Sumsel Peringkat Dua Nasional Kasus Narkoba, DPRD Dukung Pelarangan Vape

Peredaran narkotika di Sumatera Selatan mencapai fase darurat melalui modus kamuflase rokok elektrik. Legislatif mendesak langkah radikal menyusul temuan cairan vape mengandung zat bius dan narkotika.

PALEMBANG, NUSALY – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nopianto menegaskan kondisi peredaran narkoba di wilayahnya sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Merujuk data Badan Narkotika Nasional (BNN), Sumatera Selatan kini menempati peringkat kedua nasional tingkat kasus narkotika. Pola distribusi kian canggih mengharuskan aparat dan pemerintah daerah melakukan sinkronisasi langkah pencegahan lebih taktis.

Nopianto menyoroti pergeseran modus operandi jaringan narkoba yang mulai menyasar perangkat rokok elektrik atau vape. Perangkat tersebut kini bukan sekadar alat konsumsi, melainkan sarana kamuflase aktivitas ilegal. Temuan BNN menunjukkan sebagian cairan (liquid) vape yang beredar di masyarakat terbukti mengandung narkotika dan zat bius berbahaya. Ancaman ini dinilai sangat serius karena menyasar kelompok usia produktif secara masif.

Politisi Partai NasDem ini merespons positif usulan BNN melarang peredaran vape di Sumatera Selatan. Pelarangan dianggap proteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika yang kian sulit terdeteksi aparat secara konvensional. Transformasi pola distribusi membutuhkan regulasi lebih ketat di tingkat daerah guna memutus rantai pasok zat terlarang.

”Peredaran narkoba sekarang semakin canggih. Modusnya sudah bergeser, salah satunya dengan memanfaatkan vape. Ini tentu sangat berbahaya,” ujar Nopianto di Palembang, Kamis 9 April 2026.

Mitigasi karhutla dan stabilitas daerah

Fokus DPRD Sumatera Selatan pada awal April 2026 juga tertuju pada kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Koordinasi lintas sektor bersama pemerintah provinsi diperketat seiring masuk musim kemarau. Target penetapan status siaga darurat harus terealisasi sebelum akhir April 2026 guna menjamin ketersediaan personel serta peralatan pemadaman di titik rawan.

Sinergi kelembagaan dan pemantauan wilayah jadi prioritas pimpinan dewan dalam menjaga stabilitas daerah. Legislatif aktif melakukan pemetaan wilayah terdampak guna meminimalkan risiko kabut asap yang rutin mengancam kualitas udara Sumatera Selatan. Langkah preventif melalui sinkronisasi anggaran penanggulangan bencana menjadi agenda mendesak yang dibahas bersama eksekutif.

Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di tingkat tapak jadi kunci keberhasilan mitigasi karhutla. DPRD meminta pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada pemadaman, melainkan juga edukasi masyarakat di wilayah perbatasan hutan. Penanganan karhutla harus dilakukan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Evaluasi belanja APBD 2026

Pengawasan terhadap realisasi belanja APBD 2026 mencatatkan perlunya akselerasi pada sektor pembangunan infrastruktur. Hingga akhir Maret 2026, realisasi anggaran masih didominasi pengeluaran rutin pemerintah daerah. Dewan meminta eksekutif segera mempercepat serapan anggaran belanja modal guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan.

Rapat kerja melalui Pansus IV terus diintensifkan dengan dinas-dinas terkait guna memastikan target pembangunan tercapai. Fungsi kontrol anggaran diperketat agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi konstituen. Efisiensi dan ketepatan sasaran belanja menjadi indikator utama dalam evaluasi kinerja pemerintah provinsi pada kuartal pertama tahun ini.

DPRD Sumatera Selatan memastikan pengawasan tetap berjalan ketat di tengah dinamika persoalan daerah yang kompleks. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diarahkan pada penguatan kebijakan publik yang responsif terhadap ancaman narkoba maupun bencana ekologis. Stabilitas sosial dan ekonomi daerah menjadi prioritas mutlak yang harus dijaga seluruh elemen pemerintahan. (dhi)