Irigasi Kering, Ancaman Nyata di Lumbung Padi Sumsel: Petani Banyuasin Tuntut Jaminan DPR

Banyuasin, NUSALY – Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, bersama Wakil Ketua DPR RI H. Saan Mustopa, melakukan peninjauan langsung ke Lumbung Padi Nasional di Desa Seri Menanti, Banyuasin, Rabu (15/10). Kunjungan ini mengapresiasi Banyuasin yang menjadi sentra utama ketahanan pangan. Namun, di tengah klaim prestasi sebagai peringkat kedua produksi gabah di Sumsel, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyampaikan tuntutan mendesak: Perbaikan irigasi Banyuasin adalah kunci mutlak keberlanjutan produktivitas pangan nasional.

Infrastruktur Pengairan Banyuasin: Status Lumbung Padi Terancam Jadi Gelar Kosong

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian. Meskipun wilayah ini dielu-elukan dapat panen hingga tiga kali setahun, Wakil Bupati berharap perhatian pemerintah pusat dan provinsi dapat terus mengalir, terutama dalam peningkatan infrastruktur pendukung seperti perbaikan jaringan irigasi.

Tuntutan perbaikan irigasi Banyuasin ini mewakili suara ribuan petani yang nasib panennya bergantung mutlak pada stabilitas air. Tanpa jaringan irigasi yang kuat dan terawat, klaim panen tiga kali setahun rentan menjadi gelar kosong di tengah perubahan pola cuaca yang ekstrem.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan komitmen DPR untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menargetkan swasembada pada tahun 2027. Ia memuji potensi Banyuasin: “Daerah penghasil pangan seperti Banyuasin harus mendapatkan perhatian dan dukungan lebih besar.”

Menjawab Ancaman: Rp 2 Triliun Bantuan Pemprov Wajib Amankan Irigasi Banyuasin

Gubernur Herman Deru dalam kesempatan yang sama memaparkan kontribusi Pemprov Sumsel, termasuk optimalisasi lahan seluas kurang lebih 300 hektare di lokasi peninjauan dan penyaluran bantuan kepada 17 kabupaten/kota dengan total nilai mencapai lebih dari 2 triliun rupiah.

Namun, fakta ini perlu dilihat secara kritis: Banyuasin yang menempati peringkat kedua produksi gabah Sumsel, tidak akan mampu mempertahankan capaian tersebut jika jaringan pengairan (irigasi) sebagai fondasi produksi terus dibiarkan kritis.

Prioritas anggaran dan perhatian pusat harus segera diarahkan pada akar masalah ini. Dana triliunan rupiah untuk perluasan lahan atau bantuan lain akan kurang efektif jika stabilitas air (irigasi Banyuasin) sebagai prasyarat utama produksi tidak terjamin. Inilah tuntutan yang disuarakan oleh pemerintah daerah sendiri dan harus menjadi prioritas utama DPR RI.

Rapat ditutup dengan harapan dari Wakil Bupati Banyuasin agar perhatian pemerintah pusat dan provinsi terus berlanjut dalam upaya peningkatan infrastruktur pendukung, khususnya irigasi.