Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Dalam Negeri mengkritisi kecenderungan birokrasi daerah yang terjebak dalam pemburuan metrik popularitas semu di platform digital. Pemerintah daerah dituntut mengembalikan fungsi situs web resmi sebagai basis data tunggal yang transparan dan responsif terhadap krisis informasi.
SEMARANG, NUSALY – Lanskap komunikasi publik di tingkat daerah dinilai sedang mengalami disorientasi fungsi akibat tekanan teknologi media sosial.
Alih-alih mengoptimalkan akurasi data layanan publik, banyak kanal digital pemerintah daerah justru terjebak menjadi instrumen pencitraan personal pejabat dan pengemasan konten seremonial yang miskin substansi serta dampak riil bagi masyarakat sipil.
Fenomena pergeseran fungsi tersebut menjadi sorotan tajam dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Website dan Media Sosial untuk Pemerintah Daerah.
Agenda taktis ini digelar sebagai pembuka rangkaian platform kolaboratif Jateng Media Summit (JMS) 2026 di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5/2026). Diskusi lintas sektoral yang dipandu oleh Asep Saefullah dari Local Media Community ini membedah silsilah kekacauan informasi di ruang siber nasional.
Berdasarkan data statistik konsumsi media, sebanyak 82,57 persen masyarakat di wilayah Jawa Tengah kini mengandalkan media siber dan platform digital sebagai sumber rujukan utama.
Namun, tingginya penetrasi digital ini tidak diimbangi oleh kecepatan dan ketepatan mitigasi informasi oleh kehumasan daerah, sehingga ruang digital domestik kerap diambil alih oleh sirkulasi hoaks dan narasi disinformasi yang masif.
Disorientasi popularitas
Ketergantungan birokrasi pada platform komersial global melahirkan anomali yang disebut sebagai kecenderungan komunikasi yang “genit”.
Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Dr. Riant Nugroho, menegaskan bahwa aparatur pemerintah tidak boleh menempatkan diri mereka seperti pembuat konten (content creator) atau pemengaruh (influencer) yang memburu jumlah pengikut (followers) atau kesan viral semata.
Menurut analisis Kementerian Komdigi, institusi negara harus bertindak sebagai jangkar informasi yang berwibawa dan bekerja dalam senyap melalui penyediaan data raya (big data) yang valid.
Situs web resmi pemerintah daerah diposisikan sebagai induk informasi. Dari cetak biru data di situs web itulah, konten kemitraan diturunkan secara strategis ke media sosial menggunakan pendekatan algoritma yang terukur, termasuk berkolaborasi dengan jaringan homeless media lokal agar informasi penting tidak dikuasai pihak asing.
“Pemerintah jangan mencari popularitas di platform tersebut. Bisa diibaratkan di keluarga, pemerintah itu adalah Bapak, yang tidak banyak omong, kerja dalam senyap. Produk utama pemerintah di era digital seharusnya adalah big data yang dikelola melalui website sebagai induk informasi. Digital tidak untuk menutup, tapi membuka ruang baru,” ujar Riant Nugroho.
Kegagalan tata kelola situs web
Batu sandungan terbesar dari komunikasi birokrasi saat ini terletak pada matinya fungsi operasional situs web milik pemerintah kabupaten dan kota. Perencana Ahli Madya Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, Zainudin, mengkritisi pengelolaan situs web pemda yang mayoritas tidak terstruktur, memiliki performa pemuatan yang lambat, serta menyajikan data statistik sektoral yang tidak sinkron antar-dinas.
Kemendagri menemukan bahwa sebagian besar rilis resmi pemda masih menggunakan bahasa birokrasi yang rumit, kaku, dan didominasi oleh dokumentasi foto seremonial potong pita atau jajaran kursi pejabat.
Ketika terjadi krisis kebijakan atau merebaknya isu negatif di tingkat tapak, situs web pemda kerap lumpuh dan gagal memberikan klarifikasi taktis secara cepat, yang pada akhirnya memperburuk persepsi publik terhadap akuntabilitas negara.
Di sisi lain, penetrasi teknologi Kecerdasan Buatan (AI) yang mulai diadopsi oleh tim humas daerah juga memicu peringatan terkait aspek keamanan informasi.
Kemendagri memperingatkan dengan tegas agar aparatur tidak memasukkan data dokumen negara yang bersifat rahasia, rencana strategis anggaran yang belum ketok palu, atau data keperdataan penduduk ke dalam mesin kecerdasan buatan komersial yang tidak memiliki enkripsi perlindungan berdaulat.
“What yang harus dilakukan oleh website pemda? Tidak hanya diposting, harus terstruktur, cepat, tanggap dengan isu-isu terbaru, apalagi yang berpotensi dampak negatif. Informasi yang disajikan harus memiliki dampak nyata dan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar rilis kegiatan,” tegas Zainudin.
Respons dan strategi transisi
Kelumpuhan mitigasi informasi di lapangan diakui menjadi beban harian birokrasi tingkat provinsi. Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, Dicky Adinurwanto, mengakui bahwa unit kerja komunikasi sering kali kewalahan mengimbangi kecepatan sirkulasi hoaks di media online liar yang tidak terverifikasi Dewan Pers.
Menanggapi tantangan tersebut, jajaran pemerintah provinsi mulai menjalankan instruksi gubernur untuk mentransformasikan seluruh ASN di lingkungan kerja Jawa Tengah agar bertindak sebagai agen hubungan masyarakat (public relation).
Setiap aparatur diwajibkan memiliki kemampuan dasar mengklarifikasi data capaian sektornya masing-masing di akun personal mereka guna mengimbangi narasi negatif di ruang publik.
Pertemuan taktis di Semarang yang mendahului puncak acara Jateng Media Summit pada Kamis (21/5/2026) ini pada akhirnya menggarisbawahi bahwa kedaulatan informasi publik hanya bisa tegak jika birokrasi membersihkan cara komunikasinya.
Efisiensi, kecepatan merespons krisis, dan penyajian data yang jujur menjadi mata uang utama yang menentukan apakah pemerintah daerah dipercaya oleh publik digitalnya sendiri atau justru ditinggalkan. (ril/dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
