Bupati Panca Wijaya Akbar Perkuat Proteksi Koperasi dan Ekonomi Kreatif

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir siapkan payung hukum bagi pelaku usaha mikro guna dorong kemandirian ekonomi daerah. Pengesahan regulasi inisiatif bertujuan jamin koperasi dan sektor kreatif memiliki daya saing tinggi di pasar nasional.

INDRALAYA, NUSALY – Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menegaskan komitmen pemerintah kabupaten dalam memperkuat struktur ekonomi kerakyatan melalui regulasi perlindungan koperasi dan usaha mikro.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna XXIX DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya, Kamis 9 April 2026. Agenda utama pertemuan menyepakati pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan, pengembangan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM, ditambah regulasi khusus pengembangan ekonomi kreatif.

Bupati Panca memandang kehadiran payung hukum instrumen vital membentengi pelaku usaha lokal dari fluktuasi ekonomi. Pemerintah kabupaten segera lakukan sosialisasi masif ke tingkat tapak guna pastikan setiap poin perda diimplementasikan masyarakat. Fokus utama memberikan kemudahan akses bagi koperasi dan pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan potensi kearifan lokal di Bumi Caram Seguguk.

Penyampaian pendapat akhir bupati menandai babak baru bagi ekosistem usaha di Ogan Ilir. Panca Wijaya Akbar instruksikan jajaran dinas terkait segera susun langkah teknis pascapengesahan regulasi. Transformasi ekonomi daerah diharapkan lahir dari penguatan kapasitas koperasi yang dikelola secara profesional dan transparan sesuai mandat peraturan daerah baru.

“Nanti setelah ditetapkan menjadi perda akan kita sosialisasikan perda tersebut, sehingga masyarakat bisa mengetahui, mengerti, dan paham,” ujar Bupati Panca Wijaya Akbar.

Evaluasi kinerja dan respons akuntabilitas

Agenda persidangan juga merangkum Pembicaraan Tingkat Kesatu masa sidang ke-II tahun 2026 terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Bupati Panca menerima langsung berkas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Ogan Ilir sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif. Seluruh fraksi tunjukkan efisiensi kerja dengan menyerahkan dokumen pandangan umum secara fisik tanpa pembacaan di mimbar.

Penerimaan dokumen LKPJ menjadi basis bagi pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi capaian program pembangunan sepanjang tahun sebelumnya. Panca Wijaya Akbar tekankan pentingnya sinergi antara masukan legislatif dengan program kerja yang sedang berjalan. Akuntabilitas penggunaan anggaran dan efektivitas belanja daerah jadi indikator utama yang dipertajam dalam pembahasan selanjutnya di tingkat pansus.

Respons positif legislatif terhadap nota pengantar bupati mencerminkan stabilitas komunikasi politik di Ogan Ilir. Pemerintah kabupaten terus berupaya mengakomodasi catatan kritis fraksi dewan guna penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang responsif. Sinkronisasi anggaran tahun 2026 diarahkan pada pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur dasar pendukung mobilitas warga serta arus barang.

Visi pembangunan ekonomi berkelanjutan

Pengesahan perda inisiatif menunjukkan sinkronisasi visi antara Bupati Panca Wijaya Akbar dengan legislatif dalam membangun fondasi ekonomi mandiri. Ogan Ilir kaya potensi kerajinan dan industri kreatif membutuhkan keberpihakan kebijakan agar produk lokal mampu menembus pasar digital. Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator menjamin ketersediaan ekosistem usaha sehat dan kompetitif bagi warga lokal.

Implementasi perda koperasi dan ekonomi kreatif diproyeksikan mampu serap lebih banyak tenaga kerja lokal di pedesaan. Bupati inginkan pertumbuhan ekonomi inklusif di mana pelaku usaha kecil dapat perlindungan hukum sama dengan pelaku usaha besar. Kolaborasi pemangku kepentingan kunci keberhasilan Ogan Ilir dalam mewujudkan target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

Komitmen Bupati Panca dalam mengawal regulasi hingga tahap sosialisasi mencerminkan gaya kepemimpinan turun langsung ke masyarakat. Ke depan, penguatan fungsi koperasi diharapkan mampu menekan ketergantungan warga pada sistem pinjaman tidak resmi. Langkah legislasi ini bagian misi besar mewujudkan Ogan Ilir lebih sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. (dhi)