Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menginstruksikan aktivasi posko kesehatan serta menyiapkan skema penyesuaian aktivitas belajar siswa jika pencemaran udara melampaui ambang batas.
PALEMBANG, NUSALY.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan surat edaran kesiapsiagaan dampak buruk kabut asap kepada jajaran dinas kesehatan di 17 kabupaten dan kota. Langkah antisipasi ini diambil sebagai tindak lanjut atas penetapan status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Sumatera Selatan.
Melalui edaran tersebut, seluruh pemerintah daerah diminta memperketat pemantauan kualitas udara sekaligus menyiapkan langkah mitigasi guna melindungi masyarakat dari paparan asap karhutla dan krisis air bersih.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Ira Primadesa menjelaskan bahwa setiap kabupaten dan kota diarahkan untuk segera menerbitkan aturan turunan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
Risiko Kesehatan
Paparan kabut asap yang dipicu oleh maraknya kebakaran lahan gambut dalam beberapa pekan terakhir berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan serius. Dinas kesehatan daerah diminta memitigasi melonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), pneumonia, iritasi mata (konjungtivitis), hingga penyakit pencernaan akibat keterbatasan air bersih selama musim kemarau.
Ancaman kesehatan ini menjadi perhatian utama, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga dengan riwayat penyakit pernapasan bawaan.
Masyarakat diimbau memperketat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta mengonsumsi air putih dalam jumlah cukup. Penggunaan masker sangat dianjurkan terutama saat hasil pemantauan kualitas udara secara real-time menunjukkan tingkat pencemaran yang fluktuatif atau melampaui batas aman.
Protokol Belajar
Dampak ancaman kabut asap mulai diantisipasi di sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Palembang telah mengeluarkan imbauan penggunaan masker bagi seluruh siswa di lingkungan sekolah sebagai respons awal atas memburuknya kualitas udara.
Pemerintah daerah juga tidak menutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan ekstrem terkait penyesuaian kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Jika pemantauan ambang batas pencemaran udara menunjukkan level berbahaya secara konsisten, skema pengalihan pembelajaran ke sistem daring atau meliburkan sekolah dapat diberlakukan.
”Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk meliburkan sekolah dengan memperhitungkan nilai ambang batas tertentu. Mekanisme ini tentu diputuskan melalui kajian matang dan rapat koordinasi lintas sektor, serupa dengan penerapan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19,” ujar Ira pada Sabtu (22/8/2026).
Layanan Siaga
Menghadapi potensi lonjakan pasien dampak asap, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama hingga rujukan—mulai dari Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, hingga Rumah Sakit—diperintahkan dalam posisi siaga penuh.
Setiap daerah diminta mendirikan posko kesehatan khusus sebagai langkah promotif dan preventif. Posko ini bertugas memberikan penanganan cepat bagi warga maupun petugas pemadam karhutla di lapangan yang membutuhkan pertolongan medis darurat.
Langkah pencatatan data dan pemantauan epidemiologi (surveilans) kesehatan juga ditingkatkan secara ketat. Pemantauan berkala ini krusial agar setiap lonjakan kasus ISPA di daerah terdampak dapat segera diintervensi sebelum berkembang menjadi krisis kesehatan publik yang lebih luas. (desta)