Polda Sumsel: Bukti Elektronik Kunci Mutlak Penanganan Kejahatan Digital, Respons UU ITE 2025

PALEMBANG, NUSALY – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan, melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam), menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan informasi dan keamanan siber di wilayah tersebut. Ancaman terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) kini tidak hanya datang dari aksi premanisme di ranah fisik, tetapi juga dari disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian (hate speech) di ruang digital, yang secara kolektif disebut kejahatan digital.

Polda Sumsel menginisiasi kegiatan Diskusi Terpumpun (FGD) yang diselenggarakan di Hotel Salatin, Palembang, pada Selasa (28/10/2025). Acara ini mempertemukan berbagai unsur masyarakat, perwakilan Kominfo, Dinas Sosial, akademisi, dan sejumlah penggiat media sosial, sebagai wujud nyata kolaborasi multi-stakeholder dalam menjaga Kamtibmas.

Komitmen Polda Sumsel dalam Harkamtibmas Holistik

Kombes Pol Hadi Wiyono, S.I.K., Direktur Intelkam Polda Sumsel, dalam sambutannya mewakili komitmen institusi, menyampaikan rasa syukurnya atas partisipasi aktif masyarakat. Ia menegaskan bahwa penanggulangan masalah sosial dan kriminalitas tidak dapat dipikul sendiri oleh kepolisian.

“Kita ketahui bersama bahwa aksi-aksi premanisme, pungutan liar, serta perusakan fasilitas umum masih terjadi di beberapa daerah. Ini merupakan tantangan kita bersama untuk mencegah agar tidak semakin meluas,” ujar Kombes Hadi Wiyono. Ia menekankan, peran aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas di lingkungan masing-masing sangatlah vital bagi keberhasilan Polda Sumsel.

Menyoroti tantangan di ranah siber, Kombes Hadi Wiyono juga mengingatkan dampak negatif ajakan atau hasutan di media sosial, terutama di kalangan generasi muda. “Kami berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakan platform digital dan tidak mudah terpancing berita yang belum tentu benar,” jelasnya, sembari mengajak generasi muda untuk terus menumbuhkan semangat persatuan, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Bukti Elektronik Sebagai Kunci Mutlak Penegakan Hukum

Dalam sesi diskusi yang membahas penanggulangan organisasi premanisme dan kejahatan digital, muncul isu krusial mengenai syarat pelaporan. Narasumber dari Dinas Kominfo Sumsel, Dwi Karlina, menegaskan bahwa dalam proses hukum, alat bukti yang cukup, termasuk bukti elektronik, adalah fondasi mutlak.

“Dalam dunia hukum harus ada dua alat bukti agar dapat diproses. Kalau kita punya rekaman, atau bukti transaksi, itu bisa menjadi dasar laporan yang kuat,” jelas Dwi Karlina.

Lebih lanjut, ia membahas fenomena perundungan (bullying) di media sosial. Ia menilai banyak pelaku konten hanya memikirkan jumlah like dan popularitas tanpa mempertimbangkan dampak etika dan psikologis korban.

Dwi Karlina menambahkan bahwa Polda Sumsel dan jajaran dapat memproses kasus perundungan anak di media sosial dengan memanfaatkan fitur pelaporan di platform. Ia mengutip Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbaru Nomor 1 Tahun 2025 yang telah memuat kebijakan baru terkait perlindungan anak di ruang digital, memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi aparat penegak hukum di wilayah Sumatera Selatan.

Kegiatan FGD ini, yang turut dihadiri oleh Plh Bidang Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Sumsel, Akademisi Zulfikar, serta Penggiat media sosial Suherman, diharapkan menjadi langkah strategis Polda Sumsel untuk memperkuat komitmen bersama antara aparat dan masyarakat dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks dan menjaga stabilitas di Provinsi Sumsel. (emen)