori baik sepanjang 1.121,58 km dan kategori sedang 446,85 km.  

Peningkatan Alokasi Dana Pendidikan

Dalam hal pendidikan, alokasi dana untuk Dinas Pendidikan tahun 2024 meningkat dari Rp2.601.530.177.736,00 menjadi Rp2.725.707.211.583,00. Penambahan jumlah unit sekolah dan ruang kelas baru juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  

Penanganan Karhutla dan Pilkada Serentak

Menanggapi isu musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemprov Sumsel telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan fasilitas sarana untuk mengantisipasi bencana alam tersebut. “Kami telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi karhutla, mulai dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, patroli terpadu, hingga penyediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran,” kata Edward Chandra.

Untuk Pilkada serentak, Edward Chandra menyambut baik pandangan fraksi-fraksi yang mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan kedamaian agar pilkada berjalan kondusif. “Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama Pilkada berlangsung,” ujarnya.

Cakupan Universal Health Coverage (UHC)

Di bidang kesehatan, Edward Chandra menjelaskan bahwa alokasi anggaran 10% untuk kesehatan telah sesuai dengan amanat undang-undang. Ia juga menyampaikan bahwa cakupan Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Sumsel per 1 Agustus 2024 mencapai 99,59 persen atau 8.893.790 jiwa.

Rapat Komisi dan Konsultasi Pimpinan Komisi

Setelah penyampaian tanggapan tersebut, rapat paripurna diskors untuk melanjutkan pembahasan secara teknis pada rapat komisi-komisi bersama perangkat daerah dari tanggal 29 hingga 30 Agustus 2024.

Selanjutnya, pada 2 September 2024 akan dilaksanakan rapat konsultasi pimpinan komisi-komisi DPRD dengan Banggar dan TAPD Sumsel, serta Inspektorat Sumsel selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Laporan pembahasan ini akan disampaikan pada rapat paripurna lanjutan mendatang.

Jawaban Gubernur Sumsel atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai bidang. Fokus pada peningkatan pendapatan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan karhutla, dan penyelenggaraan Pilkada yang aman dan kondusif menjadi prioritas utama pemerintah provinsi dalam mewujudkan Sumsel yang lebih maju dan sejahtera. ***