Dugaan Kecurangan Jalur Prestasi PPDB SMA Negeri di Palembang, Ombudsman Minta Penundaan Penerimaan

Daftar Isi

Palembang, Nusaly.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Kota Palembang diwarnai dengan dugaan kecurangan, khususnya pada jalur prestasi. Hal ini mendorong Ombudsman Sumatera Selatan (Sumsel) untuk meminta penundaan penerimaan jalur prestasi yang telah diumumkan dan dilakukan daftar ulang.

Laporan Masyarakat dan Ketidaktransparanan

Kepala Ombudsman Sumsel, M Adrian, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat yang tidak puas dengan proses PPDB jalur prestasi. Laporan-laporan tersebut menunjukkan adanya ketidaktransparanan dalam penilaian dan penetapan kelulusan siswa.

Kasus Skor Seleksi yang Janggal

Salah satu contoh kecurangan yang dilaporkan adalah adanya perbedaan skor seleksi yang signifikan antara dua siswa yang sekelas. Seorang siswa dengan skor 700, yang seharusnya lolos, dinyatakan tidak lulus, sedangkan temannya yang memiliki skor 350 justru berhasil diterima.

Persentase Ketidaksesuaian yang Tinggi

Adrian mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang mereka terima, sekitar 80% dari laporan yang masuk menunjukkan ketidaksesuaian antara nilai yang seharusnya dan nilai yang tertera di aplikasi PPDB. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan masyarakat.

Klarifikasi dan Saran Korektif

Menanggapi situasi ini, Ombudsman Sumsel akan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk sekolah, Dinas Pendidikan Sumsel, dan pihak lainnya, pada Rabu (19/6) untuk memberikan keterangan dan klarifikasi lebih lanjut. Pihaknya juga akan memberikan saran korektif terkait PPDB 2024.

Jalur Lain Berjalan Baik

Hingga saat ini, Ombudsman Sumsel belum menerima laporan kecurangan yang signifikan pada jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB pada jalur-jalur tersebut berjalan dengan baik.

Dugaan kecurangan dalam PPDB SMA Negeri di Palembang, khususnya pada jalur prestasi, menjadi sorotan Ombudsman Sumsel. Penundaan penerimaan jalur prestasi dan klarifikasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan PPDB yang transparan dan akuntabel. ***