Tingkatkan Efisiensi, Pemkab OKI Sosialisasikan e-Katalog Versi 6

KAYUAGUNG, NUSALY – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi tata cara transaksi katalog elektronik versi 6, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bende Seguguk II Setda OKI pada Rabu, 21 Mei 2025.

Katalis Pengadaan Modern dan Transparan

Dalam sambutannya, Plh Sekda OKI, H. M. Lubis SKM MKes, mengatakan bahwa perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ia menekankan bahwa pemanfaatan e-katalog atau katalog elektronik yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menjadi tulang punggung dalam sistem pengadaan modern di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

“Sistem ini memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara lebih terbuka, efisien, dan kompetitif,” ujar Lubis.

Ia mengakui bahwa dalam praktiknya, selalu ada dinamika dan tantangan, baik dari sisi regulasi, sistem teknologi, maupun kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, seiring perkembangan tersebut, LKPP telah meluncurkan katalog elektronik versi 6 sebagai pembaruan dari sistem sebelumnya.

“Versi ini hadir dengan fitur-fitur terbaru yang bertujuan untuk menyederhanakan proses transaksi, mempercepat waktu pemesanan, dan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada para pengguna,” terang Lubis. Ia menambahkan bahwa inovasi ini sangat sejalan dengan upaya digitalisasi pengadaan yang terus digalakkan di tingkat nasional maupun daerah.

Optimalisasi Sistem dan Pencegahan Masalah Hukum

Lubis menegaskan, pembaruan sistem tidak akan efektif tanpa pemahaman yang kuat dari para penggunanya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat penting.

“Kegiatan ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan forum pembelajaran bersama agar kita bisa menyamakan persepsi, memahami alur kerja terbaru, dan terpenting adalah menghindari kesalahan atau kekeliruan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum maupun administrasi di kemudian hari,” kata Lubis.

Ia berharap peserta dapat mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh narasumber dengan sungguh-sungguh. Lubis juga mendorong peserta untuk tidak ragu bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan masukan, karena masukan dari pelaksana teknis di lapangan sering kali menjadi dasar bagi perbaikan sistem yang lebih relevan dengan kebutuhan nyata.

Pengadaan sebagai Instrumen Strategis Pembangunan Daerah

Lubis turut mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Menurutnya, UKPBJ memiliki peran strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, serta menjadi pusat kompetensi yang harus dimanfaatkan secara optimal.

“Saya juga ingin mengajak kita semua untuk menjadikan proses pengadaan bukan hanya sebagai pemenuhan administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah,” ucap Lubis.

Melalui pengadaan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, ia meyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Lubis menyampaikan bahwa perubahan tidak selalu mudah, dan setiap pembaruan sistem pasti membawa tantangan. Namun, sebagai aparatur sipil negara, dituntut untuk senantiasa responsif, adaptif, dan terbuka terhadap transformasi.

“Saya optimis, dengan semangat kolaboratif dan kemauan untuk belajar, kita mampu mengimplementasikan e-katalog versi 6 ini secara optimal. Pemerintah daerah harus menjadi contoh dalam penerapan sistem pengadaan yang bersih, efisien, dan profesional,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi LKPP, tim UKPBJ, serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. “Semoga sosialisasi ini membawa manfaat nyata dan menjadi titik awal implementasi sistem e-katalog yang lebih baik di Kabupaten OKI. Mari jadikan proses pengadaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (puputzch)