Reformasi Birokrasi Terukur, Gubernur Herman Deru Terima Penghargaan BKN atas Penerapan Manajemen Talenta

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mencatat prestasi gemilang dalam reformasi birokrasi. Gubernur Herman Deru memimpin Sumsel menjadi instansi daerah pertama di wilayah BKN Regional VII yang berhasil memperoleh persetujuan penerapan Manajemen Talenta dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penyerahan surat keputusan Kepala BKN tersebut dilakukan di Griya Agung, Palembang, Sabtu (4/10/2025), bersamaan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2025.

Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menyerahkan langsung SK persetujuan dan piagam penghargaan kepada Gubernur Herman Deru. Apresiasi ini mengukuhkan komitmen Herman Deru dalam menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkarakter.

Herman Deru Pimpin Sumsel Jadi Pelopor Manajemen Talenta BKN Regional VII

Prestasi Sumsel dalam implementasi Manajemen Talenta menunjukkan keseriusan kepemimpinan Herman Deru dalam mewujudkan sistem meritokrasi yang kuat. Sistem ini adalah kunci agar ASN dapat menjadi “right man on the right place” dengan karakter yang jujur dan profesional, sebagaimana ditekankan oleh Prof. Zudan.

Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa birokrasi yang sehat merupakan kunci utama mesin pemerintahan berjalan efektif. Ia menjabarkan beberapa syarat penting: kepemimpinan kuat, visi jelas, minim intervensi politik maupun kepentingan pribadi, serta satu sistem kepegawaian yang solid. Oleh karena itu, persetujuan BKN kepada Sumsel menandakan bahwa Herman Deru telah memenuhi prasyarat kepemimpinan tersebut.

Sebagai pembanding, indeks sistem merit ASN Sumsel sebelum inisiasi penerapan Manajemen Talenta telah mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada pengembangan talenta merupakan prioritas Pemprov.

Kepemimpinan Kuat dan Visi Jelas: Kunci Herman Deru Mewujudkan ‘Right Man on the Right Place’

Manajemen Talenta bukanlah sekadar administrasi, melainkan cerminan visi kepemimpinan yang berjangka panjang. Herman Deru telah memastikan bahwa ASN memiliki pola karir yang jelas, pendapatan mencukupi, jaminan kesehatan, perumahan, hingga perlindungan hukum, sejalan dengan arahan Kepala BKN.

Selain itu, penerapan sistem ini secara langsung mendukung terwujudnya reformasi birokrasi serta program prioritas pemerintah, Asta Cita. Reformasi ini berfokus pada pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif dan berintegritas.

Namun demikian, komitmen ini menghadapi tantangan realistis. Herman Deru harus memastikan objektivitas penempatan talenta di tingkat kabupaten/kota Sumsel. Hal ini penting agar sistem merit yang dibangun di provinsi tidak terintervensi oleh kepentingan politik lokal, khususnya menjelang tahun politik yang akan datang. Keberlanjutan sistem merit ini adalah kunci keberhasilan sejati.

Rakernas Korpri dan Asta Cita: Dampak Ekonomi dan Proyeksi Herman Deru bagi Masa Depan ASN

Herman Deru menyambut baik dipercayakannya Sumsel sebagai lokasi Rakernas Korpri 2025. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat organisasi, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat lokal, terutama di bidang ekonomi.

“Hari ini kita melihat eskalasi luar biasa, mulai dari pemesanan pempek hingga penginapan di Palembang yang penuh. Ini keberkahan bagi Sumsel. Semoga kegiatan seperti ini terus membawa manfaat besar, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga bagi masyarakat luas,” ucap Herman Deru. Keterangan ini memperkuat citra Herman Deru sebagai pemimpin yang tidak hanya fokus pada birokrasi, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal.

Selain membahas pola karir dan reformasi birokrasi, forum ini juga menyoroti perlunya perumusan tentang sistem pembayaran gaji para pensiunan ASN ke depan. Topik ini, termasuk wacana single salary, bertujuan memberikan kepastian dan kenyamanan bagi ASN. Dengan demikian, Herman Deru berharap agar Rakernas Korpri dapat mengeluarkan rekomendasi yang baik dalam mendukung pemerintah pusat dan daerah, memperkuat komitmen Sumsel dalam mewujudkan birokrasi yang sehat dan sejahtera. ***