Angin Segar APBN, Pemprov Sumsel Harap Dana Rp1 Triliun Lebih Segera Cair Usai Blokir Anggaran Pusat Dibuka

PALEMBANG, NUSALY — Pemerintah pusat telah membuka blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang mencapai Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025. Keputusan ini membawa angin segar bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel).

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyambut baik dibukanya keran anggaran ini. Menurutnya, keputusan tersebut akan berdampak positif pada seluruh sektor di daerah, termasuk ekonomi dan infrastruktur.

“Kita berharap dengan dibukanya keran ini, semua yang belum ditransfer pusat yang menjadi hak Sumsel segera dikirimkan. Ini harapan kita, setidaknya ada angin segar bagi daerah,” ujar Deru pada Sabtu (5/7/2025).

Menurut Herman Deru, ada beberapa kegiatan atau pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sumsel namun pembayarannya tertunda. Penundaan ini disebutnya karena anggaran dari pusat belum cair dalam dua tahun terakhir, yakni sejak 2023 hingga 2024.

“Ini tentunya akan jadi peluang, yang belum dikirimkan pusat itu sejak 2023 hingga 2024,” katanya.

Meskipun Herman Deru tidak merinci nilai pasti utang yang ditanggung Pemprov Sumsel selama dua tahun tersebut, ia memperkirakan angkanya di atas Rp1 triliun lebih, namun kurang dari Rp2 triliun. “Paling tidak kalau sudah ditransfer pusat bisa untuk bayar utang,” ungkapnya.

Pembukaan Blokir untuk Prioritas Pembangunan Nasional

Dilansir dari detikFinance, percepatan realisasi belanja melalui pembukaan blokir anggaran K/L ini adalah inisiatif dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga 24 Juni 2025, anggaran yang telah dibuka blokirnya mencapai Rp134,9 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa blokir anggaran itu dibuka untuk dialokasikan kepada program prioritas pembangunan nasional. “Sampai 24 Juni 2025, Rp 134,9 triliun blokir anggaran yang dilakukan melalui Inpres 1/2025 telah dibuka dan disesuaikan untuk belanja yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh presiden yaitu prioritas pembangunan nasional,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

Pembukaan blokir anggaran ini diharapkan dapat mempercepat roda ekonomi daerah, memastikan proyek-proyek pembangunan berjalan lancar, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran yang tertunda. (desta)