Pemerintah OKI Raih Pengakuan Nasional, Masuk 10 Terbaik Tata Kelola Digital

YOGYAKARTA, NUSALY — Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Pemerintah Kabupaten OKI berhasil masuk dalam jajaran 10 Pemerintah Daerah Terbaik Nasional dalam Tata Kelola Transformasi Digital. Pengakuan ini datang dari Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2025, yang diselenggarakan di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (19/9/2025). Penghargaan ini bukan sekadar piala, melainkan bukti nyata komitmen OKI dalam mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, S.Fil., M.Sc., M.B.A., kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) OKI yang diwakili oleh Kabid Layanan e-Government, Muttaqin Noviandy Shariff, S.Kom, M.Kom. GM-DTGI sendiri adalah indeks kredibel yang dikembangkan oleh tim peneliti UGM untuk mengukur tata kelola transformasi digital pada Pemerintah Daerah. Indeks ini menilai kesiapan, implementasi, dan efektivitas kebijakan digital dari berbagai aspek, mulai dari regulasi hingga partisipasi publik.

Menurut Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, S.E., M.I.S., Ph.D., CA, indeks ini bukanlah sekadar penilaian teknologi, melainkan alat ukur menyeluruh. Penilaian dilakukan berdasarkan tujuh pilar utama, termasuk tata kelola data, desain platform yang berpusat pada pengguna, hingga keamanan siber dan privasi. Capaian ini menunjukkan bahwa OKI telah berhasil mengimplementasikan tata kelola digital secara komprehensif. Mulai dari aspek regulasi, visi kepala daerah, strategi organisasi perangkat daerah (OPD), hingga keterlibatan masyarakat.

Strategi dan Komitmen di Balik Penghargaan

Keberhasilan OKI dalam meraih penghargaan ini tidak terjadi secara instan. Ini merupakan hasil dari serangkaian kebijakan dan strategi yang telah disiapkan dan dijalankan secara konsisten. Salah satu fondasi utama adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini menjadi payung hukum yang kuat untuk seluruh inisiatif digital di kabupaten tersebut.

Selain itu, Pemkab OKI juga telah menyusun Masterplan Smart City untuk periode 2023–2028. Masterplan ini menjadi panduan strategis untuk pengembangan kota pintar yang terintegrasi. OKI juga telah menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2024. Dokumen ini menjadi peta jalan yang terperinci untuk mengintegrasikan layanan-layanan digital di seluruh OPD.

Di tingkat operasional, komitmen OKI terlihat dari penguatan layanan pusat data dan jaringan e-Government yang terpadu. Selain itu, mereka juga aktif meningkatkan literasi digital bagi ASN dan masyarakat serta mengembangkan berbagai aplikasi terintegrasi lintas sektor. Upaya-upaya ini menunjukkan keseriusan Pemkab OKI dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui layanan elektronik yang terpadu.

Dampak Nyata dan Kolaborasi Pentahelix

Plt. Kepala Diskominfo OKI, Adi Yanto, S.Pd, M.Si, melalui Muttaqin Syarif, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat transformasi digital di OKI. Namun, ia menyadari tantangan yang ada. “Transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sesama pemerintah daerah, akademisi, dan unsur Pentahelix lainnya sangat penting,” ujarnya. Konsep Pentahelix—yang melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media—menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan.

Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria. Dalam pidato utamanya, ia menyampaikan bahwa transformasi digital harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak tersebut harus terlihat melalui akses layanan publik yang lebih mudah dan efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan OKI menjadi contoh nyata. Contoh di mana sinergi antara kebijakan yang kuat, implementasi yang terstruktur, dan kolaborasi yang efektif dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Secara lebih luas, prestasi OKI menunjukkan bahwa kabupaten di luar Pulau Jawa pun mampu bersaing di tingkat nasional. Terutama dalam hal tata kelola digital. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Agar daerah lain juga dapat mengikuti jejak OKI dalam membangun ekosistem digital yang kuat. Ini juga menjadi bukti bahwa investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia (SDM) dapat memberikan dividen besar. Khususnya dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi birokrasi.

Masa Depan Transformasi Digital OKI

Pencapaian ini adalah langkah maju yang signifikan. Namun, tantangan ke depan tidaklah mudah. Komitmen Pemkab OKI harus terus diperkuat untuk menjaga momentum ini. Pemerintah pusat, melalui inisiatif seperti Single ID dan DTSEN (Data Teknologi Sektor Ekonomi Nasional), akan terus mendorong integrasi data untuk mendukung kemudahan berusaha dan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

OKI, dengan fondasi yang telah dibangun, kini memiliki modal kuat untuk mengintegrasikan diri dengan inisiatif nasional tersebut. Kesuksesan di masa depan akan bergantung pada seberapa efektif Pemkab OKI dapat memanfaatkan pengakuan ini. Terutama untuk terus mendorong inovasi, memperluas cakupan layanan digital, dan memastikan bahwa setiap kebijakan digital benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. ***