Abusama Serahkan LKPD OKU Selatan demi Kejar Opini Terbaik

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan. Langkah ini menjadi bukti kepatuhan fiskal sekaligus babak pembuka bagi proses audit menyeluruh guna memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan.

PALEMBANG, NUSALY – Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang mendadak sibuk pada Senin (30/3/2026). Bupati OKU Selatan Abusama hadir langsung. Ia membawa tumpukan dokumen vital: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025. Ini bukan sekadar seremoni penyerahan berkas. Ini pertaruhan kredibilitas. Abusama sedang menunjukkan tanggung jawab konstitusionalnya dalam mengawal duit rakyat.

Rombongan dari Muaradua ini tidak datang dengan tangan kosong. Abusama didampingi tim inti pengawal transparansi: Ketua DPRD, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, hingga Sekretaris DPRD. Kehadiran lintas lembaga ini menegaskan satu hal. Urusan akuntabilitas keuangan bukan kerja sektoral. Ini tanggung jawab kolektif. Penyerahan dokumen dilakukan tepat waktu. Sesuai dengan mandat undang-undang yang berlaku di republik ini.

Sinergi Daerah

Dokumen LKPD yang diserahkan hari ini adalah muara dari kerja keras seluruh perangkat daerah di Bumi Serasan Seandanan. Abusama menekankan bahwa proses penyusunannya dilakukan secara sistematis. Mulai dari tahap pencatatan yang detail hingga penyajian laporan yang sepenuhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Tidak ada ruang untuk improvisasi yang menabrak aturan. Semua harus presisi. Semua harus siap diuji oleh tim pemeriksa.

Sinergi antar-OPD menjadi kunci utama laporan ini tuntas tepat waktu. Abusama memberikan apresiasi tinggi kepada tim penyusun. Baginya, ketepatan waktu adalah indikator awal kesehatan birokrasi. Jika administrasinya tertib, pelayanan publik di lapangan biasanya akan mengikuti pola yang sama: terukur dan akuntabel. Dedikasi para pengelola keuangan daerah inilah yang menjaga marwah pemerintah di hadapan auditor negara.

Harapan besar digantungkan pada proses audit yang akan segera dimulai. Hasil pemeriksaan nantinya bukan sekadar soal opini. Ini adalah potret objektif atas peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Abusama ingin memastikan setiap catatan auditor menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi adalah harga mati bagi kemajuan OKU Selatan.

Tahap Pemeriksaan

Penyerahan LKPD Unaudited hanyalah gerbang pembuka. Setelah ini, tim auditor BPK RI akan melakukan pemeriksaan lapangan yang mendalam. Mereka akan menyisir setiap transaksi. Mereka akan melihat bukti fisik pembangunan. Abusama meminta seluruh jajarannya untuk kooperatif dan transparan. Keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak agar hasil audit benar-benar mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sesungguhnya di lapangan.

Opini terbaik dari BPK tetap menjadi target utama. Namun, substansi dari pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah manfaat nyata bagi masyarakat. Jika laporan keuangan bersih, kepercayaan publik akan meningkat. Hal ini krusial untuk menjaga stabilitas pembangunan dan menarik minat investasi ke wilayah OKU Selatan. Akuntabilitas bukan beban birokrasi. Ini adalah aset berharga bagi kredibilitas daerah di level nasional.

Komitmen yang telah terbangun tidak boleh kendor. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawasi anggaran harus terus diperkuat. Penyerahan LKPD di Palembang hari ini menjadi simbol bahwa OKU Selatan siap menghadapi ujian transparansi. Abusama menutup kegiatannya di kantor BPK dengan keyakinan penuh. Kerja keras timnya harus membuahkan hasil yang membanggakan bagi seluruh warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. (*/andi)