Defisit TKD Rp245 M, Bupati OKI Berkeliling ke Pusat Amankan Program Strategis

JAKARTA, NUSALY — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi tekanan fiskal berat setelah diperkirakan mengalami penyusutan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp245 miliar pada tahun 2026. Merespons kondisi ini, Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, langsung bergerak cepat melakukan komunikasi intensif ke sejumlah kementerian dan lembaga pusat guna mengamankan dukungan program agar pembangunan strategis di daerah tidak tersendat.

Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan prioritas nasional. “Ini untuk mensinkronkan program pusat dan daerah. Meskipun TKD dipastikan turun, OKI tetap harus dapat dukungan program strategis agar pembangunan tetap berjalan,” kata Muchendi seusai bertemu Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menurut Muchendi, komunikasi langsung dengan pusat menjadi kunci untuk menjaga sinkronisasi kebijakan dan memastikan proyek-proyek vital yang dibiayai pusat dapat menjangkau masyarakat OKI.

Bahas Infrastruktur hingga Kampung Nelayan

Dalam pertemuan di BP Taskin, Bupati Muchendi diterima langsung oleh Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko. Diskusi difokuskan pada penguatan pendanaan untuk infrastruktur dasar, sanitasi, air bersih, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah inisiasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang merupakan arahan Presiden Prabowo dan digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan. “OKI telah mengusulkan delapan desa di empat kecamatan untuk program ini. Kami berharap BP Taskin dapat mengawal usulan ini agar disetujui pusat,” jelas Muchendi.

Intervensi Sembilan Sektor BP Taskin

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, merespons positif upaya Pemkab OKI. Ia menyatakan bahwa lembaganya telah menyiapkan intervensi pada sembilan sektor strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat miskin secara langsung. Sembilan sektor tersebut meliputi pangan, hunian, pengolahan, industri kreatif, kesehatan, digital, pendidikan, transportasi, dan energi terbarukan.

Deputi BP Taskin, Dr. Zaidirina, menambahkan bahwa lembaganya menyusun Rencana Induk (Rimduk) sebagai pedoman bagi daerah. Ia memaparkan pola pemberdayaan yang disiapkan, salah satunya melalui program pertanian rakyat.

“Pendekatannya adalah identifikasi warga miskin secara langsung, lalu pemberian bantuan sesuai kondisi. Kalau punya lahan, kita beri alat dan mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kami bantu ternak ayam 50 ekor. Dua tahun cukup untuk keluar dari garis kemiskinan,” kata Zaidirina.

Program pilot project ini akan dijalankan di sepuluh kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, tetapi dipimpin oleh kepala daerah yang dinilai progresif. “Tujuannya bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mengubah struktur ekonomi lokal melalui pertanian rakyat dan usaha kecil,” tutupnya, menegaskan komitmen untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah.

(puputzch)