Palembang, NUSALY.COM — Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menghadiri Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang pada Selasa, 8 April 2025. Agenda utama dalam rapat tersebut adalah mendengarkan pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang tahun 2024.
Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Palembang ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Palembang, Muhammad Hidayat. Suasana rapat berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh para anggota dewan dari berbagai fraksi serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Sebanyak delapan fraksi di DPRD Kota Palembang menyampaikan berbagai pandangan, masukan, saran, kritik, hingga apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam LKPJ Wali Kota tahun 2024. Kedelapan fraksi tersebut adalah Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB.
Berbagai Persoalan Kota Jadi Sorotan DPRD
Dalam penyampaian pandangan umum, berbagai persoalan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kota Palembang menjadi sorotan utama dari para wakil rakyat. Beberapa isu krusial yang diangkat oleh fraksi-fraksi DPRD antara lain adalah penanganan banjir yang masih menjadi permasalahan klasik di Kota Palembang, penataan parkir yang dinilai belum optimal, perbaikan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU), hingga evaluasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat.
Fraksi Nasdem dalam pandangannya menyoroti perlunya langkah-langkah yang lebih konkret dan inovatif dalam mengatasi permasalahan banjir di berbagai wilayah Kota Palembang. Mereka meminta agar Pemkot Palembang dapat mengintensifkan program normalisasi sungai, pembangunan drainase yang lebih baik, serta penegakan aturan terkait tata ruang dan lingkungan.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti masalah penataan parkir yang dinilai masih semrawut dan menyebabkan kemacetan di beberapa titik strategis. Mereka mendesak Pemkot Palembang untuk segera mengimplementasikan sistem parkir yang lebih terintegrasi dan modern, serta melakukan penindakan tegas terhadap parkir liar.
Fraksi Golkar memberikan perhatian pada pentingnya perbaikan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di seluruh wilayah Kota Palembang. Mereka menilai bahwa LPJU yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari.
Fraksi Demokrat dalam pandangannya menyoroti perlunya evaluasi yang menyeluruh terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Mereka menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait sistem PPDB yang dinilai kurang transparan dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, mereka meminta agar Pemkot Palembang melakukan kajian mendalam dan memperbaiki sistem PPDB untuk tahun ajaran berikutnya.
Fraksi PKS memberikan masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan. Mereka berharap agar Pemkot Palembang dapat terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi PDIP dalam pandangannya menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Palembang. Mereka meminta agar Pemkot Palembang tidak hanya fokus pada pembangunan di pusat kota, tetapi juga memperhatikan pembangunan di wilayah pinggiran agar tidak terjadi kesenjangan.
Fraksi PAN menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antara berbagai OPD di lingkungan Pemkot Palembang agar program-program pembangunan dapat berjalan lebih sinergis dan efektif. Mereka juga menekankan pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Terakhir, Fraksi PKB memberikan perhatian pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah. Mereka meminta agar Pemkot Palembang dapat memperkuat program-program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Apresiasi DPRD untuk Peningkatan PAD dan Raihan Opini WTP
Di tengah berbagai masukan dan saran yang disampaikan, anggota DPRD Kota Palembang juga menyampaikan apresiasinya terhadap beberapa capaian positif yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Palembang. Salah satu hal yang mendapatkan pujian adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang yang dinilai cukup signifikan.
Selain itu, DPRD juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkot Palembang dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Predikat WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Palembang telah dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Tanggapan Wali Kota: Pandangan Fraksi Akan Segera Ditindaklanjuti
Menanggapi berbagai pandangan, masukan, dan apresiasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang, Wali Kota Ratu Dewa menyampaikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran Pemerintah Kota Palembang.
“Ini merupakan tanggapan dari penyampaian LKPJ kemarin dari fraksi-fraksi. Selanjutnya, akan dilakukan pendalaman oleh organisasi perangkat daerah, badan, termasuk unit kerja yang lain yang terkait dengan masing-masing isu yang telah disampaikan,” kata Wali Kota Ratu Dewa kepada awak media usai rapat paripurna.
Ia menekankan kepada seluruh pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkot Palembang untuk hadir secara langsung dalam rapat tindak lanjut yang akan segera digelar. Kehadiran para kepala OPD ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya terkait dengan pembahasan yang akan dilakukan di tingkat komisi-komisi DPRD.
“Saya meminta kepada seluruh kepala OPD untuk hadir langsung dalam rapat tindak lanjut nanti dan memberikan penjelasan sedetail mungkin terkait dengan pembahasan di komisi-komisi. Saya kira itu adalah respons kita pada hari ini,” bebernya.
Wali Kota Ratu Dewa juga menyampaikan apresiasinya terhadap semua pandangan, baik itu masukan maupun kritik yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Ia menilai bahwa semua hal yang disampaikan tersebut bernilai positif dan konstruktif untuk kemajuan Kota Palembang di masa depan.
“Semua pandangan yang disampaikan oleh para anggota dewan yang terhormat akan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi saya dan Bapak Wakil Wali Kota dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk kemajuan Kota Palembang,” tutupnya.
Rapat paripurna ini menunjukkan sinergi yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Palembang dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan adanya pembahasan yang terbuka dan konstruktif terhadap LKPJ Wali Kota, diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kota dapat segera diatasi dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
