Penyidik KPK mengamankan berkas perubahan penilaian laporan keuangan Pemkab Muara Enim dari opini WDP menjadi WTP serta petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat.
PALEMBANG, NUSALY – Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dokumen perubahan opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dokumen tersebut ditemukan saat penyidik menggeledah Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan di Palembang.
Dokumen perubahan opini tersebut menjadi penting karena dapat menggambarkan proses pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Muara Enim yang kini menjadi bagian dari penyidikan dugaan suap.
Selain berkas perubahan ke WTP, KPK juga menemukan dokumen yang mengindikasikan adanya upaya untuk mengubah kembali opini tersebut setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penggeledahan di Kantor BPK Sumsel tersebut berlangsung pada Selasa (23/6/2026).
Selain dokumen terkait perubahan opini, penyidik juga menemukan petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat terhadap hasil pemeriksaan tersebut.
“Penyidik menemukan petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah-ubah hasil temuan tersebut,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut kini sedang dianalisis lebih lanjut oleh tim penyidik.
Pengembangan Perkara dan Penahanan Tersangka
Penyidikan ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap proyek pengadaan papan tulis pintar (smart board) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
KPK menduga ada aliran dana suap yang diberikan kepada jajaran auditor BPK untuk menutup sejumlah temuan pemeriksaan di lapangan, meski detail nominal aliran duit tersebut belum diungkap ke publik.
Hingga saat ini, penyidikan perkara telah berjalan dalam dua gelombang penindakan.
Pada gelombang pertama, KPK telah menahan empat orang tersangka, yaitu Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abi Nurwardani, keponakan bupati Adi Triyadi, serta Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.
Dalam pengembangan berikutnya, KPK kembali menggelar operasi lanjutan dan mengamankan 11 orang, di mana lima orang di antaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari BPK.
Dalam penindakan kedua ini, penyidik resmi menahan Titin selaku ASN BPK dan Angga dari pihak swasta. Penyidikan perkara masih terus berlangsung untuk menelusuri dugaan aliran suap maupun keterlibatan pihak lain. (tia)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
