Musrenbang RKPD OKI 2026 Tekankan Selaras Asta Cita Presiden Prabowo untuk Indonesia Emas 2045

OKI, NUSALY — Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) untuk tahun 2026 diarahkan agar sejalan dengan visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan baru. Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muchendi Mahzareki, menekankan penyusunan RKPD tahun 2026 harus selaras dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang terangkum dalam Asta Cita, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten OKI di Aula Bappeda OKI hari ini. Penegasan ini penting dalam rangka mewujudkan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah demi tercapainya Indonesia Emas 2045.

Musrenbang rancangan RKPD Kabupaten OKI tahun 2026 ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI.

Acara ini berlangsung di aula kantor Bappeda OKI di Kayuagung pada Rabu (30/4/2025) pukul 11.00 WIB. Forum ini bertujuan untuk mematangkan rancangan RKPD 2026 dan menyepakati program prioritas pembangunan daerah OKI untuk tahun tersebut.  

Pentingnya Sinkronisasi Pusat-Daerah dan Arah Pembangunan

Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan. Sinkronisasi ini harus terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, dalam rangka mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Penyelarasan program pembangunan dari berbagai tingkatan pemerintahan sangat krusial agar sumber daya dan upaya dapat terkonvergensi secara efektif.

Sebagai contoh perlunya sinkronisasi, Bupati OKI mengutip fokus pemerintah pusat pada swasembada pangan.

“Sebagai contoh, pemerintah pusat sedang fokus pada swasembada pangan. Mereka membangun bendungan dan irigasi primer,” ujar Bupati OKI.

Beliau lantas mempertanyakan kondisi di tingkat hilir. “Lalu bagaimana dengan irigasi sekunder dan tersier? Sampai atau tidak airnya ke sawah-sawah masyarakat?” Pertanyaan ini menunjukkan pentingnya program di tingkat daerah (irigasi sekunder/tersier) agar mendukung program besar di tingkat pusat (bendungan/irigasi primer) dan benar-benar berdampak pada masyarakat petani.

Oleh karena itu, kata Bupati OKI, sinkronisasi dalam penyusunan RKPD tahun 2026 harus in line, harus seirama dengan rencana pembangunan di tingkat pusat dan provinsi. Beliau memperingatkan potensi kerugian jika tidak terjadi sinkronisasi.

“Jangan sampai pusat atau provinsi ke kanan, kita ke kiri,” katanya. Jika tidak seirama, “Kita akan kehilangan momentum,” tandas Bupati OKI, menekankan pentingnya bergerak dalam satu tarikan napas pembangunan nasional.

Arahan Bupati: Enam Poin Utama dan Tata Kelola Anggaran Prudent

Dalam sambutannya, Bupati Muchendi juga menekankan enam poin utama lainnya yang harus dipedomani dalam penyusunan RKPD 2026.

Pertama, APBD tahun 2026 merupakan APBD tahun pertama masa jabatan kepala daerah terpilih. APBD ini harus mampu mengakomodir visi dan misi kepala daerah yang baru, sekaligus melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan dengan baik dari periode sebelumnya.

Kedua, terkait tantangan fiskal, terutama defisit anggaran, Bupati OKI meminta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk sangat berhati-hati dalam mengelola fiskal.

“Tidak boleh ada satu rupiah pun meleset dari rencana yang telah dibuat,” tegas Bupati OKI. Beliau juga menekankan bahwa semua pengeluaran harus sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan, memastikan setiap anggaran digunakan seefisien dan seefektif mungkin.

Ketiga, di tengah keterbatasan anggaran, kepala perangkat daerah harus cerdas membangun komunikasi dan relasi. Komunikasi dan relasi perlu dibangun dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN, maupun pihak swasta.

“Silahkan ketuk pintu, kulo nuwun,” ajak Bupati OKI, menggunakan istilah Jawa yang berarti permisi atau meminta izin masuk, sebagai ajakan untuk proaktif melobi sumber pendanaan dari luar.

Beliau berharap, dengan komunikasi yang baik, siapa tahu ada program dari pihak eksternal yang bisa direalisasikan untuk masyarakat Ogan Komering Ilir. “Sekali lagi, kuncinya adalah komunikasi dan sinkronisasi,” tegasnya lagi, mengulang dua faktor kunci dalam menarik sumber daya tambahan.

