Jakarta, Nusaly.com – Perjuangan mengangkat tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Musi Banyuasin (Muba) terus berlanjut. Kali ini, DPRD dan Pemkab Muba mendatangi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada Jumat, 5 Juli 2024, untuk memperjuangkan nasib para tenaga kesehatan non-ASN di daerahnya.
Sambutan Hangat Kemenkes RI
Kunjungan rombongan Muba disambut hangat oleh Analis Perencanaan dan Pengadaan ASN Bidang Kesehatan, Nisa, di Kantor Kemenkes RI. Sambutan ini menunjukkan keseriusan Kemenkes dalam menyikapi aspirasi dan kebutuhan tenaga kesehatan di Muba.
Harapan DPRD Muba
Ketua DPRD Muba, H. Sugondo, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar seluruh tenaga non-ASN di Muba, khususnya tenaga kesehatan, dapat diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK tahun 2024. Wakil Ketua DPRD, Jhon Kanedy, menambahkan bahwa kebijakan yang adil dari Kemenkes sangat diharapkan, mengingat tenaga non-ASN telah mengabdi untuk daerah.
Permintaan Khusus untuk 24 Bidan Pendidik
Selain itu, DPRD Muba juga meminta agar 24 orang tenaga kesehatan dari D4 Bidan Pendidik dapat diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK. Harapannya, seluruh tenaga non-ASN di Muba, baik dari bidang kesehatan, pendidikan, maupun teknis, dapat diangkat menjadi PPPK pada tahun 2024 ini.
Harapan RSUD Sekayu
Direktur RSUD Sekayu, dr. Sharlie Kanedy, turut menyampaikan harapan agar Kemenkes dapat mempermudah persyaratan sehingga tenaga kesehatan non-ASN dapat mengikuti tes dan diakomodir dalam penerimaan PPPK tahun ini.
Respons Kemenkes RI
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Kemenkes melalui Nisa memberikan apresiasi kepada DPRD dan Pemkab Muba atas perhatiannya terhadap tenaga non-ASN. Meskipun kebijakan pengangkatan PPPK tahun 2024 berada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kemenkes berjanji akan berupaya semaksimal mungkin agar tenaga non-ASN kesehatan dapat terakomodir seluruhnya.
Dukungan Penuh DPRD Muba
Kunjungan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Muba Sugondo, Wakil Ketua I DPRD Muba Jon Kenedi, Wakil Ketua III DPRD Muba Endi Susanto, perwakilan dari BKPSDM Muba, Dinas Kesehatan Muba, RSUD Sekayu, serta perwakilan dari Forum Komunikasi Non ASN Muba dan penyuluh pertanian. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK di Muba.
Perjuangan mengangkat tenaga non-ASN menjadi PPPK di Muba terus berlanjut dengan dukungan penuh dari DPRD dan Pemkab Muba. Kunjungan ke Kemenkes RI menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan nasib para tenaga kesehatan non-ASN. Meskipun keputusan akhir berada di tangan Kemenpan RB, harapan besar tetap ada agar seluruh tenaga non-ASN di Muba dapat diangkat menjadi PPPK pada tahun 2024. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
