Benteng Pengawas Keuangan Daerah Sumsel Bergeser: BPKP Sumsel Punya Nakhoda Baru, Tantangan Akuntabilitas Proyek Strategis dan Dana Desa Menanti

PALEMBANG, NUSALY – Sebuah babak baru dalam pengawasan keuangan daerah di Sumatera Selatan resmi dibuka. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, pada Selasa (24/6/2025), secara khidmat mengukuhkan Supriyadi, SE., MM. sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel yang baru. Pengukuhan yang berlangsung di Griya Agung ini disaksikan sejumlah pejabat tinggi dan tokoh masyarakat Sumsel, menandai komitmen serius terhadap akuntabilitas anggaran publik.

Supriyadi menggantikan Sofyan Antonius berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-232/K/SU/2025 tertanggal 5 Juni 2025. Sebelumnya, Supriyadi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh, membawa rekam jejak pengawasan yang solid.

Dari Target Gabah Hingga Pelabuhan Tanjung Carat: Ujian BPKP di Proyek Strategis

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa penguatan pengawasan keuangan di daerah adalah kunci utama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan BPKP, terutama dalam mengawal proyek-proyek strategis daerah yang krusial bagi hajat hidup orang banyak.

“Kita menargetkan peningkatan produksi gabah kering giling sebesar 25% tahun ini, dari 3 juta ton menjadi minimal 3,8 juta ton. Ini kerja besar yang memerlukan pengawasan dan dukungan serius,” tegas Herman Deru, menyoroti target ambisius dalam optimalisasi produksi pangan yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Tak hanya pangan, Gubernur juga menyoroti kondisi infrastruktur vital. Ia menyebut kondisi pelabuhan saat ini yang tidak lagi memadai, memaksa Sumsel mengekspor beberapa komoditas unggulan melalui pelabuhan luar provinsi. “Bayangkan, kopi Sumsel harus keluar lewat Lampung. Inilah pentingnya percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” ujarnya, menggarisbawahi urgensi pengawasan BPKP terhadap proyek infrastruktur strategis ini.

Menyelamatkan Kepala Desa: Literasi Keuangan dan Program Upgrading

Selain proyek besar, perhatian Gubernur Herman Deru juga tertuju pada tata kelola keuangan di level desa. Ia meminta BPKP memberi perhatian khusus terhadap dana desa, yang seringkali menjadi ‘lubang hitam’ permasalahan hukum. Gubernur menilai masih banyak kepala desa (kades) yang kesulitan mengelola dana desa karena kurangnya pemahaman administrasi dan akuntabilitas.

“Banyak kades tersandung hukum bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan. Saya harap APIP bersama BPKP memberi literasi dan pembinaan. Kita juga sedang siapkan program upgrading untuk para kades,” ungkapnya, menunjukkan keprihatinan sekaligus upaya mitigasi risiko hukum bagi para pemimpin di akar rumput. Ini adalah misi penting BPKP: bukan hanya mengaudit, tapi juga membina.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Dr. Setya Nugraha, turut menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Herman Deru atas komitmen terhadap pengawasan yang baik. Ia menyebut pengukuhan ini sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pusat dan daerah. “Ini mencerminkan semangat kolaborasi dan kepercayaan dalam memperkuat kualitas pengawasan serta akuntabilitas keuangan daerah,” kata Setya.

BPKP, lanjut Setya, saat ini mengusung tiga fokus utama pengawasan: memberikan nilai tambah strategis, meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, serta mendukung capaian hasil pembangunan yang berorientasi manfaat bagi masyarakat. Secara khusus, ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan sebagai titik krusial yang harus diawasi. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan atas belanja strategis dan pendapatan asli daerah (PAD).

Acara pengukuhan ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting lainnya seperti Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie, Kajati Sumsel Dr. Yulianto, Forkopimda, kepala OPD, serta bupati dan walikota se-Sumatera Selatan. Kehadiran para petinggi ini menunjukkan bobot dan harapan besar yang disematkan pada peran BPKP dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif di Bumi Sriwijaya. (desta)