Demi Percepatan Pembangunan, Gubernur Sumsel Minta DPD RI Perjuangkan Pemekaran Daerah

PALEMBANG, NUSALY — Kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak hanya berfokus pada pengawasan Undang-Undang Penataan Ruang. Pertemuan yang digelar di Graha Bina Praja, Senin (15/9/2025) tersebut juga menjadi forum strategis bagi Gubernur Sumsel Herman Deru untuk mendesak percepatan pembangunan melalui pemekaran daerah.

Gubernur Herman Deru menyambut baik kehadiran DPD RI, menyebutnya sebagai “pencerahan” yang membuka ruang dialog strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Herman Deru pun menggunakan kesempatan itu untuk memaparkan berbagai capaian pembangunan Sumsel di bawah kepemimpinannya.

Capaian Ekonomi dan Pangan Bukti Daya Saing Sumsel

Dalam paparannya, Herman Deru menyebut pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,42 persen, yang menempatkan provinsi ini di posisi tertinggi kedua di Sumatera setelah Kepulauan Riau. Angka ini, menurutnya, membuktikan Sumsel memiliki daya saing yang kuat.

Di sektor pangan, Herman Deru juga memamerkan kemajuan yang signifikan. Luas sawah di Sumsel saat ini tercatat 519 ribu hektare, dan pada tahun 2025 ini telah ditambah dengan 48 ribu hektare sawah baru. “Tahun ini kita memasuki puncak produksi pangan,” paparnya. Herman Deru menegaskan bahwa Sumsel bukan hanya luas secara wilayah, melainkan juga berdaya saing dari sisi ekonomi dan ketahanan pangan.

Dorong Pemekaran untuk Percepat Pelayanan Publik

Pada agenda inti, Herman Deru secara langsung mengajukan usulan pemekaran daerah kepada Komite I DPD RI. Ia menyebut ada dua wilayah yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu Pantai Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kikim Area Kabupaten Lahat.

Gubernur menilai pemekaran adalah kunci untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan di wilayah yang luas. “Pemekaran sangat penting untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan. Kami berharap DPD RI dapat merespons hal ini, meskipun keputusan akhirnya ada di pemerintah pusat,” jelasnya. Ia juga meminta seluruh jajaran OPD dan Forkopimda Sumsel untuk secara aktif memberikan masukan.

Respons Positif dari Senator di Senayan

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komite I DPD RI, dr. Andi Sofyan Hasdam, menyambut baik dorongan dari Gubernur. Ia menegaskan bahwa penataan ruang adalah kunci pembangunan nasional, dan pemekaran adalah bagian integral dari hal itu.

“Pengaturan ruang yang tepat mencegah konflik, menjaga keseimbangan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” katanya. Ia menambahkan, pihaknya mendukung penuh langkah Gubernur Sumsel. “Pemekaran akan mempercepat pembangunan, dan kami sedang berjuang agar moratorium bisa dibuka kembali,” pungkasnya, memberikan sinyal positif bagi perjuangan daerah. ***