JAKARTA, NUSALY – Generasi Digital Indonesia (GRADASI) secara tegas menyuarakan perlunya penguatan kedaulatan digital dan mendesak reformasi kebijakan untuk mengatasi dominasi raksasa teknologi global (Big Tech) yang semakin merongrong kepentingan nasional. Seruan strategis ini disampaikan dalam ajang National Cybersecurity Connect 2025 (NCSC 2025) yang berlangsung di Bidakara Hotel, Jakarta.
Posisi GRADASI yang diwakili oleh Ketua Dewan Pakar, Damar Juniarto, S.Sos, M.Kom, dalam sesi Cyberstage, tidak hanya berhenti pada kritik. GRADASI mengajukan lima pilar rekomendasi kebijakan krusial yang secara eksplisit menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memimpin upaya mewujudkan Dekolonisasi Digital. Rekomendasi ini akan secara formal diresmikan menjadi Usulan Kebijakan Strategis yang akan disampaikan kepada DPR, Kementerian, dan Lembaga terkait sebagai peta jalan penguatan ketahanan siber dan ekonomi digital nasional.
Kedaulatan Digital: Lebih dari Sekadar Isu Keamanan Siber
Dalam presentasinya yang berjudul “Kedaulatan Digital Dalam Perspektif Kesinambungan Ekosistem: Belajar dari Pengalaman Negara-Bangsa Melawan Raksasa Digital”, Damar Juniarto menegaskan bahwa isu kedaulatan digital telah melampaui batas keamanan siber semata. Ini adalah isu ekonomi, politik, dan keadilan global.
“Kedaulatan digital bukan sekadar isu keamanan siber, melainkan tentang menuntut kesetaraan, keadilan, dan akuntabilitas dari platform digital. Indonesia, sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, harus berani mengambil langkah untuk menjaga kepentingan nasional dari eksploitasi data dan monopoli pasar,” tegas Damar Juniarto.
Damar menyoroti bagaimana platform global sering beroperasi di ruang abu-abu regulasi, mengambil keuntungan dari data dan konten lokal tanpa memberikan kontribusi pajak yang adil, serta mendikte ekosistem digital domestik. Menurut GRADASI, kondisi ini menciptakan kolonialisme digital baru, di mana negara-bangsa kehilangan kontrol atas data warga dan infrastruktur kritisnya.
Lima Pilar Kunci Kebijakan untuk Melawan Big Tech
Untuk mentransformasi dominasi ini menjadi ekosistem yang berkeadilan, GRADASI merangkum lima rekomendasi kebijakan yang didesak untuk diadopsi oleh DPR dan pemerintah:
1. Dekolonisasi Digital dan Penguatan Infrastruktur Lokal
Pilar pertama adalah fondasi dari seluruh gerakan: Dekolonisasi Digital. Hal ini menuntut adanya tindakan proaktif pemerintah dalam merebut kembali kontrol atas data, infrastruktur, dan regulasi yang kini didominasi oleh perusahaan asing. Tindakan ini harus paralel dengan penguatan substansial terhadap infrastruktur lokal.
Penguatan infrastruktur lokal tidak hanya berarti pembangunan jaringan fisik, tetapi juga pengembangan kapasitas komputasi awan nasional dan pusat data lokal yang dikelola oleh entitas Indonesia. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa data sensitif warga negara dan sektor pemerintahan tidak tunduk pada yurisdiksi dan kebijakan luar negeri, menjamin ketahanan nasional jika terjadi konflik geopolitik.
2. Mendorong Ko-regulasi dengan Platform Digital
GRADASI menyadari bahwa larangan total terhadap platform global adalah hal yang tidak realistis. Oleh karena itu, diusulkan model Ko-regulasi. Ko-regulasi menuntut adanya keterlibatan aktif dan wajib dari raksasa digital dalam merumuskan standar dan aturan operasional di Indonesia.
Model ini bertujuan mengikat Big Tech pada kewajiban lokal, terutama terkait moderasi konten, penanganan disinformasi, dan perlindungan data pribadi. Hal ini akan memastikan bahwa aturan main di ruang digital Indonesia dipatuhi tanpa tawar-menawar, serta memperkuat hak dan perlindungan pengguna domestik.
3. Perkuat Pengawasan Monopoli dan Persaingan Usaha
Isu dominasi pasar adalah inti dari masalah Dekolonisasi Digital. Raksasa teknologi sering menggunakan kekuatan finansial dan algoritma mereka untuk menekan inovasi domestik dan memonopoli segmen pasar tertentu.
Rekomendasi ini mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan regulator terkait untuk memperketat pengawasan terhadap praktik akuisisi dan bundling produk yang dilakukan oleh Big Tech. Kebijakan harus secara eksplisit mendukung dan melindungi pelaku usaha rintisan (startup) lokal dari praktik predator yang dapat mematikan ekosistem digital nasional yang baru tumbuh.
4. Diplomasi Digital: Pembentukan Koalisi Global
GRADASI menyarankan agar Indonesia mengambil peran kepemimpinan dalam pembentukan aliansi atau koalisi negara-negara Global South untuk menghadapi dominasi teknologi dari negara Global North.
Diplomasi Digital ini bertujuan untuk menyelaraskan standar regulasi data lintas batas dan menciptakan tekanan kolektif di forum-forum internasional agar Big Tech mematuhi prinsip sovereignty di setiap negara tempat mereka beroperasi. Ini adalah langkah strategis untuk mengubah narasi dari sekadar pasar yang dieksploitasi, menjadi kekuatan regulatif yang menentukan standar global baru.
5. Prioritas pada Pengembangan Talenta Digital Lokal
Seluruh upaya dekolonisasi digital akan sia-sia tanpa adanya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. GRADASI menekankan bahwa kunci untuk merebut kedaulatan digital adalah dengan melipatgandakan investasi dalam pengembangan talenta siber dan insinyur digital lokal.
Pemerintah harus memprioritaskan program vokasi dan kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk menghasilkan ahli-ahli di bidang cloud computing, kecerdasan buatan, dan keamanan siber. SDM yang unggul adalah benteng terdepan dalam menjaga infrastruktur digital nasional dan memastikan keberlanjutan ekosistem yang telah dibangun.
Panggilan Strategis di NCSC 2025
Partisipasi GRADASI di NCSC 2025, di mana Ketua Umum Upi Asmaradhana diundang ke sesi Congress, menegaskan posisi GRADASI sebagai mitra kritis dan strategis bagi pemerintah. Usulan Kebijakan Strategis ini bukan sekadar diskusi, melainkan panggilan resmi kepada pembuat kebijakan untuk melakukan intervensi legislatif yang berani.
Keputusan DPR untuk menindaklanjuti usulan ini akan menjadi ujian nyata komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan di tengah arus globalisasi teknologi. Jurnalisme Kompas.id akan terus memantau respons dan langkah konkret DPR serta Kementerian/Lembaga terkait dalam mewujudkan lima pilar Dekolonisasi Digital ini.
(dhi)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
