Pansus III DPRD Sumsel Soroti Inefisiensi Manajemen Aset LKPJ 2025

Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan menitikberatkan pada buruknya optimalisasi aset daerah. Legislatif mendesak penguatan audit internal guna menekan kebocoran anggaran pada pos belanja non-prioritas.

PALEMBANG, NUSALY – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat evaluasi bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel di Palembang pada Rabu 8 April 2026. Pertemuan membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

Fokus utama pembahasan tertuju pada derajat efektivitas pengelolaan kas daerah serta pemanfaatan aset pemerintah provinsi yang dinilai belum memberikan kontribusi ekonomi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pansus III DPRD Sumsel menaruh atensi pada disparitas antara realisasi anggaran dengan capaian fisik di lapangan. Legislatif menuntut sinkronisasi data mutakhir. Pembahasan berlangsung ketat saat memasuki isu kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dewan meminta rincian skema pemanfaatan aset agar tidak sekadar membebani biaya perawatan pada APBD Sumsel melainkan harus produktif dan terukur secara fiskal.

Transparansi pengelolaan dana publik merupakan harga mati dalam forum tersebut. Setiap pos belanja daerah wajib memiliki landasan manfaat konkret bagi konstituen. Pansus III mengingatkan jajaran eksekutif agar administrasi aset dilakukan lebih disiplin.

Hal tersebut krusial guna menghindari potensi sengketa lahan atau penguasaan aset oleh pihak ketiga yang kerap merugikan keuangan negara dalam jangka panjang.

Capaian anggaran dan hambatan teknis

Perwakilan BPKAD Sumsel memaparkan laporan pelaksanaan anggaran tahun 2025 beserta rincian capaian kinerja dan hambatan birokrasi. BPKAD mengungkapkan tantangan terkait prosedur administratif dan dinamika regulasi pusat yang menghambat kecepatan serapan anggaran daerah.

Langkah korektif manajemen keuangan disiapkan sebagai upaya menjaga kualitas tata kelola pada periode anggaran mendatang agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan.

Evaluasi efektivitas program kerja menunjukkan perlunya perbaikan sistem pelaporan internal yang selama ini dianggap lamban. BPKAD berkomitmen memperkuat sistem informasi manajemen aset agar pemantauan kondisi fisik dapat dilakukan seketika melalui integrasi data digital.

Upaya ini bagian dari komitmen pemerintah provinsi mempertahankan standar akuntansi pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Data pelaksanaan anggaran wajib sinkron dengan realitas sosiologis di lapangan. Anggota legislatif menekankan penyerapan anggaran yang tinggi bukan indikator tunggal keberhasilan pemerintah daerah.

Dampak nyata dari setiap rupiah yang dikeluarkan terhadap pertumbuhan ekonomi warga menjadi ukuran keberhasilan hakiki dalam penilaian LKPJ tahun ini.

Rekomendasi strategis legislatif

Masukan strategis diberikan Anggota Pansus III DPRD Sumsel terkait penguatan fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah provinsi. Efisiensi belanja pada sektor non-prioritas harus dipangkas guna mengalokasikan ruang fiskal lebih besar bagi program kerakyatan yang mendesak.

Legislatif memandang pengawasan lemah di tingkat internal menjadi celah terjadinya inefisiensi anggaran yang merugikan postur anggaran daerah.

Rapat koordinasi menjadi wadah diskusi konstruktif menyempurnakan dokumen LKPJ Gubernur sebelum ditetapkan secara resmi. Sinergi DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada penciptaan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap publik.

Penyelarasan pandangan legislatif dan eksekutif menjadi kunci penting dalam percepatan pembangunan daerah berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Pembahasan LKPJ 2025 diharapkan membuahkan rekomendasi implementatif bagi penyempurnaan manajemen fiskal daerah. Pengelolaan keuangan dan aset secara profesional merupakan fondasi kemandirian ekonomi.

DPRD Sumsel memastikan fungsi pengawasan terus dijalankan secara ketat demi menjaga marwah pengelolaan uang rakyat yang bersih dan berwibawa dari segala bentuk penyimpangan anggaran. (dhi)