Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kini menunjukkan inovasi dalam menghadapi tantangan geografis ekstrem. Program jemput bola Layanan Terpadu OKI (Pelayanan Terpadu) dihadirkan langsung di Kecamatan Cengal pada Senin (29/9). Langkah ini merupakan penegasan komitmen Pemkab OKI dalam meningkatkan pemerataan akses layanan publik. Program ini menjadi solusi bagi masyarakat di wilayah pesisir dan perairan yang selama ini kesulitan mengakses pusat pemerintahan.
Sebelumnya, warga desa di wilayah perairan harus menempuh perjalanan yang panjang, mahal, dan sulit ke Kayuagung (pusat pemerintahan). Kini, warga dapat mengurus berbagai dokumen krusial seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), BPJS, hingga cek data bansos dan pemutihan pajak kendaraan secara mudah, cepat, dan dekat. Keberhasilan program Layanan Terpadu OKI ini menjadi model efisiensi birokrasi berbasis kebutuhan daerah.
Mengatasi Hambatan Geografis melalui Layanan Terpadu OKI
Kabupaten OKI memiliki topografi yang luas dan kompleks, didominasi oleh wilayah perairan dan pesisir. Jarak yang memisahkan desa-desa terpencil dari pusat layanan di Kayuagung dapat memakan waktu tempuh berjam-jam, seringkali melalui transportasi air (seperti speedboat) yang mahal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kondisi geografis ini secara langsung menciptakan disparitas akses terhadap hak-hak dasar warga, seperti dokumen kependudukan dan jaminan kesehatan.
Disparitas ini memengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pada akhirnya membatasi partisipasi warga dalam program sosial pemerintah. Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan layanan publik ke masyarakat. “Kita akan merutinkan pelayanan terpadu, khususnya untuk wilayah pesisir seperti Cengal ini. Disdukcapil juga akan menjadwalkan program jemput bola langsung ke desa-desa,” jelasnya. Komitmen ini menunjukkan pengakuan Pemkab OKI terhadap kondisi riil di lapangan.
Efektivitas Program Layanan Terpadu OKI dan Dampak Langsung
Penerapan program Layanan Terpadu OKI di Cengal menunjukkan efisiensi yang tinggi. Pemkab mencatat, di beberapa kecamatan pesisir yang sudah dikunjungi, rata-rata terdapat lebih dari 500 warga yang mengakses layanan. Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan terpendam (pent-up demand) masyarakat pesisir terhadap layanan publik yang mudah dijangkau.
Dampak langsung program ini sangat terasa di tingkat individu. Rifki (17), seorang pelajar SMA dari Cengal, mengungkapkan kegembiraannya. “Saya senang sekali hari ini bisa langsung bikin KTP di tempat. Sekarang jadi lebih mudah dan cepat, jadi nggak ganggu sekolah juga,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan Ernawati (42), warga Desa Sungai Lumpur, yang memanfaatkan layanan untuk mengurus Kartu Keluarga dan BPJS. Kehadiran layanan ini menghemat biaya transportasi yang sebelumnya menghabiskan waktu dan sumber daya finansial warga.
Layanan terintegrasi, khususnya pendaftaran BPJS, menjadi aspek vital dari Layanan Terpadu OKI. Bupati Muchendi menambahkan bahwa hampir seluruh warga OKI telah didaftarkan sebagai peserta BPJS. Bagi yang belum, petugas BPJS siap membantu pendaftaran di lokasi. Inisiatif ini bukan hanya soal administrasi, tetapi jaminan perlindungan sosial bagi MBR.
Mengukur Keberlanjutan dan Tantangan Digitalisasi
Meskipun Layanan Terpadu OKI terbukti efektif dalam mengatasi tantangan jarak fisik, Pemkab OKI menghadapi tantangan kritis dalam hal keberlanjutan dan frekuensi. Agar tidak hanya menjadi momentum sesaat, program ini harus memiliki jadwal rutin yang dipublikasikan secara masif dan didukung alokasi anggaran yang stabil.
Tantangan kedua terletak pada integrasi data digital. Wilayah pesisir seringkali memiliki konektivitas internet yang minim. Untuk menjamin proses jemput bola berjalan efisien dan data terintegrasi secara real-time ke pusat, Pemkab OKI harus memastikan perangkat operasional (seperti Disdukcapil) dilengkapi dengan teknologi koneksi satelit atau solusi offline-to-online. Keberhasilan program Layanan Terpadu OKI akan diukur dari kemampuannya untuk beradaptasi dengan keterbatasan infrastruktur digital sambil mempertahankan efisiensi dan keramahan layanan yang telah diapresiasi warga.
Dengan komitmen untuk merutinkan program, Pemkab OKI menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Kehadiran langsung Bupati menegaskan bahwa tidak ada lagi wilayah yang diabaikan. Ini merupakan wujud nyata reformasi birokrasi yang memprioritaskan kepentingan dan kemudahan warga. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
