Pemerintah daerah menyertakan tim anggaran dan dinas teknis ke Jakarta untuk membahas penguatan kapasitas fiskal serta penyelarasan program pembangunan dengan pemerintah pusat.
JAKARTA, NUSALY – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan melakukan koordinasi teknis dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (6/7/2026). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Bupati OKU Selatan Abusama bersama jajaran pimpinan daerah serta kepala dinas terkait.
Kehadiran jajaran perangkat daerah yang menangani perencanaan, pendapatan, keuangan, dan pekerjaan umum sejalan dengan ruang lingkup pembahasan yang mencakup pengelolaan keuangan daerah serta sinkronisasi program pembangunan. Keterlibatan lintas sektoral ini dilakukan karena pembahasan mencakup pengelolaan keuangan daerah sekaligus sinkronisasi program pembangunan dengan pemerintah pusat.
Bupati OKU Selatan Abusama menjelaskan, koordinasi yang baik dengan Kemendagri menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ruang lingkup koordinasi kali ini difokuskan pada pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas fiskal, serta dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
“Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan berharap dapat terus memperkuat komunikasi dan sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri, sehingga berbagai program prioritas pembangunan dapat berjalan optimal sesuai ketentuan dan kebutuhan daerah,” kata Abusama.
Penyelarasan Program
Pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur ditempatkan bersama isu pengelolaan keuangan daerah sehingga penyelarasan program dan kemampuan fiskal dapat dibahas dalam satu forum. Langkah koordinasi ini diambil agar pelaksanaan program pembangunan di OKU Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui koordinasi langsung di tingkat direktorat jenderal, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan menyatakan komitmennya untuk terus menyelaraskan tata kelola keuangan daerah melalui koordinasi dengan Kemendagri. Proses ini menjadi pijakan daerah sebelum merealisasikan program pembangunan fisik dan pelayanan publik di lapangan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dan Kemendagri sebelum tindak lanjut pembahasan pengelolaan keuangan daerah serta sinkronisasi program pembangunan. ***
