Pemerintah Kabupaten OKI Mulai Pendataan Awal 16 Hektare Lahan Akses Tol Mataram Jaya

OGAN KOMERING ILIR, NUSALY – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bergerak cepat memulai inventarisasi lahan untuk pembangunan akses Tol Mataram Jaya. Proyek yang membutuhkan 16 hektare tanah ini dipandang strategis sebagai kunci konektivitas baru, memperlancar distribusi komoditas, dan pemicu pertumbuhan ekonomi wilayah lintas timur OKI.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai melakukan pendataan awal lahan yang akan terkena proyek pembangunan trase akses Tol Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Rabu (29/10). Langkah ini menandai dimulainya tahap awal dari sebuah proyek infrastruktur vital yang diproyeksikan akan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi regional Sumatera Selatan.

Pendataan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Persiapan Pemkab OKI, Asisten I Setda OKI H. Alamsyah. Tim gabungan yang dibentuk terdiri dari berbagai jajaran lintas instansi, termasuk Dinas Pertanahan, BPN OKI (Badan Pertanahan Nasional), Dinas Perkebunan, Dinas PUPR, Disperkim, Dinas PMD, Diskominfo, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Camat, dan Kepala Desa. Partisipasi dari pihak pelaksana proyek, PT Hutama Karya, juga turut menyertai tim di lapangan.

Inventarisasi Cermat dan Hati-hati

Dalam tahap pendataan ini, tim gabungan turun langsung ke lokasi proyek untuk melakukan verifikasi fisik dan administrasi. Petugas secara cermat mendata lahan, bangunan, dan berbagai tanaman tumbuh milik warga yang berada di sepanjang trase jalan. Tak hanya itu, petugas juga mencatat dokumen kepemilikan untuk memastikan status dan batas lahan yang terdampak, sebuah langkah krusial untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

Total kebutuhan lahan untuk proyek ini sangat substansial, yaitu mencakup 121 persil tanah dengan luas total sekitar 16 hektare. Trase jalan yang akan dibangun akan diperlebar secara signifikan, baik ke kanan maupun ke kiri, agar dapat mengakomodasi akses kendaraan besar yang keluar-masuk Tol Terbangi–Pematang Panggang–Kayuagung (Terpeka).

“Prinsipnya, kita bekerja cermat dan hati-hati agar tak ada kendala di kemudian hari, terutama terkait status kepemilikan dan batas lahan,” kata H. Alamsyah, menekankan komitmen Pemkab OKI terhadap pelaksanaan proyek yang transparan dan minim masalah.

Kepala Dinas Pertanahan OKI, Alexsander Bustomi, menambahkan bahwa tugas utama tim persiapan saat ini adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi awal. Proses ini mencakup identifikasi subjek dan objek tanah yang terdampak, termasuk status kepemilikan, luas, serta penggunaannya.

Tahap Krusial Verifikasi dan Penetapan Lokasi (Penlok)

Pada tahap pendataan ini, fokus utama adalah verifikasi dan pencocokan data. Tim membandingkan dokumen administrasi, seperti DPPT (Daftar Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah), dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Akurasi data di tahap ini sangat menentukan kelancaran proses selanjutnya.

Setelah pendataan dan verifikasi awal selesai, hasilnya akan menjadi dasar untuk konsultasi publik. Forum ini merupakan tahapan wajib dan terbuka yang memberi kesempatan bagi masyarakat terdampak untuk memberikan tanggapan, masukan, atau keberatan terhadap rencana lokasi proyek.

“Setelah konsultasi publik selesai dan tidak ada keberatan signifikan, barulah akan dilakukan Penetapan Lokasi atau Penlok. Dokumen Penlok ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk masuk ke tahap berikutnya, yakni pelaksanaan pengadaan tanah,” jelas Alexsander Bustomi, merinci tahapan pengadaan tanah sesuai Undang-Undang.

Proses Penlok ini adalah jaminan hukum bagi proyek strategis, memastikan bahwa kepentingan umum diakui dan hak-hak warga telah dipertimbangkan sebelum eksekusi fisik lahan dimulai.

Dukungan Warga Menjadi Kunci Keberhasilan

Kabar baiknya, langkah pemerintah ini disambut antusias oleh warga Desa Mataram Jaya. Antusiasme masyarakat merupakan faktor kunci yang seringkali menjadi penentu kecepatan proyek infrastruktur di Indonesia.

I Wayan Eko, salah satu warga yang lahannya terdampak, menyatakan bahwa masyarakat mendukung penuh pembangunan akses tol tersebut. Ia menyoroti manfaat besar yang akan didapatkan, yaitu percepatan mobilitas dan terbukanya peluang ekonomi baru bagi desa. “Kami mendukung penuh, karena manfaatnya besar untuk warga dan daerah,” ujarnya.

Dukungan publik seperti ini sangat penting, mengingat bahwa proses pengadaan tanah adalah tahapan yang paling sering memicu keterlambatan proyek strategis nasional.

Akses Tol sebagai Pemicu Pertumbuhan Ekonomi

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, sebelumnya telah menekankan betapa strategisnya akses Tol Mataram Jaya ini. Akses ini memiliki nilai krusial bagi peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah lintas timur OKI.

“Akses ke jalan Tol ini bukan hanya menghubungkan wilayah, tapi juga membuka akses ekonomi baru,” ujar Bupati Muchendi. Ia menambahkan, proyek ini akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, yang merupakan komoditas utama OKI, serta menarik investasi baru ke daerah.

Dukungan masyarakat, menurut Bupati Muchendi, menjadi kunci utama keberhasilan proyek strategis tersebut. “Kami berharap warga terus mendukung, karena pembangunan ini untuk kepentingan bersama. Pemerintah daerah akan memastikan semua hak masyarakat terlindungi dengan baik,” pungkasnya, menjamin kompensasi yang adil dan transparan bagi masyarakat yang terdampak.

Dengan sinergi antara Pemkab OKI, BPN, dan antusiasme masyarakat, proyek akses Tol Mataram Jaya diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal, memberikan manfaat ekonomi yang optimal, dan semakin memperkuat posisi Sumatera Selatan sebagai pusat logistik dan perkebunan di koridor Sumatera. (puputzch)