Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan memprotes basis data pengalokasian pupuk subsidi dari pusat. Padahal, produktivitas gabah dan bentangan lahan sawah di Sumsel jauh melampaui wilayah tetangga.
PALEMBANG, NUSALY – Ironi besar sedang melanda sektor sirkulasi logistik agraris di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai salah satu lumbung pangan utama di pulau Sumatra, daerah ini justru harus menghadapi kenyataan pahit berupa minimnya sokongan pupuk bersubsidi bagi ratusan ribu petani lokal yang berjuang di garda terdepan swasembada pangan.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumatera Selatan secara blak-blakan membongkar adanya ketimpangan kuota yang tidak rasional jika dikomparasikan dengan data luas lahan riil di lapangan.
Dari total 980 ribu petani yang tercatat mengolah tanah di Sumsel, kementerian terkait ternyata hanya merestui alokasi pupuk subsidi untuk 321 ribu petani saja.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertahanan modal produksi mayoritas petani di tingkat tapak sedang berada dalam posisi rawan akibat kebijakan pembatasan kuota tersebut.
Kalah Kuota dari Tetangga
Ketimpangan ini terasa kian menyengat ketika jajaran otoritas pertanian Sumsel menyandingkan potret data mereka dengan Provinsi Lampung.
Di wilayah tetangga tersebut, dari populasi sekitar 1 juta petani yang ada, hampir seluruhnya sukses ter-cover dan menikmati kucuran pupuk dengan harga murah dari pemerintah.
Kepala DPTPH Sumsel, Bambang Pramono, mengonfirmasi adanya anomali kebijakan ini yang dinilainya sangat tidak sebanding dengan beban produksi daerah.
Berdasarkan data bentangan geografis, luas lahan sawah dan tanaman padi di Lampung sebenarnya hanya menyentuh angka 380 ribu hektare.
Sementara itu, bentangan sawah di Sumsel jauh lebih raksasa, mencapai 515 ribu hektare—atau memiliki selisih keunggulan lahan sekitar 135 ribu hektare lebih luas.
“Penerima pupuk subsidi di Sumsel hanya sekitar 30 persen petani, padahal luas lahan kita besar. Produksi kita lebih besar, luas lahan juga lebih luas, tapi alokasi pupuk subsidi lebih kecil. Ini masih menjadi PR kita,” kritik Bambang Pramono saat membedah evaluasi data pertanian, Jumat (15/5/2026).
Karakteristik Lahan Pasang Surut
Akar masalah dari kacaunya distribusi ini disebut-sebut bersumber dari formula pembatasan bantuan yang didasarkan pada jumlah Kartu Keluarga (KK), sebuah indikator baku yang dinilai tidak relevan jika diterapkan pada karakteristik sosiologi pertanian di Sumsel.
Di Pulau Jawa, rata-rata satu kepala keluarga petani umumnya hanya menguasai lahan sempit berkisar 0,5 hektare. Pola kepemilikan tersebut sangat kontras dengan para petani di Sumsel yang rata-rata mengelola hamparan sawah berkali-kali lipat lebih luas dalam satu manajemen keluarga.
Kondisi ekstrem ini terutama dijumpai pada kluster petani yang mengelola ekosistem lahan pasang surut. Karakteristik medan yang luas membuat satu KK di Sumsel sanggup mengolah dan memelihara lahan pertanian hingga mencapai luasan 4 hektare sekaligus.
Walhasil, pembatasan jatah pupuk berbasis KK membuat pasokan nutrisi tanaman di tingkat tapak menjadi sangat tekor dan mengancam potensi tonase hasil panen.
Kontribusi Jumbo yang Kurang Apresiasi
Sistem pendataan penerima yang karut-marut ini dianggap sebagai pekerjaan rumah menahun yang tidak kunjung dibereskan oleh pemerintah pusat.
Kebijakan kuota tersebut dinilai mengabaikan fakta kontribusi nyata yang sudah disumbangkan para petani Sumsel terhadap ketahanan isi piring masyarakat secara nasional.
Catatan performa pada tahun 2025 menunjukkan performa produksi padi Sumatera Selatan sukses menyentuh angka fantastis di kisaran 3,6 juta ton.
Capaian masif ini mempecundangi volume produksi Provinsi Lampung yang pergerakannya masih tertahan di angka kisaran 3 juta ton gabah.
DPTPH Sumsel mendesak adanya perombakan total pada sistem sinkronisasi data penerima agar disesuaikan dengan volume produksi riil dan luasan lahan yang dikelola, bukan sekadar hitungan kepala di atas kertas administrasi sipil.
Jika formula distribusi ini tidak segera dievaluasi, dikhawatirkan ambisi besar daerah untuk mengamankan swasembada pangan tahun 2026 akan terganjal oleh kelangkaan pupuk di tingkat hulu. (dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
