Anggaran OKI 2026 Turun Rp 245 Miliar, Bupati Muchendi Perintahkan Percepatan Realisasi

KAYUAGUNG, NUSALY — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) resmi memulai tahun anggaran 2026 dengan tantangan efisiensi yang nyata. Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada 54 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Bende Seguguk, Selasa (13/1/2026), sembari menegaskan bahwa penurunan angka anggaran tidak boleh menyurutkan kualitas pelayanan publik.

Tahun ini, APBD Kabupaten OKI ditetapkan sebesar Rp 2.214.261.273.780. Angka ini mengalami penyusutan sekitar Rp 245 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai imbas dari berkurangnya transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Namun, bagi Bupati Muchendi, keterbatasan ini justru harus dijawab dengan manajemen belanja yang lebih taktis dan produktif.

“Anggaran kita tahun ini turun, namun tidak ada ruang untuk menunda pelaksanaan kegiatan. DPA sudah diserahkan, maka realisasi harus segera digas karena ini memberikan multiplier effect bagi perputaran ekonomi masyarakat,” tegas Muchendi dalam arahannya.

Ketajaman Prioritas dan Modernisasi Transaksi

Di tengah ruang fiskal yang menyempit, Pemkab OKI mengarahkan “amunisi” anggarannya pada tiga sektor fundamental: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Muchendi meminta setiap kepala OPD memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak langsung bagi kemajuan daerah, sembari memangkas kegiatan seremonial yang minim manfaat.

Salah satu terobosan besar yang diperkenalkan dalam pelaksanaan anggaran tahun ini adalah penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada 38 OPD. Langkah ini merupakan bagian dari modernisasi sistem pembayaran guna meminimalisir penggunaan uang tunai (cashless) sekaligus meningkatkan pengendalian internal.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, Farlidena Burniat, menjelaskan bahwa APBD 2026 disusun berdasarkan regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. “Penerapan KKPD adalah bentuk transparansi agar transaksi belanja lebih cepat, akuntabel, dan terpantau secara real-time,” ujar Farlidena.

Sinergi Lintas Sektoral

Selain efisiensi dan transparansi, Bupati Muchendi menekankan pentingnya sinkronisasi antar-instansi. Kunci keberhasilan pembangunan di wilayah seluas OKI dinilai sangat bergantung pada koordinasi lintas sektoral, mulai dari dinas, badan, hingga 18 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah.

“Sinkronisasi antar-OPD adalah kunci. Kita sudah melakukannya di tahun 2025, dan tahun ini harus lebih dipertajam agar tidak ada program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa dampak nyata,” pungkasnya.

Dengan penyerahan DPA yang lebih awal di bulan Januari ini, Pemkab OKI menunjukkan komitmennya untuk segera mengeksekusi program kerja. Publik kini menanti bagaimana “gas pol” realisasi anggaran ini mampu menjawab tantangan pembangunan di tengah tren penurunan pendanaan pusat.

(puputzch)