OKI, NUSALY — Kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu fokus utama pemerintah daerah, termasuk dalam penyediaan hunian yang layak. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadikan penanganan rumah tidak layak huni sebagai program prioritas yang dikebut pelaksanaannya. Belum genap 100 hari dilantik, Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muchendi Mahzareki, dan Wakil Bupati Supriyanto, langsung mengeksekusi program hasil terbaik cepat atau quick win berupa Percepatan RTLH OKI. Program perbaikan rumah tidak layak huni ini adalah bagian dari upaya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang mengalami kesulitan.
Data di Kabupaten OKI menunjukkan bahwa masalah rumah tidak layak huni (RTLH) masih cukup besar. Menurut Bupati Muchendi, datanya sekitar 24.300 rumah tidak layak di OKI.
Kondisi ini memerlukan penanganan serius dan cepat. Bupati menyatakan bahwa kondisi ini perlu segera diatasi melalui berbagai program yang sudah berjalan, dengan mengoptimalkan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor lainnya.
Perbaikan rumah tidak layak huni atau pugar rumah menurut Muchendi merupakan bagian dari kehadiran pemerintah ditengah masyarakat yang mengalami kesulitan.
Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk secara langsung membantu warga yang tinggal di kondisi perumahan yang substandard, yang dapat mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan mereka.
Kolaborasi Multi Pihak sebagai Kunci Percepatan
Penanganan masalah RTLH dengan skala ribuan unit seperti di OKI tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran dan program dari pemerintah kabupaten saja.
Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk mencapai Percepatan RTLH. Bupati Muchendi menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah bukan menjadi penghalang dalam menjalankan program ini.
Pemerintah Kabupaten OKI secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan pihak lain untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan pelaksanaan.
“Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel, perusahaan swasta melalui CSR (Corporate Social Responsibility), dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendukung program ini,” jelas Bupati Muchendi.
Sinergi ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjangkau lebih banyak rumah tidak layak huni.
Dukungan dari pemerintah pusat juga memiliki peran vital dalam program RTLH di OKI. Sejak tahun 2019, melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Kementerian PUPR dan aspirasi Anggota DPR RI, Ishak Mekki, di Kabupaten OKI telah diperbaiki kurang lebih 5.000 unit rumah.
Program BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah program nasional yang memberikan bantuan dana stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah secara swadaya.
Sementara itu, aspirasi Anggota DPR RI seringkali menjadi saluran tambahan untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk program-program di daerah pemilihan.
Bupati Muchendi menjelaskan bagaimana program BSPS ini biasanya bermula di tingkat tapak. Menurutnya, program ini berawal dari usulan masyarakat melalui kepala desa dan camat yang kemudian diteruskan ke DPR RI, Pak Ishak Mekki, pungkasnya.
Proses bottom-up ini menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mengusulkan solusi.
Pembangunan rumah layak huni, termasuk perbaikan RTLH, akan terus dipercepat dengan melibatkan lebih banyak pihak agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya.
Bupati Muchendi berharap bahwa dengan adanya kolaborasi yang kuat ini, target penanganan RTLH di OKI dapat dicapai sesuai rencana, atau bahkan dipercepat.
Target Tahun 2025 dan Berbagai Sumber Dukungan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) OKI, Madani, ST, menjelaskan detail alokasi program RTLH yang didanai oleh APBD Kabupaten OKI untuk tahun 2025.
Madani mengatakan pada tahun 2025, Pemkab OKI mengalokasikan sebanyak 175 kepala keluarga (KK) di 18 kecamatan akan menjadi penerima manfaat program perbaikan RTLH yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
Perbaikan rumah yang didanai melalui alokasi ini akan difokuskan pada bagian rumah yang paling kritis, seperti atap, dinding, atau struktur utama.
Hal ini dilakukan agar rumah menjadi layak huni, sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang selama ini tinggal di kondisi perumahan yang kurang memadai.
Madani juga menjelaskan standar minimum rumah yang dianggap layak huni setelah perbaikan. Setiap rumah akan dibangun dengan standar layak huni, dilengkapi kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang keluarga, dan ruang tamu, terang Madani, menetapkan tolok ukur hasil perbaikan.
Selain dari alokasi APBD Kabupaten OKI, program RTLH di OKI juga mendapatkan dukungan dari berbagai sumber lain yang signifikan, menunjukkan keberhasilan strategi kolaborasi yang ditekankan oleh Bupati.
Dukungan tersebut antara lain berasal dari Gubernur Sumsel, Herman Deru, dengan total anggaran Rp 10 Miliar. Dukungan provinsi ini memberikan tambahan dana yang substansial untuk program RTLH di OKI.
Selain itu, ada juga dukungan dari CSR Bank Sumsel Babel, program BSPS Kementrian Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Baznas, serta dukungan swasta lainnya.
Madani mengkonfirmasi adanya berbagai dukungan ini. “Kita juga mendapat dukungan penuh dari Bapak Gubernur, Program BSPS Kementrian PKP, Bank Sumsel, Baznas serta swasta lainnya agar lebih banyak masyarakat yang menerima manfaat,” ujar Madani.
Untuk memberikan gambaran perbandingan dan progres program, Madani juga memaparkan data penanganan RTLH di Kabupaten OKI pada tahun sebelumnya (2024).
Ditahun 2024 lalu, terang Madani, Pemkab OKI hanya menganggarkan 35 perbaikan RTLH dari APBD Kabupaten.
Sisanya, perbaikan dilakukan oleh berbagai mitra. Bank Sumsel Babel melakukan perbaikan sebanyak 17 rumah, Baznas memperbaiki 1 rumah. Kontribusi terbesar dari luar APBD pada tahun 2024 datang melalui program BSPS Komisi V DPR RI, Ishak Mekki, sejumlah 1.800 rumah. Madani menegaskan angka kontribusi BSPS aspirasi DPR RI tersebut.
“Tahun lalu paling banyak dari aspirasi Pak Ishak Mekki sebanyak 1.800 rumah,” ujar Madani.
Angka ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari pemerintah pusat melalui saluran aspirasi anggota DPR RI dalam skala penanganan RTLH di OKI.
Percepatan RTLH OKI yang menjadi program prioritas Bupati Muchendi dan Wakil Bupati Supriyanto menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan mendasar terkait kualitas hunian warganya.
Dengan perkiraan 24.300 rumah tidak layak huni, tantangannya memang besar. Namun, dengan adanya kolaborasi kuat antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat (Kementerian dan DPR RI), sektor swasta melalui CSR, Baznas, dan partisipasi masyarakat, diharapkan target penanganan RTLH dapat dicapai lebih cepat dan lebih banyak warga OKI yang bisa menikmati rumah yang layak huni. (puputzch)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
