OKI Pertajam Tiga Pilar Pembangunan di Tengah Batas Fiskal

Ambisi menata masa depan terbentur realitas anggaran. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mematok transformasi sosial, tata kelola birokrasi, dan ekonomi hijau sebagai jangkar pembangunan 2027. Di Kayuagung, ribuan usulan warga harus dikurasi ketat karena pagu fiskal yang tak lagi ekspansif.

KAYUAGUNG, NUSALY – Ruang rapat utama di Kayuagung mendadak riuh pada Selasa (31/3/2026). Wakil Bupati OKI Supriyanto hadir memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027. Ini bukan sekadar seremoni birokrasi. Ini titik krusial. Ada sinkronisasi antara kebutuhan riil di lapangan dengan kemampuan kocek daerah yang tertahan di angka Rp 2,21 triliun. Angka yang stagnan, bahkan cenderung menurun akibat kebijakan efisiensi dari pusat.

Tahun 2027 adalah tahun ketiga penjabaran RPJMD 2025–2029. Supriyanto menegaskan satu hal: arah kebijakan tidak boleh melenceng dari kualitas hidup manusia. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan tetap jadi menu utama. Tidak bisa digeser. Namun tantangannya nyata. Keterbatasan fiskal memaksa pemerintah daerah bekerja lebih cerdik. Setiap rupiah anggaran harus punya dampak ganda bagi warga di pelosok Bumi Bende Seguguk.

Pijakan OKI sebenarnya cukup solid. Evaluasi kinerja 2025 menunjukkan indikator makro yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5,23 persen. Kemiskinan turun ke level 11,84 persen. Secara kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) OKI menyentuh 72,20. PDRB per kapita pun naik jadi Rp 62,41 juta per tahun. Catatan ini jadi modal penting. Daerah harus terus bergerak maju meski ruang gerak anggaran menyempit.

Kepala Bappeda OKI Aidil Azwar merumuskan tiga jalur utama. Pertama, transformasi sosial. Fokusnya pada kualitas manusia. Akses pendidikan dan kesehatan harus merata. Perlindungan perempuan, anak, hingga penguatan peran pemuda jadi bagian tak terpisahkan. OKI ingin mencetak generasi kompetitif. Mereka harus siap menghadapi dinamika ekonomi global yang kian tak menentu.

Kedua, pembenahan tata kelola. Digitalisasi layanan publik bukan lagi pilihan. Itu keharusan. Reformasi birokrasi didorong agar lebih adaptif dan responsif terhadap keluhan warga di tingkat bawah. Ketiga, ekonomi berkelanjutan. Sebagai daerah agraris dengan produksi beras mencapai 600 ribu ton per tahun, OKI tetap bertumpu pada pangan dan perkebunan. Hilirisasi komoditas unggulan seperti karet dan sawit jadi strategi utama. Nilai tambah ekonomi harus dirasakan di tingkat lokal.

Target Konkret

Target fisik dipatok secara presisi. Pemerintah membidik perluasan akses listrik bagi rumah tangga yang selama ini gelap gulita. Urusan air bersih juga jadi perhatian serius. Targetnya jelas: melayani 21,18 persen rumah tangga. Di sektor infrastruktur, kondisi jalan mantap ditingkatkan hingga mencakup 416 kilometer. Pembangunan infrastruktur ekonomi ini diharapkan jadi urat nadi distribusi hasil bumi dari desa ke pasar-pasar utama.

Sektor kesehatan tak luput dari bidikan. Prevalensi stunting ditargetkan turun ke angka 16,30 persen. Usia harapan hidup diupayakan mencapai 74,80 tahun. Komitmen lingkungan pun dipertegas. OKI menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 2,63 juta ton CO₂e. Pembangunan masif tetap harus menjaga ekosistem. Apalagi posisi OKI sebagai lumbung pangan dan perkebunan strategis di Sumatera Selatan.

Partisipasi publik tahun ini sangat tinggi. Ada 3.649 usulan yang terjaring dalam sistem. Angka ini gabungan dari pokok pikiran DPRD dan usulan langsung masyarakat. Besarnya usulan menunjukkan tingginya harapan warga. Supriyanto mengingatkan, keterbatasan anggaran jangan sampai mematahkan semangat. Justru kondisi ini harus jadi pelecut bagi seluruh OPD agar bekerja lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Sinergi Kolektif

Keberhasilan RKPD 2027 bergantung pada sinergi. Supriyanto menekankan, pembangunan bukan cuma soal angka pertumbuhan di atas kertas. Ia harus menyentuh kualitas hidup paling dasar. Sektor UMKM dan ketahanan pangan diperkuat agar ekonomi rakyat punya daya tahan terhadap guncangan pasar. Investasi swasta juga terus didorong. Ini penting untuk menutupi celah pendanaan pada proyek-proyek infrastruktur strategis daerah.

Musrenbang ini berlanjut pada penyusunan kebijakan anggaran, dari KUA-PPAS hingga jadi dokumen APBD 2027. Transparansi jadi harga mati. Pemerintah Kabupaten OKI berkomitmen setiap program yang diputuskan berpijak pada kebutuhan riil. Bukan sekadar keinginan sepihak birokrasi. Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat adalah kunci mewujudkan target ambisius yang sudah dicanangkan.

Forum di Kayuagung resmi ditutup. Kerja keras baru dimulai. Dengan modal indikator makro yang menguat, OKI optimistis melewati tantangan fiskal 2027. Tujuannya jelas: membangun daerah yang tak hanya tumbuh secara angka, tapi kuat secara sosial dan lestari secara lingkungan. Kejayaan Bumi Bende Seguguk hanya bisa dicapai melalui komitmen bersama dan kerja nyata di lapangan. (*/puputzch)