NUSALY.com, OKI – Ogan Komering Ilir (OKI) berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,6 persen dalam 7 tahun. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tanggal 24 Oktober 2023.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di OKI pada tahun 2023 adalah sebesar 13,15 persen. Angka ini menurun dari 13,23 persen pada tahun 2022 dan 15,75 persen pada tahun 2017.
“Ada tren konsistensi penurunan angka kemiskinan di Ogan Komering Ilir paling signifikan di tahun 2022 sebesar 1,45 persen. Secara kumulatif penurunan yang terjadi mencapai 2,6 persen selama tujuh tahun terakhir,” ungkap Kepala BPS OKI, Anugrahani Prasetyowati, S.ST., MSi pada Rakor Indikator Strategis Kabupaten OKI di Ruang Rapat Sekda OKI, (24/10).
Atas capaian penurunan kemiskinan di tahun 2023, tambah Hani (sapaan akrabnya-red), secara peringkat, Kabupaten OKI kini tidak lagi termasuk 5 Kabupaten termiskin di Sumatera Selatan.
“Hasil ini mengakibatkan perubahan peringkat kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi. OKI tidak lagi termasuk 5 daerah termiskin di Sumsel,”jelas Hani.
Meski demikian Hani memberikan catatan kepada Pemkab OKI terkait karakteristik kemiskinan di Ogan Komering Ilir.
“Perlu diperhatikan angka partisipasi murni dan partisipasi kasar sekolah mengingat karakteristik penduduk miskin di Kabupaten OKI mayoritas berpendidikan SD kebawah demikian dengan kepemilikan rumah layak huni,” terang dia.
Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, Ir. Asmar Wijaya, M. Si mengatakan, penurunan kemiskinan secara konsisten di OKI merupakan bentuk komitmen Bupati OKI, H. Iskandar, SE dalam mewujudkan visi OKI Mandira.
“Konsistensi penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun ini merupakan bentuk komitmen Bupati OKI, H. Iskandar, SE. Pemkab OKI akan memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kemiskinan dan stunting dengan menggencarkan sejumlah program unggulan,” terang dia.
Adapun beberapa program yang telah dilakukan Pemkab OKI untuk mengatasi kemiskinan meliputi upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
Diantaranya Peningkatan Akses Lapangan Pekerjaan seperti Pelatihan Keterampilan Kerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Ada program Peningkatan Kapasitas UMKM, Akses Pasar bagi UMKM, Fasilitasi Kemitraan UMKM, Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha, operasi pasar. Ini berpengaruh terhadap kemiskinan,” terangnya.
Kemudian, Program Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar seperti Penyediaan SPAM, Pamsimas, IPLT, Ipal Komunal, Kotaku, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Lingkungan.
“Terakhir ada juga bantuan kesehatan berupa Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), serta bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah seperti PKH, BPNT, BLT Desa, dan lainnya” terang Asmar. (ril/dhi
