OKI Masuk Radar Merah Penipuan Digital

Kabupaten Ogan Komering Ilir kini menempati peringkat kedua tertinggi kasus penipuan digital di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah bersama OJK dan Polda Sumsel meluncurkan Gerakan Anti-Scam untuk membendung serangan mafia siber.

KAYUAGUNG, NUSALY – Ogan Komering Ilir (OKI) kini dalam status waspada kejahatan siber. Data terbaru menempatkan wilayah ini di posisi kedua tertinggi dalam kasus penipuan digital di Sumatera Selatan. Fakta ini menjadi peringatan keras bagi otoritas setempat untuk segera membentengi warga dari jeratan penipuan daring yang kian masif.

Situasi darurat ini direspons Pemerintah Kabupaten OKI dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel dan Polda Sumsel melalui edukasi “Gerakan Anti-Scam”. Pertemuan di Ruang Rapat Bende Seguguk II pada Kamis (12/3/2026) ini menyasar pengelola informasi, konten kreator, hingga mahasiswa sebagai garda terdepan literasi digital.

Langkah ini diambil karena Sumatera Selatan masuk dalam delapan besar provinsi dengan pengaduan penipuan siber terbanyak di Indonesia. OKI, dengan aktivitas digital masyarakat yang tinggi, menjadi salah satu titik paling rawan. Pemerintah ingin menghentikan penyebaran modus penipuan yang sering kali memanfaatkan kelalaian warga dalam menjaga data pribadi.

OJK telah menghadirkan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) sebagai ‘pusat bantuan’ bagi korban. Namun, benteng pertahanan utama tetap ada pada jari masyarakat: jangan asal klik tautan atau unduh aplikasi ilegal.

Asnawati, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK OJK Sumsel, menegaskan kecanggihan teknologi saat ini bak pisau bermata dua. Selain mempermudah transaksi, celah kejahatan scam atau penipuan keuangan digital juga terbuka lebar. IASC disiapkan sebagai pusat bantuan bagi korban, namun pencegahan tetap menjadi kunci utama melalui kedisiplinan jari pengguna saat berinteraksi di ruang digital.

Edukasi Masif

Pelibatan konten kreator dan mahasiswa bertujuan menciptakan efek domino kesadaran digital hingga ke tingkat desa. Mereka diharapkan menjadi penyambung lidah bagi warga yang belum memahami bahaya mengeklik tautan sembarangan atau memberikan kode OTP kepada orang asing. Modus penipuan daring saat ini sering kali melampaui kemampuan adaptasi masyarakat awam yang baru mengenal transaksi digital secara masif.

Ipda Bobby Permana dari Dit Intelkam Polda Sumsel berharap kolaborasi di OKI ini menjadi contoh bagi 17 kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan kepolisian adalah syarat mutlak untuk menekan angka kejahatan siber. Kecepatan edukasi harus bisa mengimbangi inovasi pelaku kriminal dalam menciptakan modus baru yang kian sulit dibedakan dari layanan resmi perbankan.

Polda Sumsel melihat kesadaran individu sebagai modal utama keamanan digital. Tanpa kedisiplinan masyarakat untuk menjaga data pribadi, penegakan hukum akan terus menghadapi tantangan berat karena pola kejahatan siber bersifat anonim dan lintas wilayah. Penguatan literasi digital di OKI dipandang sebagai langkah yang tidak bisa ditunda demi menekan angka kriminalitas siber di tingkat provinsi secara keseluruhan.

Aset Pribadi

Poin krusial dalam gerakan ini adalah bahaya oversharing atau kebiasaan mengumbar data pribadi di media sosial. Banyak warga tidak menyadari bahwa informasi seperti tanggal lahir, nama ibu kandung, hingga lokasi terkini bisa menjadi senjata bagi pelaku scam untuk menguras saldo rekening korban. Hal sederhana yang dianggap lumrah di media sosial justru menjadi pintu masuk bagi mafia siber untuk beraksi.

Kepala Dinas Kominfo OKI, Adi Yanto, mengingatkan data pribadi adalah aset berharga yang harus dijaga ketat kerahasiaannya. Ia meminta mahasiswa dan awak media terus mengampanyekan pentingnya privasi digital di lingkungannya masing-masing. Literasi keamanan digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar warga OKI tidak lagi menjadi mangsa empuk bagi jaringan mafia siber yang merugikan secara finansial.

Pemkab OKI berkomitmen mengawal gerakan literasi ini hingga ke lapisan terbawah masyarakat di Bumi Bende Seguguk. Peringkat kedua tertinggi kasus penipuan digital di Sumsel adalah catatan hitam yang harus segera diperbaiki melalui kerja nyata di lapangan. Dengan literasi yang kuat, diharapkan angka pengaduan penipuan digital di wilayah OKI menurun drastis dan masyarakat menjadi lebih waspada dalam setiap transaksi keuangan digital. (suherman)