Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta seluruh kepala perangkat daerah mempertanggungjawabkan progres program kerja. Evaluasi diprioritaskan pada penanganan pelayanan dasar, mulai dari perbaikan sekolah rusak, rumah tidak layak huni, hingga kelancaran lalu lintas.
PALEMBANG, NUSALY – Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, hingga pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Palembang diminta mempertanggungjawabkan progres pelaksanaan program kerja masing-masing di hadapan Wali Kota Palembang Ratu Dewa.
Evaluasi menyeluruh tersebut dilakukan ketika realisasi program kerja pemerintah kota pada semester pertama 2026 dicatat baru mencapai kisaran 30 hingga 35 persen.
Capaian yang belum mencapai separuh target itu menjadi dasar Pemkot Palembang menggelar rapat evaluasi paripurna untuk menelusuri progres pelaksanaan program di setiap dinas. Dalam forum tersebut, Ratu Dewa menelusuri tindak lanjut serta jadwal penyelesaian program guna memastikan target pembangunan daerah tetap berjalan.
“Tadi kita bedah satu per satu, berikut tindak lanjut serta estimasi waktu penyelesaiannya. Secara umum program sudah berjalan, tetapi masih butuh optimalisasi,” kata Ratu Dewa usai rapat evaluasi.
Sorotan pada fungsi pelayanan dasar dan kota
Dalam proses evaluasi kinerja tersebut, Dinas Kesehatan menjadi satu-satunya perangkat daerah yang mendapat apresiasi khusus dari Wali Kota karena dinilai menunjukkan progres pelaksanaan program paling memuaskan dibandingkan OPD lainnya.
Sebaliknya, evaluasi memberikan sorotan khusus pada sejumlah dinas yang mengampu fungsi pelayanan dasar dan infrastruktur kota.
Di sektor perumahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) diminta mempercepat realisasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pemkot juga meminta validasi terhadap 3.067 unit RTLH agar percepatan program tepat sasaran. Selain RTLH, penataan taman-taman kota juga menjadi catatan evaluasi.
Pada sektor pendidikan, Dinas Pendidikan diinstruksikan memprioritaskan penanganan sarana dan prasarana sekolah, terutama bangunan SD dan SMP yang mengalami kerusakan berat.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta meningkatkan keseriusan dalam penataan wajah kota dan pembangunan infrastruktur dasar. Adapun Dinas Perhubungan didorong untuk meningkatkan kinerja sektor pelayanan transportasi serta kelancaran lalu lintas.
Pengawasan hingga ke tingkat kelurahan
Guna memastikan pelaksanaan program kerja di paruh kedua berjalan lebih cepat, Ratu Dewa menginstruksikan Sekretaris Daerah, para asisten, hingga seluruh kepala OPD untuk melakukan pemeriksaan (check and re-check) secara berjenjang hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pengawasan ketat ini diarahkan agar setiap program kerja yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak langsung bagi warga, baik di sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, maupun perbaikan hunian.
“Yang penting bagi saya, program pemerintah ini harus terasa manfaatnya sampai ke tingkat grassroot (akar rumput). Baik itu sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, hingga perbaikan rumah tidak layak huni. Warga harus benar-benar merasakan hadirnya pemerintah,” ujar Ratu Dewa.
Evaluasi tersebut menjadi pijakan bagi Pemkot Palembang untuk mempercepat pelaksanaan program pada semester kedua. Hasilnya akan terlihat dari sejauh mana layanan dasar—mulai dari pendidikan, permukiman, hingga infrastruktur—dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. (desta)
