Herman Deru Tekankan Meritokrasi dalam Perombakan Besar Birokrasi Sumsel

PALEMBANG, NUSALY — Roda organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami penyegaran signifikan melalui pelantikan massal di Aula BPSDMD Sumsel, Kamis (15/1/2026). Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa rotasi 154 pejabat kali ini merupakan langkah strategis untuk mengejar efektivitas pembangunan di sisa masa kepemimpinannya.

Dalam arahannya, Gubernur menggarisbawahi bahwa penempatan jabatan eselon II hingga fungsional ini didasarkan pada profesionalisme, bukan kedekatan pribadi. Ia mengeklaim sebagian besar pejabat yang dilantik tidak dikenalnya secara personal, sebuah pernyataan yang bertujuan menegaskan prinsip meritokrasi di lingkungan Pemprov Sumsel.

“Penempatan ini tidak didasari patronisme, tetapi murni sebagai bentuk penghargaan atas kinerja. Saya ingin inovasi dan capaian yang jelas. Yang saya nilai adalah produk dan hasilnya, bukan hanya prosesnya,” tegas Herman Deru.

Pergeseran Posisi Strategis di Level Eselon II

Sejumlah nama senior mengalami pergeseran posisi yang cukup signifikan. Dr. Arie Narsa Jaya Sudir yang sebelumnya menjabat Kadishub Sumsel kini dipercaya memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Posisi Kadishub Provinsi kini diisi oleh tenaga baru dari daerah, yakni Muzni Wijaya, yang sebelumnya menjabat Kadishub Kabupaten Musi Banyuasin.

Sementara itu, sektor kepemudaan dan pariwisata juga mengalami penyegaran. Dr. HM Alfajri Zabidi resmi menjabat sebagai Kadispora, bertukar posisi dengan Dr. H. Rudi Irawan yang kini menakhodai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pengisian posisi ini diharapkan mampu mengakselerasi program-program strategis di sektor olahraga dan ekonomi kreatif.

Menuntut “Produk” Bukan Sekadar E-Kinerja

Herman Deru memberikan peringatan keras kepada para pejabat yang baru dilantik agar tidak terjebak dalam rutinitas laporan formal atau sekadar mengejar skor di aplikasi e-kinerja. Ia menuntut hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Sumatera Selatan.

“Ukuran kinerja tidak semata-mata soal e-kinerja, tapi capaian nyata dari instansi yang dipimpin. Saya ingin bahasa tubuh, etika, serta cara melayani masyarakat benar-benar mencerminkan profesionalisme,” tambahnya.

Evaluasi Berkelanjutan dan Kursi Kosong

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, Ismail Fahmi, mengungkapkan bahwa pelantikan 154 pejabat ini mencakup 8 pejabat eselon II, 12 eselon III, 96 eselon IV, serta 18 pejabat fungsional. Meski telah dilakukan perombakan besar, Ismail mengakui masih terdapat beberapa kursi jabatan yang belum terisi.

Proses evaluasi dan penataan organisasi dipastikan masih akan terus berjalan. “Masih ada beberapa kursi yang kosong, pengisiannya akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat,” ujar Ismail singkat, menandakan bahwa gelombang perbaikan birokrasi di Sumatera Selatan belum berakhir.

(dhi)