Palembang, Nusaly.com – Lembaga Pusat Studi Kebijakan dan Politik atau PSKP Sumatera Selatan resmi diluncurkan pada Senin, 4 November 2024. Bertempat di aula Universitas Terbuka Palembang, lembaga ini hadir sebagai wadah kajian dan advokasi untuk mendorong perbaikan kualitas demokrasi di Sumatera Selatan, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PSKP didirikan atas dasar kegelisahan terhadap berbagai permasalahan yang menggerogoti sistem demokrasi di Indonesia, mulai dari praktik politik non-demokratis, manipulasi publik melalui pencitraan, hingga tingginya biaya politik yang menjadi hambatan bagi calon pemimpin berkualitas.
Mengkritisi Pencitraan dan Biaya Politik
Dalam sambutannya, Dr. Meita Istianda, salah satu penggagas PSKP, menyoroti maraknya pencitraan di kalangan politisi, terutama di era media sosial. “Politisi semakin pandai menggunakan media sosial untuk membentuk citra diri, sementara kenyataannya mereka sering kali terjebak dalam praktik manipulatif,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tingginya biaya politik yang menjadi momok bagi calon pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas, namun tidak memiliki sumber daya finansial yang besar. “Biaya politik yang tinggi menjadi penghalang bagi banyak calon pemimpin yang berkualitas,” tambahnya.
Merumuskan Solusi dan Rekomendasi
Direktur Eksekutif PSKP, Dr. (Cand) Ade Indra Chaniago, M.Si, menegaskan bahwa PSKP hadir sebagai ruang kajian yang mengedepankan analisis berbasis akademik, serta memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan.
“PSKP bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan politik yang berkembang di Indonesia, seperti korupsi, politik uang, dan praktik dinasti politik yang merusak integritas demokrasi,” ujar Ade Indra.
Mendorong Kualitas Kepemimpinan Daerah
Acara launching PSKP juga diisi dengan bincang publik bertajuk “Dinamika Politik Lokal Menuju 27 November 2024”. Tiga akademisi terkemuka hadir sebagai pembicara, yaitu Dr. Zulfikri Suleman, M.Si (Dosen Ilmu Politik Universitas Sriwijaya), Dr. Phil. Panji Anugrah Permana (Pakar Politik Lokal dan Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia), dan Dr. Meita Istianda, M.Si (Dekan FHISIP Universitas Terbuka).
Dr. Zulfikri Suleman menyoroti dua sisi mata uang dari kekuasaan. “Kekuasaan bisa membawa kebaikan, namun juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika wajah kekuasaan yang negatif muncul, publik akan semakin apatis terhadap politik,” ungkapnya.
Sementara itu, Dr. Panji Anugrah Permana mengkritik rendahnya standar kompetensi bagi calon pemimpin daerah pasca-reformasi. “Pada masa Orde Baru, ada standar kompetensi yang lebih ketat untuk calon pemimpin daerah. Namun sekarang, dengan terbukanya politik, banyak calon pemimpin yang tidak memiliki kapasitas yang memadai,” ujarnya.
PSKP: Optimisme dan Harapan
Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, Dr. Panji Anugrah Permana menyampaikan optimismenya terhadap peran PSKP dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
“PSKP diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang sistemik untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tambah Panji.
Melalui kajian-kajian yang mendalam dan rekomendasi yang berbasis fakta serta analisis yang objektif, PSKP diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan dalam sistem politik Indonesia dan merumuskan solusi yang tepat.
Launching PSKP: Momentum Perbaikan Demokrasi
Launching PSKP yang dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, politisi, hingga masyarakat umum, menandai babak baru dalam upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Kehadiran PSKP diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan iklim politik yang lebih sehat, demokratis, dan berkeadilan.
PSKP hadir sebagai lembaga kajian dan advokasi yang berfokus pada perbaikan kualitas demokrasi di Sumatera Selatan. Lembaga ini menaruh perhatian pada berbagai permasalahan politik, seperti pencitraan, biaya politik, korupsi, dan dinasti politik. Melalui kajian-kajian yang mendalam dan rekomendasi yang berbasis data, PSKP berkomitmen untuk mendorong terwujudnya sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia. (InSan)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
