Oleh Dasman Djamaluddin,S.H., M.Hum
(Wartawan, Penulis Buku Biografi dan Sejarawan)
Jakarta – Harga Pangan Dunia 2023 diperkirakan meningkat. Dunia belum bisa keluar dari tekanan krisis pangan karena perkiraan harga makanan masih akan meningkat. Kenaikan harga pangan ini juga dirasakan di negara-negara maju.
Perang Rusia dan Ukraina juga berpengaruh terhadap harga pangan dunia. Hal ini terlihat dari foto udara yang diambil pada Senin, 31 Oktober 2022, di mana situasi di bagian selatan Selat Bosphorus yang menjadi bagian dari koridor keselamatan kapal-kapal pengangkut gandum dan biji-bijian Ukraina di bawah Kesepakatan Laut Hitam.
Dalam hal ini, Rusia menangguhkan keikutsertaannya dalam kesepakatan itu setelah mengklaim pesawat nirawak Ukraina menyerang Armada Laut Hitam AL Rusia.
Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO (Food and Agriculture Organization) diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian tersebut, karena
perkiraannya, harga pangan global pada tahun 2023 masih akan terus meningkat, setidaknya untuk setengah tahun pertama. Krisis energi dan hambatan rantai pasok menjadi penyebab paling berpengaruh atas inflasi ini.
Laporan yang dikeluarkan oleh FAO secara daring di kantor utama mereka di Roma, Italia, Jumat, 6 Januari 2023 membagi-bagi pangan menjadi lima kategori, yaitu daging, susu beserta produk turunannya, gandum beserta biji-bijian, minyak goreng, dan gula.
Situasi di Indonesia
Indonesia tidak luput dari kecemasan dunia. Presiden Jokowi seringkali mewanti-wanti soal ancaman krisis pangan yang menghantui dunia dan Indonesia. Bahkan beberapa waktu lalu Jokowi menyebut ancaman kenaikan harga pangan akibat perang Rusia-Ukraina berisiko bagi Indonesia karena sudah merasakan dampaknya.
Hal ini disampaikan Jokowi disela-sela meninjau Bendungan Sindangheula yang terletak di Kabupaten Serang, Banten, Jumat, 17 Juni 2022)
“Yang paling penting menjadi fokus saya adalah harga pangan. Jadi, saya ingin perang dihentikan,” kata Jokowi.
Negara lain seperti Indonesia pun ikut terkena dampaknya, dimana harga beberapa komoditas seperti gandum menjadi mahal. Namun Indonesia juga turut serta menjadi penyebab krisis minyak goreng di negara lain karena penutupan kran ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya beberapa waktu lalu.
Karena gentingnya persoalan krisis pangan, Jokowi beberapa kali membahasnya, baik di acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Seakan tidak puas, Jokowi kembali mengangkat bahasan serupa pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah.
“Kita ini negara besar, juga butuh pangan yang besar, energi juga butuh yang besar, baik untuk kendaraan, industri, rumah tangga dan lain-lain,” tegas Jokowi.
“Ancaman krisis pangan ini juga bisa menjadi peluang karena lahan kita besar, banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produktif,” tegasnya.
“Diperkirakan hari ini ada sekitar 13 juta orang yang mulai kelaparan di beberapa negara karena urusan pangan,” kata Jokowi.
Presiden menilai, diversifikasi dan alternatif pangan ini diperlukan dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia di masa sekarang dan akan datang. Peringatan akan krisis pangan ini sudah disampaikan oleh FAO dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Ini sudah kelihatan, sekarang ini harga-harga pangan dunia semuanya naik. Oleh sebab itu, harus ada rencana besar, harus ada plan negara kita menghadapi ancaman krisis pangan itu,” ujarnya.
Untuk itu, guna memperkuat ketahanan pangan nasional, Jokowi mengembangkan kawasan lumbung pangan atau food estate di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
“Penyediaan cadangan pangan nasional ini adalah agenda strategis yang harus kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19, yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO mengenai krisis pangan dunia. Hal ini juga untuk mengantisipasi perubahan iklim, serta juga tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan,” ujar Jokowi.
Impor Beras
Pemerintah memberikan sinyal rencana impor beras untuk kedua kalinya tahun ini. Awalnya, hal itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Kemudian, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, juga angkat bicara.
Beberapa alasan, kenapa harus impor beras :
- Impor Diputuskan Saat Panen Raya
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, menerangkan, adanya opsi impor akan ditentukan setelah melihat panen raya selama tiga bulan ke depan. Jika produksi panen atau gabah selama panen raya rendah, baru diputuskan apakah perlu impor. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan impor belum ada sampai hari ini.
“Jadi belum ada sampai hari ini keputusan impor. Kemudian kita harus lihat 3 bulan panen ini akan menentukan biasanya kalau grafik itu di 3 bulan Maret, April Mei, setelah itu akan turun produksi. Setelah itu panen berikutnya kita hitung sama sama tentunya. Selalu ada koreksi, apakah hujan kemarin merendam berapa di potret tiap bulan,” jelas Arief di Pasar Jaya Kramat Jati, Jumat, 17 Maret 2023.
Arief menegaskan saat ini pemerintah tetap mengutamakan penyerapan dari petani dalam negeri. Terutama untuk cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog.
“Kalau udaranya kaya gini bisa dapat banyak. Kalau kaya kemarin beberapa daerah itu pasti ada koreksi. Ini bukan kita mau impor gitu ya, nanti kita hitung,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengatakan berkaitan dengan opsi impor yang disampaikan Zulhas menurutnya itu merupakan sebuah langkah antisipasi. Ia mengatakan itu merupakan perhitungan terburuk ke depan.
