Sumsel Masuk 10 Besar Daerah Rawan Pilkada, Polda Sumsel Petakan Potensi Kerawanan dan Tingkatkan Kewaspadaan

Palembang, Nusaly.com – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Pol. Andi Rian R Djajadi, menyampaikan bahwa Sumsel termasuk dalam 10 besar daerah rawan pada Pilkada Serentak 2024. Hal ini berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan oleh Mabes Polri.

“Kami sudah melakukan pemetaan, khususnya Polda Sumsel, mengenai indeks potensi kerawanan Pilkada 2024,” kata Andi Rian.

Sembilan Potensi Kerawanan Pilkada di Sumsel

Polda Sumsel telah memetakan sembilan potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama Pilkada 2024, di antaranya:

• Pemungutan suara ulang (PSU): Potensi PSU cukup tinggi di Sumsel mengingat persaingan antarcalon yang ketat dan riwayat PSU pada pemilihan sebelumnya.
• Isu netralitas: Netralitas penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian khusus untuk menjamin Pilkada yang jujur dan adil.
• Kerawanan daerah dan gugatan Mahkamah Konstitusi (MK): Beberapa daerah di Sumsel memiliki riwayat konflik pada pemilihan sebelumnya dan rawan terjadi gugatan ke MK.
• Potensi konflik sosial: Persaingan antarcalon dan pendukungnya berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
• Unjuk rasa anarkis: Unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung anarkis dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat selama Pilkada.
• Penganiayaan terhadap tim sukses: Tim sukses pasangan calon rentan menjadi sasaran kekerasan atau intimidasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
• Kampanye hitam: Penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian melalui kampanye hitam dapat merusak proses demokrasi dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Upaya Antisipasi Polda Sumsel

Meskipun Sumsel masuk dalam 10 besar daerah rawan Pilkada, Polda Sumsel tidak tinggal diam. Berbagai upaya antisipasi telah dilakukan untuk meminimalkan potensi kerawanan dan menjaga keamanan selama Pilkada berlangsung.

“Jangan hal tersebut membuat kita khawatir, ini adalah alat bagi Polri untuk mengukur bagaimana kita untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada atau tools untuk mengawasi Pilkada,” ujar Andi Rian.

Beberapa upaya yang dilakukan Polda Sumsel antara lain:

• Pemetaan kerawanan: Melakukan pemetaan wilayah rawan dan potensi konflik untuk menentukan strategi pengamanan yang tepat.
• Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan: Meningkatkan intensitas patroli dan penjagaan di daerah-daerah rawan konflik.
• Koordinasi dengan stakeholder terkait: Melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai.
• Penegakan hukum yang tegas: Menindak tegas setiap pelanggaran dan tindak pidana pemilihan sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada berlangsung.

Menjaga Netralitas ASN

Polda Sumsel juga menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024.

“Kami akan menindak tegas ASN yang terlibat dalam politik praktis atau tidak netral dalam Pilkada,” tegas Andi Rian.

Partisipasi Masyarakat

Polda Sumsel mengajak seluruh masyarakat Sumsel untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengganggu jalannya Pilkada.

Sumatera Selatan masuk dalam 10 besar daerah rawan Pilkada 2024. Namun, Polda Sumsel telah melakukan berbagai upaya antisipasi untuk meminimalkan potensi kerawanan dan menjaga keamanan selama Pilkada berlangsung.

Partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis. (desta)