Waspada Penipuan Bantuan Starlink, Sekolah di Muba Diimbau Verifikasi Layanan

Modus permintaan biaya aktivasi perangkat internet satelit mulai menyasar institusi pendidikan dengan mencatut nama kementerian. Dinas Kominfo Muba mendesak pihak sekolah untuk memutus rantai penipuan dengan memverifikasi setiap dokumen resmi.

SEKAYU, NUSALY – Upaya digitalisasi pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin kini berhadapan dengan ancaman infiltrasi predator digital. Para pelaku diketahui menyasar sekolah-sekolah dengan menawarkan bantuan perangkat internet satelit Starlink, namun dengan buntut permintaan biaya pemasangan hingga jutaan rupiah. Modus yang mencatut nama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI ini memicu respons tegas dari otoritas daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Banyuasin mencium adanya pola pemerasan terencana di balik tawaran tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Muba, Daud Amri, menegaskan bahwa setiap program negara, apalagi yang menyangkut infrastruktur telekomunikasi, memiliki mekanisme yang kaku dan tanpa pungutan biaya sepeser pun.

”Kami menemukan indikasi kuat adanya oknum yang mengaku tim kementerian untuk menekan sekolah agar segera mentransfer dana aktivasi. Saya tegaskan kepada seluruh kepala sekolah: bantuan pemerintah itu gratis. Jika ada permintaan uang, itu seratus persen penipuan,” ujar Daud di Sekayu, Senin (16/3/2026).

Celah Informasi dan Manipulasi

Para pelaku penipuan tampak memanfaatkan antusiasme publik terhadap teknologi Starlink yang belakangan memang menjadi tren. Mereka melompati jalur birokrasi resmi, berupaya memotong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui janji proses kilat. Daud Amri mengingatkan bahwa setiap bantuan resmi wajib disertai dokumen verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bagi Pemkab Muba, isu ini bukan sekadar soal kerugian materiil, melainkan soal keamanan integritas institusi pendidikan. Daud mendorong agar pihak sekolah memiliki “ketajaman administratif”—kemampuan untuk memverifikasi surat tugas dan melakukan konfirmasi langsung ke Dinas Kominfo sebelum mengambil keputusan strategis.

”Jangan mudah percaya pada dokumen yang terlihat resmi namun tidak melalui jalur koordinasi daerah. Verifikasi adalah kunci utama agar aset pendidikan kita tidak menjadi mangsa pemerasan digital,” tambah Daud.

Pertahanan Lewat Literasi

Kasus ini menjadi bukti bahwa ancaman siber tidak selalu berupa serangan perangkat lunak, melainkan manipulasi psikologis (social engineering). Oleh karena itu, Dinas Kominfo Muba berencana memperketat edukasi literasi digital di lingkungan sekolah untuk memutus rantai ketidaktahuan yang sering kali menjadi pintu masuk bagi para pelaku kriminal.

Daud Amri berkomitmen bahwa literasi digital akan menjadi instrumen pertahanan kolektif di Musi Banyuasin. Masyarakat dan tenaga pendidik diminta untuk tidak hanya sekadar mahir menggunakan teknologi, tetapi juga cerdas dalam menyaring aliran informasi. Pelaporan cepat kepada pihak berwenang menjadi langkah krusial untuk mempersempit ruang gerak oknum yang mencoba mencari keuntungan di tengah upaya transformasi digital daerah.

”Kami meminta setiap sekolah segera melapor jika menemukan kejanggalan serupa. Kita harus memastikan bahwa integrasi teknologi di Muba berjalan di atas jalur yang aman dan transparan,” pungkas Daud.

Melalui langkah proaktif ini, Pemkab Muba berupaya memastikan bahwa cita-cita digitalisasi sekolah tidak ternoda oleh praktik-praktik kriminal yang merugikan keuangan negara maupun daerah. (*/dhi)