GRADASI Jawa Timur Matangkan Pelantikan Pengurus, Siapkan Rekomendasi Kebijakan Digital Bersama Pemprov

SURABAYA, NUSALY – Konsolidasi Generasi Digital Indonesia (GRADASI) di tingkat daerah terus menunjukkan langkah strategis. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRADASI Jawa Timur resmi mematangkan rencana pelaksanaan pelantikan pengurus periode baru yang diagendakan pada akhir November atau awal Desember 2025.

Dalam pertemuan kunci yang digelar hari ini, Jum’at (17/10/2025), Ketua DPD GRADASI Jawa Timur, Kusbeni Abdulloh, S.Kom, didampingi Sekretaris DPD, Shanty Octavia Utami, ST, bertemu dengan dr. Mas Purnomo Hadi, Analis Kebijakan Ahli Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini secara khusus berfokus pada sinergi kelembagaan, di mana acara pelantikan tersebut akan dikemas bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Timur.

Ketua Umum DPP GRADASI, Upi Asmaradhana, menyambut inisiatif ini sebagai momentum penting. “Langkah DPD Jawa Timur ini sangat strategis. Sinergi dengan Pemprov Jatim, yang difasilitasi oleh Bapak dr. Mas Purnomo Hadi, menunjukkan bahwa program-program GRADASI selaras dengan visi pembangunan digital daerah,” ujar Upi Asmaradhana. Ia berharap, FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat untuk kemajuan digital Jawa Timur.

Memperkuat Visi Jatim Gerbang Baru Nusantara

Keputusan DPD GRADASI Jawa Timur menggandeng birokrasi ini dipandang relevan dengan visi pembangunan Jatim Gerbang Baru Nusantara. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kini gencar mendorong peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik berbasis digital terpadu melalui platform seperti Majadigi Super Apps. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat digital seperti GRADASI sangat dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan kebijakan digital ini dapat diimplementasikan secara inklusif hingga ke tingkat desa.

Namun, pelaksanaan transformasi digital di Jawa Timur tidak luput dari tantangan signifikan. Berdasarkan kajian, tantangan utama meliputi rendahnya literasi digital di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masalah infrastruktur digital yang masih tertinggal di wilayah pedesaan. Selain itu, ancaman keamanan siber berbasis AI dan perlindungan data pribadi juga menjadi prioritas yang harus ditangani Pemprov Jatim.

FGD sebagai Jembatan Solusi Literasi dan Keamanan Siber

Agenda Focus Group Discussion (FGD) yang akan digelar GRADASI bersama Pemprov Jatim pada akhir tahun 2025 akan menjadi jembatan solusi untuk tantangan tersebut. Diharapkan, FGD ini dapat melibatkan pakar keamanan siber, akademisi dari UPN Jatim, dan praktisi di sektor swasta untuk merumuskan langkah konkret.

“GRADASI Jawa Timur berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini dan memastikan acara pelantikan sekaligus FGD berjalan sukses,” kata Kusbeni Abdulloh. Ia menambahkan, kegiatan ini akan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran GRADASI dalam membangun literasi dan kedaulatan digital di Jawa Timur.

Kedaulatan digital, menurutnya, tidak hanya berarti memiliki sistem yang aman dari serangan siber, tetapi juga memastikan akses teknologi yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam konteks reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kesuksesan FGD ini diharapkan mampu memberikan masukan langsung kepada Analis Kebijakan Ahli Utama Pemprov, dr. Mas Purnomo Hadi, untuk dapat diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digital Jawa Timur, mewujudkan Indonesia Emas 2045. (dhi)