Dugaan praktik lancung pengisian berulang skala besar yang melibatkan oknum operator stasiun pengisian memicu kelangkaan struktural dan kebocoran subsidi ke sektor industri.
SEKAYU, NUSALY – Praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi oleh jaringan pelangsir kian mencengkeram jalur transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Aktivitas ilegal yang muncul sejak terjadinya kelangkaan energi ini secara sistematis merampas hak konsumen kecil, hingga memaksa warga sipil mengorbankan waktu istirahat dan menginap di area stasiun pengisian.
Dalam peta niaga minyak, pelangsir BBM memiliki makna seseorang yang membeli bahan bakar dengan jumlah besar untuk kemudian dijual kembali kepada pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Aktivitas pencarian rente ini marak terjadi di sepanjang Jalan Lingkar Luar Sekayu, di mana deretan kendaraan pengangkut bahan pokok terpaksa mandek akibat kehabisan stok di tangki pendam.
Sumbatan distribusi ini memicu kemarahan mendalam dari masyarakat setempat yang ruang gerak ekonominya menjadi terganggu. Warga menilai ada pembiaran terstruktur dari pihak pengelola karena armada yang digunakan untuk melangsir komoditas subsidi tersebut bebas beroperasi tanpa adanya tindakan pemblokiran digital.
Layanan Khusus
Ketimpangan di lapangan dirasakan langsung oleh Joni (41), salah seorang pengendara yang tengah mengantre untuk mendapatkan Solar guna keperluan angkutan logistiknya. Ia menegaskan bahwa keberadaan para pemburu rente ini telah merusak rasa keadilan bagi pengguna jalan yang taat aturan.
“Kami sangat terganggu dengan aktivitas para pelangsir itu. Sebab, akibat ulah mereka, memperparah antrean di SPBU,” ujar Imron dengan nada tinggi saat ditemui di tengah antrean kendaraan, Minggu (14/6/2026).
Kesaksian serupa diungkapkan oleh Imron (36), warga lokal Sekayu yang malam itu terpaksa menunggu hingga larut untuk mendapatkan Pertalite. Menurut pengamatannya, ritme pengisian bahan bakar pada malam hari justru diwarnai oleh keistimewaan prosedur yang diberikan oleh oknum petugas lapangan kepada armada pelangsir.
“Meski telah mengganggu antrean kendaraan lain yang akan melakukan pengisian BBM, anehnya para pelangsir tersebut justru dibiarkan oleh petugas SPBU. Warga menduga, pelangsir BBM di daerah itu mendapat pelayanan khusus dari petugas SPBU karena membayar lebih,” kata Imron mengungkapkan kecurigaannya.
Bocor ke Industri
Aksi para pelangsir terlihat semakin bebas lantaran minimnya upaya penertiban dari aparat berwenang di daerah tersebut. Berdasarkan analisis sirkulasi kendaraan di lokasi pengisian, volume bahan bakar yang berhasil dikuras oleh jaringan ini diperkirakan mencapai angka yang sangat masif setiap harinya.
Selain mengganggu masyarakat yang akan melakukan pengisian BBM secara normal, keberadaan pelangsir secara langsung juga telah memicu stok di SPBU cepat habis. Tidak menutup kemungkinan, dalam sehari bisa mencapai ribuan liter BBM yang dilangsir karena mereka menggunakan mobil untuk mengangkut BBM hasil langsirannya itu.
Indikasi yang lebih mengkhawatirkan adalah ke mana aliran minyak subsidi tersebut dilarikan setelah keluar dari nosel resmi. Hasil langsiran para spekulan tersebut diduga kuat tidak dijual ke pengecer kecil, melainkan dipasok kembali ke sejumlah perusahaan industri yang beroperasi di wilayah Musi Banyuasin untuk menghindari tarif nonsubsidi.
Desakan Hukum
Kondisi penyelewengan energi yang kasat mata ini memerlukan intervensi tegas dari aparat penegak hukum serta PT Pertamina Patra Niaga selaku regulator. Pembiaran terhadap pola kejahatan niaga ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memicu konflik horizontal di antara para pengguna kendaraan di lapangan.
Warga mendesak agar otoritas terkait segera turun ke jalur lintas luar untuk menyisir tangki-tangki modifikasi yang menjadi alat utama pengerukan BBM subsidi. Tanpa adanya sanksi administratif berupa pembekuan izin operasional bagi stasiun pengisian yang nakal, pengawasan digital melalui sistem kode respon cepat hanya akan menjadi pajangan administrasi.
“Kami berharap aksi pelangsir tersebut segera ditertibkan. Sebab, keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan orang banyak dan merugikan hajat hidup warga yang benar-benar membutuhkan subsidi,” tutur Imron menutup pembicaraan. (wan)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
