Romantisme Elit dan Erosi Dialektika Politik di Bumi Serepat Serasan

Simfoni harmoni yang dipertontonkan Heri Amalindo dan Bupati Asgianto memicu gugatan atas integritas fungsi kontrol sosial. Di balik jabat tangan bulan Syawal, tersimpan risiko pengabaian terhadap substansi persoalan publik yang kian terpinggirkan oleh narasi personalitas.

PALI, NUSALY – Pertemuan antara mantan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo dengan suksesornya, Asgianto, Selasa (24/3/2026) malam, menyisakan residu keraguan intelektual di ruang publik. Pengamat politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menilai jalinan komunikasi tersebut merupakan sebuah antiklimaks yang mengaburkan garis demarkasi antara etika silaturahmi dengan tanggung jawab moral pengawasan jalannya kekuasaan.

Bagi Bagindo, momentum di Guest House Rumah Dinas Bupati tersebut tampil sebagai panggung yang sangat normatif dan sarat akan basa-basi politis. Ia menyoroti transformasi sikap Heri Amalindo yang sebelumnya dikenal vokal dalam membedah rapor kinerja pemerintahan saat ini, namun mendadak melandai dalam balutan puja-puji. Fenomena ini dianggap tidak menyentuh akar persoalan masyarakat PALI yang masih bergelut dengan kompleksitas pembangunan daerah.

“Ada pergeseran yang cukup fundamental dari pola komunikasi yang sebelumnya kritis menjadi sangat defensif dan normatif. Ini adalah pertemuan yang hampa substansi. Jika sebuah komunikasi antar-tokoh publik hanya terjebak pada dimensi personal, maka kepentingan sosial dipastikan akan teralienasi dalam labirin kepentingan elit,” ujar Bagindo saat dikonfirmasi, Rabu (25/3/2026).

Anomali kontrol dan kompromi personal

Dekonstruksi terhadap pertemuan tersebut mengungkap adanya kecenderungan di mana kepentingan publik sering kali dikorbankan demi menjaga stabilitas hubungan antar-aktor politik. Bagindo menekankan bahwa narasi “efisiensi anggaran” yang diklaim menjadi bahan diskusi harusnya dibarengi dengan transparansi dan otokritik yang tajam. Tanpa itu, pembicaraan tersebut hanya akan menjadi pelunakan sikap yang justru melemahkan daya tawar masyarakat dalam menagih janji-janji pembangunan.

Ia memandang sinyalemen “kedewasaan politik” yang digaungkan oleh lingkaran elit sebagai selubung untuk meredam polemik yang belum tuntas di akar rumput. Menurutnya, publik di Bumi Serepat Serasan tidak membutuhkan tontonan rekonsiliasi yang bersifat kosmetik jika tidak mampu memberikan solusi eksistensial atas disparitas layanan dasar di lapangan. Rekonsiliasi tanpa evaluasi kritis hanya akan melahirkan kebekuan demokrasi di tingkat lokal.

“Kita melihat sebuah fenomena di mana fungsi kritis mulai meredup dan digantikan oleh retorika kompromi. Seharusnya, figur seperti Heri Amalindo tetap menjaga distansi yang sehat dengan kekuasaan agar denyut nadi kontrol sosial tetap terasa. Politik tanpa oposisi gagasan hanya akan melahirkan birokrasi yang narsistik dan jauh dari aspirasi rakyat,” tegasnya dengan diksi yang menghunjam.

Belajar dari konsistensi oposisi Palembang

Dalam pisau analisisnya yang lebih mendalam, Bagindo mengomparasikan dinamika PALI dengan pola perilaku politik mantan Wali Kota Palembang Edi Santana Putra. Bagindo menilai Edi mampu memberikan teladan mengenai bagaimana seorang mantan pemimpin tetap bisa menjaga marwah intelektualnya dengan tetap kritis terhadap para penerusnya. Konsistensi semacam itu dianggap sebagai bentuk loyalitas tertinggi terhadap konstituen, sebuah integritas yang melampaui batas-batas hubungan emosional pribadi atau tekanan politik sesaat.

Ia khawatir, jika jajaran tokoh masyarakat di PALI mulai kehilangan taji kritismenya demi sebuah “harmoni semu”, maka beban pengawasan akan jatuh sepenuhnya pada institusi formal yang sering kali terkendala oleh hambatan struktural dan birokratis. Bagindo pun mendesak lembaga legislatif dan aparat penegak hukum untuk tidak terbuai oleh atmosfer “damai” yang tercipta di level puncak kekuasaan.

“Suasana Lebaran adalah kewajaran dalam konteks sosiologis, namun tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan amputasi terhadap persoalan-persoalan yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Jangan sampai ada anggapan bahwa semua ‘dosa’ kebijakan atau ketimpangan anggaran bisa diputihkan hanya dengan sebuah jabat tangan formal di rumah dinas,” tambah Bagindo.

Menuntut transparansi di balik pintu tertutup

Desakan Bagindo ini menjadi pengingat keras bahwa roda pemerintahan di PALI harus tetap berjalan di atas rel akuntabilitas yang kaku. Ia mendorong penguatan fungsi pengawasan dari institusi eksternal guna mengimbangi fenomena “melunaknya” para aktor politik berpengaruh di daerah tersebut. Bagi Bagindo, stabilitas daerah yang sejati dibangun dari dialektika yang jujur dan terbuka, bukan dari konsensus diam yang saling melindungi kepentingan faksi-faksi elit.

Kritik ini sekaligus memprovokasi kesadaran warga PALI untuk tidak sekadar menjadi penonton pasif dalam teater politik elit. Di tengah narasi kemesraan yang dipublikasikan secara masif melalui berbagai saluran media, keberanian untuk tetap menagih substansi kebijakan adalah benteng terakhir guna memastikan Kabupaten PALI tidak terjebak dalam stagnasi pembangunan yang dibungkus oleh retorika silaturahmi yang dangkal.

Bagindo menegaskan bahwa tokoh publik memiliki beban moral untuk tidak membiarkan masyarakat berspekulasi dalam kegelapan informasi. Pertemuan yang dilakukan tertutup dengan narasi yang seragam cenderung menimbulkan kecurigaan bahwa ada agenda tersembunyi yang diletakkan di atas kepentingan publik. Oleh karena itu, konsistensi dalam bersikap kritis bukan hanya soal gaya politik, melainkan soal menjaga marwah demokrasi itu sendiri.

“Publik merindukan pemimpin yang berani bertarung ide secara terbuka, bukan yang bersalam-salaman di balik pintu tertutup namun bungkam saat kebijakan rakyat dipangkas. Jika silaturahmi ini benar-benar dewasa, tunjukkan pada publik hasil nyata dari efisiensi yang dibicarakan itu, jangan hanya suguhan foto makan malam yang penuh puja-puji,” pungkasnya menutup analisis tajamnya. (dhi)