Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
DPRD Sumsel 728x250
Politik

Pj Bupati OKI Asmar Wijaya Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Terkait Pertanggungjawaban APBD TA 2023

×

Pj Bupati OKI Asmar Wijaya Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Terkait Pertanggungjawaban APBD TA 2023

Share this article
Pj Bupati OKI Asmar Wijaya Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Terkait Pertanggungjawaban APBD TA 2023
Pj Bupati OKI Asmar Wijaya Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Terkait Pertanggungjawaban APBD TA 2023

Kayuagung, Nusaly.comRapat Paripurna XIV DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi ajang penting bagi Penjabat (Pj) Bupati OKI, Asmar Wijaya, untuk menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKI Tahun Anggaran (TA) 2023. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Nanda, S.H., ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten OKI, Rabu (19/6).

Apresiasi dan Masukan dari Fraksi-fraksi DPRD

Pj Bupati OKI, Asmar Wijaya, menerima berbagai masukan, saran, dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023. Beliau menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.

Fraksi PDI Perjuangan:

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi prestasi Pemerintah Kabupaten OKI yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah. Terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 33,57%, Pj Bupati menjelaskan bahwa target tersebut telah ditetapkan bersama pada perubahan APBD TA 2023 dan merupakan penyeimbang dari belanja wajib yang direncanakan. Ke depan, pemerintah daerah akan menyesuaikan target PAD dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada, serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Fraksi PAN:

Fraksi PAN juga memberikan apresiasi atas opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten OKI. Terkait saran dan masukan mengenai penatausahaan aset, Pj Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil langkah-langkah strategis, seperti inventarisasi, dokumentasi, legalisasi, dan pemanfaatan aset. Selain itu, peningkatan pelayanan dan perolehan PAD melalui pembayaran online, pembukaan lapangan kerja, optimalisasi promosi pariwisata, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi fokus perhatian pemerintah daerah.

Fraksi Golkar:

Fraksi Golkar memberikan dukungan terhadap peningkatan PAD dari sektor pajak. Pj Bupati menjelaskan bahwa Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) terus berupaya mengoptimalkan pendapatan pajak melalui berbagai strategi, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan penerapan IT dalam pelayanan, revisi regulasi yang tidak relevan, penggalian potensi pajak baru, serta perluasan kanal pembayaran pajak secara online.

Fraksi Gerindra:

Fraksi Gerindra memberikan saran terkait pengontrolan realisasi pelaksanaan program, validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penyusunan strategi kebijakan yang tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat. Pj Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperhatikan masukan tersebut dan terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Fraksi PKB:

Fraksi PKB mengapresiasi kinerja keuangan daerah Kabupaten OKI dan memberikan saran untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari retribusi daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan yang ada. Pj Bupati menyatakan akan memprioritaskan kegiatan yang bersifat mendesak dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam penyelarasan anggaran.

Fraksi NasDem, Hanura, dan Demokrat Sejahtera:

Fraksi NasDem, Hanura, dan Demokrat Sejahtera juga memberikan apresiasi atas capaian opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Pj Bupati menanggapi masukan terkait peningkatan pendapatan daerah, harga komoditas sawit dan karet, pengembangan sektor pariwisata, serta status kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Rapat Paripurna XIV DPRD Kabupaten OKI menjadi forum yang konstruktif bagi Pj Bupati OKI, Asmar Wijaya, untuk mendengarkan dan menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023. Masukan, saran, dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten OKI. ***

NUSALY Channel

Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.