Keempat, Bupati OKI menegaskan bahwa program yang disusun harus berorientasi pada hasil dan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Penganggaran tidak boleh dibagi rata ke semua dinas tanpa mempertimbangkan prioritas.

“Jangan sampai anggaran hanya untuk rutinitas, seremonial, atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan tahun sebelumnya yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” pesannya.

Penganggaran harus produktif dan menghasilkan return ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Beliau menekankan, semua harus dikalkulasi, dihitung, lalu dieksekusi berdasarkan perencanaan yang matang.

Kelima, program yang disusun harus tepat sasaran dan strategis, artinya manfaat dari APBD maupun APBN yang masuk ke daerah harus benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai anggaran untuk stunting, misalnya, justru habis untuk rapat-rapat atau studi banding,” tegas Bupati OKI, memberikan contoh. Beliau kembali menekankan, kuncinya adalah anggaran yang berdampak langsung pada perbaikan kondisi masyarakat, bukan habis pada kegiatan prosedural semata.

Keenam, Bupati OKI menyoroti persoalan krusial yang masih dihadapi, yaitu kondisi infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, yang sebagian besar mengalami kerusakan.

“Padahal, infrastruktur ini merupakan kebutuhan dasar,” ujarnya. Infrastruktur penting karena ia menghubungkan konektivitas antar wilayah, mempermudah mobilitas orang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejak dilantik, bahkan sebelum dilantik, kata Bupati OKI, ia bersama Mas Supri (Wakil Bupati OKI Supriyanto SH) telah melakukan lobi ke berbagai pihak, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, agar ada solusi atas persoalan infrastruktur ini.

Oleh sebab itu, Bupati OKI berharap musrenbang ini bisa menjadi sekrup penyambung antara agenda pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten.

“Semuanya harus in line, seirama, dan tepat sasaran,” pungkas Bupati OKI, menekankan bahwa semua tingkatan pembangunan harus selaras agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat.

Proses Penyusunan RKPD 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Aidil Azwari SP M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rancangan RKPD ini bertujuan memperoleh masukan dan saran serta menyepakati program prioritas pembangunan daerah.

“Maksud kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan dan saran dalam rangka mematangkan rancangan RKPD Kabupaten OKI tahun 2026,” kata Aidil Azwari. “Sedangkan tujuan dari forum ini adalah menyepakati program prioritas pembangunan daerah Kabupaten OKI tahun 2026,” tambahnya.

Aidil Azwari menjelaskan bahwa penyusunan rancangan RKPD Kabupaten OKI tahun 2026 telah melalui sejumlah tahapan yang berjenjang.

Tahapan dimulai dari musrenbang tingkat desa/kelurahan yang digelar pada Desember 2024 lalu, dilanjutkan musrenbang tingkat kecamatan pada tanggal 4–13 Februari 2025.

Setelah itu, dilaksanakan forum konsultasi publik pada 6 Maret 2025, serta forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah pada tanggal 17–20 Maret 2025. Tahap selanjutnya adalah pembahasan pagu indikatif per perangkat daerah yang dilaksanakan pada 21–25 April 2025.

“Hari ini, 30 April 2025, kita laksanakan musrenbang tingkat kabupaten,” terang Aidil Azwari. Musrenbang kabupaten ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan menjadi rancangan akhir sebelum tahapan evaluasi dan penetapan resmi dokumen RKPD.

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa rancangan RKPD tahun 2026 telah mengacu pada rancangan RPJMD yang saat ini sedang dalam proses penyempurnaan, yang memuat visi, misi, serta program prioritas bupati dan wakil bupati untuk lima tahun ke depan, yakni 2025–2029.

Aidil Azwari mengungkapkan, RKPD 2026 akan ditetapkan dalam bentuk Perkada paling lambat pada pekan pertama bulan Juli 2025, yang kemudian menjadi landasan dalam pembahasan KUA-PPAS dan rancangan APBD tahun anggaran 2026.

Musrenbang RKPD OKI 2026 tekankan selaras Asta Cita Presiden menjadi arahan utama Bupati H Muchendi Mahzareki dalam forum perencanaan hari ini di Kayuagung.

Selain penyelarasan dengan visi nasional dan provinsi, Bupati juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang prudent dan berdampak langsung pada masyarakat, serta sinergi antar tingkatan pemerintahan untuk mengatasi persoalan fundamental seperti infrastruktur, demi mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan dirasakan oleh rakyat. (puputzch)