Sosialisasi pajak daerah 2026 diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperbarui data objek dan subjek pajak. Kecamatan mendorong keterlibatan kelurahan, RT/RW, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten OKU.
BATURAJA, NUSALY.COM — Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten. Pelaksanaannya juga membutuhkan keterlibatan aparatur yang paling dekat dengan masyarakat, mulai dari pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT dan RW.
Peran tersebut menjadi perhatian Kecamatan Baturaja Timur dalam mendukung sosialisasi pajak daerah tahun 2026. Pemerintah kecamatan mendorong kelurahan agar tidak sekadar menyampaikan imbauan pembayaran pajak, tetapi juga membantu memperbarui data objek pajak dan membangun pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.
Camat Baturaja Timur Doni Heridadi, S.STP., M.Si mengatakan, kecamatan dan kelurahan memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Keduanya menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaannya di lingkungan warga.
Menurut dia, pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, sosialisasi tidak seharusnya berhenti sebagai kegiatan formalitas.
“Pendekatan kami bukan semata-mata menagih, tetapi memberikan pemahaman, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan pengelolaan pajak daerah juga memiliki landasan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Melalui koordinasi dengan Bapenda Kabupaten OKU, pemerintah kecamatan mendorong seluruh lurah untuk aktif melakukan pendataan, sosialisasi, berkoordinasi dengan RT/RW, serta mengingatkan masyarakat agar memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tantangan Pajak Tidak Hanya pada Kepatuhan
Karakteristik wilayah Baturaja Timur yang beragam membuat upaya optimalisasi pajak membutuhkan pendekatan yang berbeda. Di satu sisi terdapat kawasan perkotaan dengan aktivitas perdagangan dan jasa yang cukup tinggi. Di sisi lain, terdapat kawasan permukiman dan wilayah penyangga dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam.
Kondisi tersebut menghadirkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak.
Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), misalnya, persoalan yang ditemui antara lain perubahan kepemilikan tanah dan bangunan yang belum diperbarui dalam administrasi perpajakan. Ada pula Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak sampai kepada wajib pajak, serta objek pajak yang pemiliknya berdomisili di luar daerah.
Sementara itu, pada pajak reklame, pemerintah perlu memastikan objek reklame yang terpasang dapat terdata dengan baik. Adapun untuk pajak atas makanan dan minuman serta jasa perhotelan, tantangannya berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan.
Camat menilai, potensi penerimaan dari sektor PBB-P2, reklame, makanan dan minuman, serta jasa perhotelan masih perlu terus dioptimalkan. Aktivitas perdagangan dan jasa di Baturaja Timur menjadi salah satu faktor yang membuat sektor-sektor tersebut penting untuk mendapat perhatian.
Namun, besarnya potensi belum cukup apabila tidak disertai pendataan yang akurat dan kepatuhan wajib pajak.
“Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana memastikan seluruh potensi pajak yang ada dapat terdata secara akurat dan seluruh wajib pajak memahami kewajibannya,” katanya.
Karena itu, pemerintah kecamatan menekankan pentingnya koordinasi dengan Bapenda, kelurahan, dan para pelaku usaha. Petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat juga diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar proses sosialisasi tidak menimbulkan kesan menakutkan atau membebani warga.
Pelayanan Didekatkan, Informasi Diperluas
Selain pendataan, kemudahan memperoleh informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan. Pemerintah Kecamatan Baturaja Timur mendorong kelurahan memanfaatkan sarana komunikasi yang sudah tersedia, termasuk grup WhatsApp RT/RW, media sosial kelurahan, dan saluran informasi lainnya.
Melalui sarana tersebut, informasi mengenai kewajiban pajak, batas waktu pembayaran, dan kanal pembayaran resmi dapat disampaikan lebih luas kepada masyarakat.
Kecamatan juga mendorong sosialisasi langsung serta pendampingan bagi warga yang membutuhkan bantuan untuk mengecek SPPT PBB-P2. Jika terdapat persoalan administrasi, kelurahan diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait.
Langkah tersebut diarahkan agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan mengetahui prosedur pembayaran tanpa harus menghadapi proses yang rumit.
Camat menyebut upaya itu sejalan dengan semangat pelayanan Kecamatan Baturaja Timur, yakni KEREN (Kreatif, Energik), yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, pemerintah kecamatan juga berupaya menjelaskan hubungan antara pembayaran pajak dan pembiayaan pembangunan daerah. Penerimaan pajak dan retribusi masuk ke kas daerah, kemudian dikelola melalui mekanisme APBD untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai ketentuan.
Adapun penyampaian kebutuhan masyarakat dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Dengan demikian, manfaat pajak tidak selalu diterima secara langsung oleh setiap wajib pajak dalam bentuk layanan tertentu. Kontribusinya menjadi bagian dari sumber pembiayaan bagi kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
Dari Sosialisasi Menuju Kepatuhan Berkelanjutan
Kecamatan Baturaja Timur menargetkan sosialisasi pajak daerah tahun 2026 dapat menghasilkan perubahan yang lebih nyata daripada sekadar meningkatnya pemahaman masyarakat.
Sosialisasi yang dilaksanakan di sejumlah kelurahan, termasuk Sepancar Lawang Kulon, Sukajadi, dan Kemalaraja, diarahkan untuk memperluas pemahaman mengenai jenis pajak daerah, meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2 dan pajak lainnya, serta memperbaiki akurasi data objek dan subjek pajak.
Pemerintah kecamatan juga mendorong koordinasi yang lebih kuat antara kelurahan, RT/RW, Bapenda, dan pelaku usaha agar potensi penerimaan daerah dapat dikenali dan dikelola sesuai ketentuan.
Camat menegaskan, peningkatan PAD bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha juga diperlukan agar pengelolaan pajak daerah berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.
Kepada para pelaku usaha, ia mengajak agar kegiatan usaha dijalankan dengan memenuhi ketentuan perpajakan. Sementara masyarakat diimbau membayar pajak tepat waktu serta memastikan data objek pajaknya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia juga meminta seluruh lurah, perangkat kelurahan, ketua RT/RW, dan elemen masyarakat untuk mendukung program optimalisasi pajak daerah.
“Mari kita jadikan Kecamatan Baturaja Timur sebagai kecamatan yang semakin maju, tertib administrasi, taat pajak, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu,” ujarnya.
Bagi Kecamatan Baturaja Timur, penguatan kesadaran pajak pada akhirnya perlu dibangun melalui dua hal yang berjalan beriringan: masyarakat yang memahami kewajibannya dan pemerintah yang memastikan pendataan serta pelayanan dilakukan dengan baik. Dari hubungan itulah kontribusi warga terhadap pembangunan daerah dapat terus diperkuat. (radit)