“Tapi bukan kita hobi impor, ini hanya antisipasi aja. Kita lihat aja perkembangannya, perjalanannya. Tapi itu bukti pak mendag sudah mengantisipasi, memperhitungkan kemungkinan yang terburuk. Jadi kebutuhan masyarakat itu tidak terganggu nanti. Karena ini masalah perut masalah pangan yang tidak bisa ditunda,” ungkapnya.
- Cadangan Bulog Tipis
Kembali ke Arief, ia mengatakan saat ini sisa cadangan beras pemerintah (CBP) dan beras komersil di gudang Perum Bulog hanya tersisa 280.000 ton. Padahal rata-rata per bulan Bulog harus menyalurkan atau operasi pasar beras sebanyak 200.000 ton.
Jumlah beras di gudang Bulog itu jauh dari ideal, di mana per tahunnya harus ada 1,2 juta ton. Jadi, Arief mendorong agar Perum Bulog menyerap beras petani maksimal pada panen raya tiga bulan ke depan.
“Beras di bulog hari ini 280.000 ton, CBP plus komersial. Sehingga Pak Buwas 1 bulan bisa 200.000 ton untuk stabilisasi,” jelasnya
Badan Pangan Nasional memerintahkan Perum Bulog menyerap beras petani pada panen raya sebanyak 2,4 juta ton. Rinciannya 1,2 juta ton untuk CBP dan sisanya untuk penugasan lainnya, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Pak Presiden menyampaikan 3 bulan ini dikali 21,35 juta penerima manfaat (KPM) itu 3 bulan ke depan 10 kilogram. Itu beliau harus siapkan, artinya beliau akan serap sebanyak itu. Karena 21 juta untuk saudara-saudara kita ini Presiden minta diamankan dulu,” jelas Arief.
- Ancaman Iklim untuk Produksi Beras
Melihat tiga bulan ke depan merupakan masa panen raya yakni Maret, April, dan Mei, Badan Pangan Nasional mengungkap ancaman cuaca atau iklim yang bisa mempengaruhi produksi beras tahun ini. Arief Prasetyo Adi menyebut ancaman itu adalah iklim kemarau ekstrem atau El Nino.
Ia menerangkan iklim ekstrem itu akan terjadi setelah musim penghujan ini. Hal ini diungkapkan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“El Nino ini kebalikannya La Nina, kalau La Nina kita diberi kesempatan untuk tanam lebih banyak karena hujan. Kalau El Nino artinya (air) berkurang, padi kalau tidak ada air tidak bisa,” kata Arief
Arief mengungkap kemungkinan kondisi iklim El Nino itu sebesar 50% sampai 60%. Kondisi itulah yang disebut akan mempengaruhi produksi beras tahun ini.
Meski demikian, pihaknya tetap optimis akan produksi atau hasil panen raya tahun ini. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan sampai Maret diprediksi jumlah panen raya mencapai 5 juta ton.
“Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) cukup karena dilihat sekarang Maret ini sekitar 5 jutaan ton. Panen beras April juga banyak,” ujarnya.
- Rencana Impor Disampaikan Zulhas di DPR
Rencana impor disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.
“Ini kemarin dipimpin presiden, kapanpun diperlukan kita bisa masuk lagi 500 ribu ton. Karena stok Bulog harusnya 1,2 juta ton, sekarang kalau nggak salah tinggal 300-an (ribu ton),” katanya saat Raker dengan Komisi VI DPR RI, Rabu, 15 Maret 2023.
Selalu Tidak Siap dalam Hal Pangan
Ada baiknya, bangsa Indonesia mencontoh Presiden Soeharto dalam hal swasembada pangan. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 25,8 ton. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO pada 1985. Pasalnya, pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup.
Negara yang tak mampu mencukupi kebutuhan pangannya sangat rentan terhadap gejolak, baik gejolak harga hingga tergantung pada pasokan negara lain. Artinya, kedaulatan Negara sebenarnya dalam konteks praktis bertumpu pada swasembada pangan.
Keberhasilan itu diakui oleh pakar sejarah dari Universitas Padjajaran (Unpad), Dr. Tiar Anwar Bahtiar. “Swasembada pangan itu proyek yang bagus. Kalau kita mau jadi negara yang mandiri, maka harus bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Tidak tergantung pada orang lain,” kata Tiar.
Pangan menjadi magnet perhatian publik, karena memang dampaknya yang luas, mulai dari pegawai kantoran, ibu rumah tangga, hingga asisten rumah tangga pasti mengomentari berita tentang pangan. Maka itu, pemerintah yang berkuasa harus memprioritaskan komoditas pangan.
“Itu pokok. Jadi kalau sekarang terlalu banyak impor pangan seperti jagung dan kedelai, itu menandakan negara kita lemah,” ujar mantan Ketua Umum Pemuda Persis ini.
Swasembada pangan peninggalan (legacy) Pak Harto yang akan terus dikenang bangsa ini. Satu strategi yang digagas Pak Harto untuk memajukan sektor pertanian kala itu adalah Revolusi Hijau, yaitu cara bercocok tanam dari tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Revolusi Hijau muncul karena adanya masalah kemiskinan yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menggalakkan revolusi hijau, di antaranya upaya intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian.
“Sesuatu yang dikerjakan Pak Harto harus menjadi contoh bahwa (negara) kita bisa swasembada pangan,” tutur Tiar.
Kesumpulan akhirnya, Indonesia harus selalu siap menghadapi tantangan. Jangan lengah. Benar, situasi perang Rusia-Ukraina berpengaruh. Mungkin sama halnya dengan penyebaran Covid-19 yang juga melanda dunia, tetapi Indonesia mampu mengatasinya.
