Migrasi konsumsi massal dari BBM non-subsidi ke subsidi diprediksi bakal memicu antrean panjang kendaraan di koridor Ogan Komering Ilir.
KAYUAGUNG, NUSALY — Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax di tingkat nasional mulai memicu kekhawatiran sistemik di tingkat daerah.
Kenaikan harga yang cukup signifikan tersebut diproyeksikan bakal mengubah peta konsumsi energi masyarakat secara drastis, terutama di wilayah penyangga seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Potensi terjadinya migrasi konsumsi massal dari Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite menjadi sorotan tajam Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten OKI.
Otoritas kepemudaan daerah ini mendesak pemerintah kabupaten bersama Pertamina untuk segera mengunci jaminan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat agen penyalur atau SPBU lokal.
Ketua DPD PGK OKI, Rivaldy Setiawan, S.H., menegaskan bahwa lonjakan permintaan Pertalite merupakan konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari ketika daya beli masyarakat mulai tertekan.
Tanpa adanya langkah mitigasi dan penambahan kuota distribusi yang matang dari pihak otoritas, masyarakat bawah di wilayah bumi bende seguguk dikhawatirkan akan menjadi korban dari efek domino kebijakan ini.
Antrean kendaraan mulai memanjang
Berdasarkan pemantauan lapangan yang dilakukan oleh kader organisasi, dampak dari penyesuaian harga bbm nonsubsidi tersebut sudah mulai berimplikasi pada ritme pelayanan di sejumlah SPBU dalam wilayah OKI.
Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat untuk mendapatkan pasokan Pertalite dilaporkan mulai menunjukkan grafik peningkatan yang cukup signifikan.
Bahkan di beberapa titik SPBU, stok bahan bakar bersubsidi tersebut sempat mengalami kekosongan temporer sehingga memaksa warga untuk menunggu pasokan tangki datang atau terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli varian Pertamax.
Kondisi ini dinilai harus menjadi alarm keras bagi kedeputian distribusi Pertamina wilayah Sumatera Bagian Selatan.
“Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada situasi di mana Pertalite sulit didapat karena tingginya permintaan, lalu pada akhirnya terpaksa membeli Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Jika itu terjadi, maka rakyat yang menjadi korban,” ujar Rivaldy saat memberikan keterangan tertulis di Kayuagung, Rabu (10/6/2026).
Pengawasan ketat distribusi daerah
PGK OKI menilai instrumen pencegahan jauh lebih krusial dibandingkan melakukan penanganan setelah gejolak kelangkaan meluas di tengah publik.
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum juga dituntut aktif melakukan pengawasan di setiap SPBU guna mengantisipasi adanya praktik spekulasi atau penimbunan oleh oknum pelangsir yang memanfaatkan situasi.
Dampak dari tidak terkendalinya pasokan bbm di daerah dipastikan akan langsung memukul sektor-sektor produktif masyarakat bawah.
Mulai dari peningkatan biaya transportasi angkutan pedesaan, biaya distribusi logistik sembako, hingga beban operasional para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten OKI.
Melalui dorongan kritis ini, elemen pemuda lokal berharap agar manajemen bbm di tingkat tapak dapat dikelola secara lebih transparan dan akuntabel.
Kepastian ketersediaan pasokan energi murah harus tetap dijamin sebagai hak dasar masyarakat dalam menyongsong stabilitas ekonomi daerah yang sehat. (dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
