Kolaborasi TPID OKI Berbuah Penghargaan, Jaga Inflasi Stabil di Tengah Ancaman Kenaikan Harga

JAKARTA, NUSALY — Konsistensi dalam menjaga stabilitas harga di tingkat daerah membawa Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, meraih pengakuan nasional.

Pemerintah Kabupaten OKI berhasil meraih penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Berkinerja Terbaik ke dua Tahun 2025 di wilayah Sumatera. Penghargaan ini diumumkan pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah mengenai pengendalian inflasi di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Capaian ini menjadi penting mengingat OKI adalah salah satu daerah sentra pangan dan komoditas di Sumatera Selatan. Stabilitas harga di OKI memiliki dampak domino terhadap pasokan dan inflasi regional.

Bupati OKI, H. Muchendi, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H. Asmar Wijaya, menyampaikan rasa syukur atas pengakuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penilaian BPKP dan Bank Indonesia tersebut dilaksanakan sepanjang periode 2024 hingga 2025.

“Alhamdulillah, sepanjang tahun 2024 hingga 2025 pengendalian inflasi di Kabupaten OKI berjalan baik. Kita selalu berada pada rentang ideal,” ujar Asmar Wijaya.

Kinerja Menyeluruh: Proses, Output, dan Kolaborasi

Penilaian TPID Award tidak hanya berfokus pada hasil akhir (capaian inflasi), tetapi juga pada efektivitas proses pengendalian dan output kebijakan. Kabupaten OKI dilaporkan menunjukkan kinerja menonjol pada seluruh aspek penilaian tersebut.

Konsistensi pada tiga aspek tersebut—proses, output, dan outcome—menempatkan OKI sebagai salah satu daerah dengan performa terbaik dalam pengendalian inflasi di seluruh Pulau Sumatera.

Dalam proses penilaian, Bank Indonesia membagi wilayah ke dalam beberapa zona, dan OKI berhasil menjadi yang terbaik kedua untuk kategori kabupaten/kota di Regional Sumatera.

Selain indikator teknis inflasi, aspek krusial yang mengangkat kinerja OKI adalah kualitas kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Menurut H. Asmar Wijaya, Kabupaten OKI dinilai unggul karena seluruh pihak menjalankan perannya secara efektif dan saling mendukung—sebuah praktik pentahelix yang berjalan di daerah.

“Yang dinilai bukan hanya aspek teknis pengendalian inflasi, tetapi juga kekuatan kolaborasi. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, masyarakat, hingga berbagai lembaga terkait bergerak bersama. Sinergi inilah yang membuat kinerja TPID OKI diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik,” jelas Asmar.

Kolaborasi ini mencakup koordinasi logistik pasokan, pemantauan harga di pasar tradisional dan modern, hingga intervensi pasar saat terjadi gejolak harga komoditas pangan utama.

Insentif Fiskal sebagai Pengakuan Kinerja

Penghargaan ini tidak berhenti pada sertifikat apresiasi. Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan pada pertemuan tahunan Bank Indonesia (PTBI) dan Rakornas TPID bahwa daerah peraih TPID Awards 2025 tengah dipertimbangkan untuk mendapatkan insentif fiskal.

Pemberian insentif ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat atas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.

Jumlah insentif yang disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp 786 miliar, sebuah dana stimulus yang signifikan bagi pembangunan daerah.

“Kami berharap daerah yang meraih TPID Awards 2025 dapat memperoleh insentif fiskal sebagai apresiasi pemerintah pusat,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan bahwa koordinasi teknis dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah dilakukan terkait kesiapan anggaran tersebut. “Pak Menteri Keuangan sudah saya mintai persetujuan. Dananya tersedia, sekitar Rp 786 miliar yang akan dialokasikan sebagai insentif,” tambahnya.

Insentif fiskal ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat atas stabilitas harga dan penguatan digitalisasi pelayanan publik.

Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemkab OKI untuk melanjutkan inovasi TPID, misalnya melalui penguatan infrastruktur pasar atau sistem informasi harga pangan terintegrasi, yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat luas. ***