PALEMBANG, NUSALY – Tragedi ambruknya Jembatan Muara Lawai di Kabupaten Lahat pada Minggu malam (29/6/2025) telah membuka mata banyak pihak akan urgensi peninjauan ulang kebijakan angkutan berat. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru pun tak tinggal diam. Ia turun tangan memastikan langkah penindakan tegas serta evaluasi regulasi akan segera dilakukan secara menyeluruh sebagai respons atas insiden serius tersebut.
Dugaan awal mengarah kuat pada kelalaian akibat kendaraan overloading yang melintas bersamaan di atas jembatan. Sedikitnya empat truk pengangkut batu bara terpantau berada di lokasi sebelum jembatan itu ambruk, memicu kerusakan parah pada infrastruktur vital tersebut.
Gubernur Herman Deru menyatakan bahwa peristiwa ini adalah cerminan nyata dari masih lemahnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas angkutan berat di Sumsel. Ia pun langsung menginstruksikan aparat kepolisian untuk segera mengusut penyebab insiden secara komprehensif, guna menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Ini tak bisa dibiarkan. Kita harus tindak tegas karena ini menyangkut keselamatan publik,” ujar Herman Deru kepada awak media di Palembang, Senin (30/6), menegaskan komitmen Pemprov Sumsel untuk tidak berkompromi dengan pelanggaran yang membahayakan.
Evaluasi Pergub dan Sinergi Lintas Sektor
Tak hanya penindakan, Gubernur juga menegaskan pentingnya mengevaluasi kembali Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2018 tentang jalur khusus angkutan batubara. Menurutnya, kejadian di Muara Lawai ini menjadi alasan kuat dan mendesak untuk memperbarui kebijakan tersebut agar lebih sesuai dengan kondisi dan tantangan saat ini. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan akan menerbitkan Pergub baru yang lebih ketat dan berorientasi pada perlindungan terhadap masyarakat serta keberlanjutan infrastruktur.
“Kalau merugikan warga, pasti kita atur ulang lagi dengan kebijakan yang lebih kuat,” tandasnya, menunjukkan keberpihakan pada kepentingan publik.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mencari solusi komprehensif, Herman Deru akan segera mengumpulkan para Bupati dan kepala daerah lintas kabupaten untuk duduk bersama. Pertemuan ini juga akan melibatkan Wakil Gubernur yang memiliki pengalaman sebagai mantan Bupati, diharapkan dapat memberikan perspektif lapangan yang berharga. Gubernur juga menyoroti vitalnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha angkutan, dan Kementerian PUPR sebagai pemilik infrastruktur jalan negara. Menurutnya, pengawasan angkutan berat tidak bisa berjalan secara parsial atau sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi.
Dalam waktu dekat, Herman Deru juga akan menugaskan Wakil Gubernur untuk meninjau langsung lokasi kejadian Jembatan Muara Lawai. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan penanganan cepat terhadap dampak sosial dan teknis yang ditimbulkan oleh insiden tersebut.
Kebijakan Berbasis Lapangan dan Titik Balik Koreksi Menyeluruh
Gubernur Herman Deru mengkritisi pendekatan pembuatan kebijakan yang hanya berdasar laporan di meja. Menurutnya, turun langsung ke lapangan adalah kunci untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi infrastruktur. “Kita ingin solusi yang tidak hanya reaktif, tapi juga preventif,” tegasnya, menekankan pentingnya langkah antisipatif.
Insiden ambruknya jembatan ini, Herman Deru berharap, dapat menjadi momentum koreksi besar-besaran dalam pengaturan dan pengawasan angkutan berat di Sumsel. Dengan semangat kolaborasi antara semua elemen, ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan kejadian ini sebagai titik balik menuju pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan di Bumi Sriwijaya. ***
